Perencanaan dan evaluasi pembangunan merupakan end-to-end dari suatu kegiatan/siklus pembangunan. Evaluasi kinerja SKPD dilakukan dengan melihat output dan outcome berdasarkan indicator kinerja yang ada. Berdasarkan SOTK 2009, di Bappeda Sleman ada Bidang Pengendalian dan Evaluasi yang membawahi Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi. Pada Tahun 2012 ini Bappeda mencoba melakukan evaluasi terhadap hasil pembangunan. Namun rupanya terdapat kendala yaitu adanya kenyataan kalau dilihat secara formal di output maka kegiatan tersebut sudah tercapai dengan baik.

Demikian yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Sleman, Dra. Suci Iriani Sinuraya, M.Si, MBA, MM   saat memberikan sambutan pembukaan pada acara Seminar mewakili Kepala Bappeda Sleman drg. Intriati Yudatiningsih, M.Kes saat membuka Seminar Monitoring dan Evaluasi Kinerja SKPD Kabupaten Sleman.

Seminar tersebut diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 bertempat di aula Bappeda Sleman yang diikuti oleh SKPD di Kabupaten Sleman. Tampil sebagai narasumber dalam seminar tersebut DR. Agus H. Adna dan Puguh Prasetya, MPA dari Fidipol UGM Yogyakarta.

Lebih lanjut,Dra. Suci Iriani Sinuraya, M.Si, MBA, MM menyampaikan bahwa permasalahannya adalah adakalanya kegiatan sudah dilaksanakan namun inti permasalahan belum terpecahkan. Melalui tim yang ada kami mencoba memindai letak permasalahannya. Rupanya permasalahan ada diproses yaitu cukup banyak SKPD yang belum menyusun indicator kinerja secara tepat, sehingga menyulitkan tim untuk melakukan evaluasi guna menjawab pertanyaan : ”sudah seberapa jauh atau persen permasalahan dapat diselesaikan dengan selesainya suatu program/kegiatan tertentu”

Kesalahan umum yang menyebabkan kesulitan dalam evaluasi adalah :

1.    SKPD dalam melakukan indikator kinerja sering kurang menggunakan sensitivitas dalam memaknai tujuan pembangunan dan aktivitas turunannya yang menjadi basis penurunan indikator

2.    belum seluruh SKPD ada acuan indikator, seperti SPM dan SOP yang seharusnya dapat menjadi panduan dalam menyusunan standar penilaian.

3.    adakalanya ada SKPD yang menetapkan standar kinerja terlalu rendah

4.        atau ada SKPD yang menggunakan logika ukuran penilaian/keterpenuhan persyaratan administrative dan bukan ukuran substantive, sebagai akibat dari hal-hal di atas, maka kinerja menjadi sulit diukur karena indikator yang ada menjadi tidak tepat.

Dari hasil evaluasi yang kami lakukan terhadap capaian sasaran program dan kegiatan yang kami lakukan kami dapat mengidentifikasi bahwa kegiatan dapat terlaksana dengan baik adapun ada beberapa kegiatan yang menyisakan anggaran yang signifikan. Sisa anggaran tersebut setelah kami identifikasi bersumber dari beberapa sumber yaitu, sisa lelang, efisiensi ataupun adanya perencanaan yang tidak tepat sehingga kegiatan menjadi sulit dilaksanakan.

Berdasarkan hal tersebut kedepan perlu lebih diperhatikan indikator yang dipergunakan agar evaaluasi menjadi lebih mudah dilaksanakan.

Dalam seminar ini DR. Agus Heruanta Hadna, Dosen Evaluasi dan Kebijakan Publik dari Fisipol UGM menyampaikan kelemahan-kelemahan indikator sehingga kedepan dapat dilaksanakan perbaikan. Beberapa kelemahan yang ada diantaranya adalah :

1.    Ketidakjelasan indikator kinerja yang diukur dari input dan output sampai dengan out come dan impactnya,

2.    Pada sistem yang dilakukan dalam kegiatan monev itu sendiri indikator kerja yang dikembangkan memiliki kelemahan yang mendasar yang imbasnya pada ketidakjelasan dalam melakukan monev itu sendiri.

Lebih lanjut DR. Agus Heruanta Hadna menyampaikan bahwa ukuran monev yang berhasil itu apabila kita juga memiliki kejelasan indikator yang kita buat sejak awal. * * *