Pada tahun 2015 ini Pemkab Sleman mendapatkan satu lagi penghargaan ditingkat Provinsi, yakni  sebagai terbaik I Reka Cipta Bhakti Nugraha Tahun 2015. Penghargaan ini merupakan penghargaan sebagai kabupaten/kota terbaik diantara empat kabupaten dan kota di DIY dari sisi perencanaan pembangunan daerah dengan melihat Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015.

Atas keberhasilan Kabupaten Sleman dalam meraih penghargaan sebagai terbaik I Reka Cipta Bhakti Nugraha, Sleman berhak maju ke tingkat nasional  mewakili DIY pada ajang penilaian perencanaan pembangunan terbaik atau Pangripta Nusantara.

Ka Bappeda

Penghargaan anugerah Reka Cipta Bhakti Nugraha Tahun 2015  diserahkan langsung oleh Gubernur DIY Sultan HB X pada hari Rabu, tanggal 1 April 2015 di Hotel Inna Garuda. Penyerahan penghargaan tersebut diberikan pada  acara penutupan Musrenbang Pemda DIY. Reka Cipta Bhakti Nugraha merupakan bagian tahapan penilaian terhadap kabupaten/kota untuk diusulkan pada seleksi anugerah Pangripta Nusantara Tingkat Nasional.

Materi yang dinilai dalam  pemberian anugerah Reka Cipta Bhakti Nugraha Tahun 2015 ini adalah dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (RKPD) yang berlaku secara sah dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota atau Peraturan Daerah. Penilaian Reka Cipta Bhakti Nugraha Tahun 2015 di bagi menjadi 4 (empat) tahap. Tahap I penialian dilakukan oleh TIM Penilai Provinsi. Penilaian dilakukan berdasarkan 4 (empat) parameter dan 16 indikator yang telah ditetapkan. Proses penilaian pada tahap ini menghasilkan 3 kabupaten/kota terbaik di setiap provinsi.  Pada tahun 2015 ini di DIY, kabupaten/kota yang masuk 3 besar penilaian tahap I adalah Kabupaten Sleman, Kulon Progo dan Kota Yogyakarta. Bobot penilaian tahap I ini adalah 40 % dari seluruh penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Provinsi.

Penilaian Tahap II dilaksanakan melalui kunjungan lapangan dan wawancara dengan 3 kabupaten/kota terbaik oleh Tim Penilai Provinsi. Penilaian dilakukan berdasarkan 5 (lima) parameter dan dan 10 (sepuluh) indicator yang telah ditetapkan. Bobot penilaian tahap II ini adalah 60 % dari seluruh penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Provinsi. Kabupaten/kota terbaik diajukan sebagai perwakilan provinsi kepada  Tim Penilai Pusat melalui surat Kepala Bappeda kepada Meneteri PPN/Kepala Bappenas.  Surat disertai dengan bukti hasil penilaian tahap I dan tahap II berupa  hasil penialaian lengkap, foto dan notulensi kunjungan lapangan, serta RKPD dan RPJMD kabupaten/kota terbaik. Pada penilaian tahap II ini disertai dengan representasi atau perwakilan pemangku kepentingan yang berasal dari camat, organisasi masyarakat, media, swasta, kepala SKPD, perguruan tinggi, lembaga pendidikan dan anggota DPRD kabupaten/kota. Penilaian tahap II ini dilaksanakan pada 30 Maret 2015. Setelah penilaian tahap II ini Sleman mendapat skor tertinggi dan mendapatkan peringkat terbaik I dengan skor 3,37, terbaik II Kabupaten Kulonprogo dengan skor 2,97 dan terbaik ketiga Kota Yogyakarta dengan skor 2,54.

PANGRIPTA OK

Menurut Ketua Tim Penilai Independen Tingkat Propinsi, Dr. Murti Lestari, M.Si, nilai tertinggi yang diperoleh  Sleman  karena Sleman telah berhasil  menerapkan e-government, menciptakan inovas-inovasi dalam perencanaan pembangunan dan memiliki keberanian untuk melakukan terobosan.

Pada penilaian tahap III 33 RKPD terbaik dari masing-masing provinsi (tidak termasuk Provinsi DKI Jakarta) akan dinilai kembali dengan standar yang sama oleh Tim Penilai Teknis Pusat. Bobot penilaian tahap III ini adalah 40 %.

Penilaian tahap IV nominasi kabupaten/kota terbaik akan dipilih oleh Tim Penilai Utama dan Tim Penilai Independen dari hasil penilaian Tim Teknis. Seluruh nominasi yang lolos tahap sebelumnya akan diundang hadir di Jakarta untuk mempresentasikan RKPD serta proses penyusunannya. Diskusi akan dilaksanakan berdasarkan atas 11 (sebelas) criteria penilaian tahap IV.

PIAGAM REKA

Pemberian anugerah Reka Cipta Bhakti Nugraha Tahun 2015 kepada kabupaten/kota bertujuan untuk mendorong  setiap daerah  untuk menyiapkan  dokumen rencana pembangunan secara lebih baik, kosisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan. Disamping itu juga menciptakan insentif bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan  perencanaan yang lebih baik dan bermutu. * * * (Sekretariat)