Pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 bertempat di Aula Bappeda Sleman telah diselenggarakan Seminar Monitoring dan Evaluasi Capaian Sasaran Program dan Kinerja SKPD Tahun 2015. Seminar diikuti oleh seluruh SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman. Seminar dibuka oleh Sekretaris Bappeda, Drs. Agung Armawanta MT, dan diteruskan dengan paparan dari tiga orang narasumber yang dimoderatori oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi, Ir. Ratnani Hidayati, MT.

Paparan narasumber yang pertama dengan judul “Urgensi Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah” yang disampaikan oleh Dr. Murti Lestari, M.Si (Dosen UKDW Yogyakarta). Paparan ini menekankan pentingnya evaluasi yang ditinjau dari segi akademis. Evaluasi mempunyai fungsi sebagai manajemen atau alat motivasi untuk memfokuskan pada capaian dari suatu kebijakan, program, atau kegiatan, dan memberikan dorongan dalam pengembangan tujuan. Beberapa manfaat dari evaluasi antara lain membantu membuat keputusan terhadap alokasi sumberdaya, membantu memikirkan kembali penyebab masalah yang terjadi, mengidentifikasi masalah yang muncul, mendukung pembuatan keputusan atau penentuan tindakan alternatif, mendukung sektor publik dalam inovasi, membangun konsensus mengenai penyebab masalah dan bagaimana menanggapinya, serta memikirkan kembali apakah perencanaan sudah betul. Kegiatan evaluasi tidak terpisahkan dari suatu proses siklus perencanaan-monitoring-evaluasi.

Disampaikan pula dalam paparan bahwa kinerja pemerintah yang baik harus dapat dievaluasi dan diukur. Pelaksanaan evaluasi dapat dilaksanakan sebelum penetapan rencana pembangunan (ex-ante), pada saat pelaksanaan rencana pembangunan (on-going), maupun setelah pelaksanaan rencana pembangunan (ex-post). Selanjutnya, evaluasi harus memenuhi kriteria relevansi, efektifitas, efisiensi, dampak, dan keberlanjutan.

Paparan kedua disampaikan oleh Inspektur Inspektorat Kabupaten Sleman, Suyono, SH., M.Hum, dengan judul “Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman”. Dalam paparan disampaikan beberapa hal antara lain adalah mengapa akuntabilitas kinerja diperlukan dan bagaimana komitmen, alur pikir serta kerangka kerjanya. Salah satu bentuk aplikasi dari akuntabilitas tersebut adalah dibangunnya suatu sistem terintegrasi antara perencanaan, pengganggaran, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta evaluasi kinerja itu sendiri dengan berbasiskan web.

Pada tahun 2014, nilai akuntabilitas kinerja Pemkab Sleman (meliputi komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian) mencapai 70,64 dengan kategori B (Baik). Disampaikan pula bahwa sejak tahun 2011 hingga 2014 Pemkab Sleman berhasil memperoleh opini WTP dan indeks kepuasan masyarakat mencapai 77,77 atau kategori baik.

Paparan terakhir disampaikan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Sleman, drg. Intriati Yudatiningsih, M.Kes, sebagai pertanggungjawaban hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Bappeda terhadap SKPD-SKPD yang ada di lingkungan Kabupaten Sleman. Evaluasi yang disampaikan mencakup evaluasi rencana pembangunan daerah, evaluasi atas hasil RKPD, dan Evaluasi atas hasil Rencana Kerja SKPD. Dasar hukum yang digunakan untuk pelaksanaan evaluasi rencana pembangunan daerah adalah Permendagri nomor 54 Tahun 2010. Hasil evaluasi yang disampaikan adalah sampai dengan triwulan III dan rekomendasi untuk triwulan IV.

Setelah sesi paparan selesai maka acara langsung dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi. Sekitar pukul 13.00 WIB acara selesai dan ditutup oleh Kepala Bappeda Kabupaten Sleman.

(*Bidang Pengendalian dan Evalusi).