Pada tahun 2015, Bappeda Kabupaten Sleman menyusun Kajian Masterplan Peningkatan Kualitas Pendidikan Menengah di Kabupaten Sleman 2016-2020. Hasil dari penyusunan itu telah diseminarkan pada bulan Nopember 2015 yang lalu. Undangan yang hadir pada seminar ini Dewan Pendidikan Daerah, para pengawas sekolah, para kepala sekolah menengah (SMA dan SMK) Negeri dan Swasta. Acara dibuka oleh Kepala Bappeda Kabupaten Sleman, drg. Intriati Yudatiningsih, M.Kes dan dilanjutkan dengan paparan tenaga ahli.
Aspek-aspek penyusunan rencana induk ini mengacu kepada 8 (delapan) standar nasional, ialah standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana SMA/SMK, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian.
Pengumpulan data dilaksanakan secara survey berdasarkan kuesioner yang disusun dengan mengacu kepada 8 standar nasional yang telah disebutkan di depan. Survey dilakukan kepada sekolah menengah yang berada di wilayah Kabupaten Sleman baik sekolah negeri maupun swasta, SMA dan SMK. Data yang terkumpul ditindaklanjuti dengan analisis dan diperoleh kesimpulan ringkas sebagai berikut: (1) masih terdapat pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi, kesesuaian latar belakang pendidikan dengan tugas pokok, jam mengajar dan belum tersertifikasi serta memiliki komitmen yang belum optimal; (2) dalam hal sarana dan prasarana permasalahan yang muncul adalah belum lengkapnya sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah, sikap memiliki warga sekolah dan mekanisme pengadaan; (3) manajemen kelembagaan menjadi tumpuan bagi berhasilnya pengelolaan pendidikan terkait dengan kurikulum, proses pembelajaran, pengelolaan, penilaian, kompetensi lulusan dan pembiayaan.
Selama seminar berlangsung diperoleh berbagai masukan dari Dewan Pendidikan, para pengawas sekolah serta kepala sekolah. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman menyatakan bahwa memajukan pendidikan, bukan hanya menjadi tugas satuan pendidikan (sekolah) dan Dinas Pendidikan saja, namun juga beberapa pemangku kepentingan yang lain yakni Pemerintah Daerah (tidak saja Pemerintah Kabupaten tetapi termasuk jajaran pemerintahan di bawahnya hingga ke dusun), tenaga pendidik dan kependidikan, mitra satuan pendidikan dan masyarakat. Pemerintah daerah berperan di dalam (1) menumbuhkan kepercayaan pada masyarakat bahwa pendidikan memiliki andil yang sangat signifikan dalam membangun kharakter dan bangsa (Nation and Character Building); (2) membangun pola pikir dalam masyarakat bahwa pendidikan sebagai sarana mengembangkan ilmu pengetahuan serta media dalam upaya menuntut ilmu bukan menuntut sertifikat; (3) mendorong peran serta masyarakat sebagai mitra dalam peningkatan kualitas pendidikan; (4) kualitas pendidikan tidak dapat hanya dibangun di sekolah tapi perlu bersama dengan keluarga dan lingkungan sosial; (5) koordinasi menyeluruh dengan lembaga-lembaga di daerah dalam upaya mendukung pendidikan yang kondusif; dan (6) melakukan antisipasi kebijakan maupun peraturan yang cepat berubah dan kadangkala terjadi inkonsistensi serta bersifat “politis”.
Lebih jauh diterangkan bahwa Dinas Pendidikan berperan didalam (1) melaksanakan koordinasi dengan lembaga agar terjadi sinkronisasi dan saling melengkapi dalam program yang direncanakan; (2) melakukan pemetaan potensi dan permasalahan yang dapat dijadikan dasar menentukan prioritas kebijakan; (3) mendorong tumbuhnya profesionalitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan kinerja; (4) mendorong pemenuhan SPM dan SNP di setiap satuan pendidikan/sekolah; (5) menumbuhkan kesadaran di tingkat satuan pendidikan/ sekolah dan mitra satuan pendidikan/sekolah maupun lingkungan bahwa kerjasama serta kebersamaan mereka sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan; (6) melaksanakan koordinasi dengan lembaga agar terjadi sinkronisasi dan saling melengkapi dalam program yang direncanakan; (7) melakukan pemetaan potensi dan permasalahan yang dapat dijadikan dasar menentukan prioritas kebijakan; (8) mendorong tumbuhnya profesionalitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan kinerja; (9) mendorong pemenuhan SPM dan SNP di setiap satuan pendidikan/sekolah; (10) menumbuhkan kesadaran di tingkat satuan pendidikan/ sekolah dan mitra satuan pendidikan/sekolah maupun lingkungan bahwa kerjasama serta kebersamaan mereka sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
Berbagai elemen yang dapat dijadikan mitra oleh satuan pendidikan di dalam memajukan pendidikan adalah komite sekolah, dunia usaha dan dunia industri (DUDI) sebagai tempat magang peserta didik atau sebagai penyaluran lulusan, alumni, lembaga swadaya masyarakat dan jejaring dengan lembaga terkait baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional.
Adapun masyarakat, terkait dengan pendidikan dalam upaya-upaya untuk (1) mendukung Satuan pendidikan dalam keadaan aman, nyaman dan kondusif dalam proses pembelajaran; (2) mendukung terselenggaranya ketertiban; (3) mendukung penyediaan fasilitas kegiatan ekstra kurikuler maupun kegiatan sosial dalam pengembangan kharakter dan (4) sebagai mitra dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung proses pembelajaran dalam membangun karakter dan budaya prestasi-produktif.
Semua pemangku kepentingan tersebut di atas harus saling membangun kesadaran dan kerjasama demi peningkatan kualitas pendidikan menengah di Kabupaten Sleman.
Terkait dengan pelaksanaan pengalihan kewenangan urusan pendidikan menengah dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah provinsi, Masterplan ini bisa memberikan gambaran kepada Provinsi DIY tentang kondisi pendidikan menengah di Kabupaten Sleman dan kebutuhan pengembangannya. Satuan Pendidikan juga tidak perlu khawatir dengan adanya peralihan kewenangan ini karena hanya dalam pengelolaan oleh Dinas saja yang berbeda, sedangkan proses pembelajaran akan tetap berlangsung sebagaimana biasa.(Sospem)