Pada hari Jum’at tanggal 28 Oktober 2016, bertempat di Aula (Ruang Pangripta) Bappeda telah dilaksanakan seminar tentang evaluasi terhadap hasil perencanaan pembangunan daerah untuk tahun 2016. Seminar yang dihadiri oleh seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman tersebut dimulai pada pukul 08.30 WIB dengan menghadirkan 3 orang narasumber. Narasumber yang hadir adalah:

  1. Gabriel Lele, S.IP., M.Si (Pengajar UGM) dengan tema paparan “Urgensi Evaluasi terhadap Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Tinjauan Akademis”
  2. Aisyah Inayati Suryani, SE, M.Si (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dengan tema paparan “Dampak Keluarnya PMK Nomor 93/PMK.07/2016 dan PMK Nomor 125/PMK.07/2016 terhadap Keuangan Daerah”
  3. Intriati Yudatiningsih, M.Kes (Bappeda) dengan tema paparan “Evaluasi terhadap Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016”.

Paparan pertama menjelaskan mengenai konsep evaluasi pembangunan yang dimulai dari identifikasi masalah, identifikasi alternatif, legitimasi, implementasi, dan evaluasi. Evaluasi merupakan metode/alat manajemen pemerintah untuk menilai pencapaian tujuan/dampak kebijakan atau program yaitu efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Urgensi/relevansi evaluasi sendiri terdapat 4 macam yaitu untuk mengukur derajat pencapaian institusi publik, untuk peningkatan kinerja akuntabilitas publik, untuk pembelajaran organisasi, dan untuk basis insentif. Sedangkan prinsip-prinsip evaluasi yang perlu diperhatikan antara lain memastikan ada intervensi terrencana/terprogram (X harus mendahului Y), memastikan hubungan sistematis antara intervensi dengan hasil, kebijakan/program harus memiliki tujuan dan target yang jelas dan eksplisit, reliabilitas metode, dan akurasi/validitas data (baseline dan terkini).

Metoda evaluasi yang digunakan dapat bersifat top-down, bottom up ataupun hybrid (gabungan). Hasil evaluasi haruslah merujuk pada rekomendasi/utilisasi yang mana rekomendasi tersebut dapat berupa melanjutkan kegiatan yang ada, melanjutkan dengan adanya perubahan, atau bisa juga direkomendasikan untuk dihentikan.

Paparan kedua yang mengusung tema tentang dampak kebijakan pusat terhadap keuangan daerah menyinggung soal PMK Nomor 125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016. Pada tahun 2016 ini Pemerintah Pusat menunda penyaluran sebagian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016 untuk 169 daerah sebesar Rp 19,4 Triliun. Dasar penentuan daerah dan besaran penundaan adalah perkiraan kapasitas fiskal, kebutuhan belanja, dan posisi saldo kas di daerah pada akhir tahun 2016, yang dikategorikan sangat tinggi, tinggi, cukup tinggi, dan sedang. Untuk Kabupaten Sleman sendiri besaran penundaan per bulan mencapai angka Rp 18 miliar pada penyaluran dana transfer bulan September, Oktober, November dan Desember sehingga total penundaan DAU sebesar Rp 73 miliar.

Penundaan DAU ini tentu saja menbawa dampak pada keuangan di Kabupaten Sleman. Beberapa dampak yang terjadi adalah penetapan target pendapatan Dana Alokasi Umum sebesar alokasi DAU tahun 2016 setelah penundaan DAU, alokasi anggaran pada kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Sleman, dan efisiensi belanja honorarium. Penyesuaian APBD pun dilakukan dengan efisiensi perjalanan dinas terutama studi banding, penyesuaian alokasi dana desa, penundaan pengadaan kendaraan dinas untuk aparatur, penghematan belanja makan minum rapat, pembatalan anggaran atas kegiatan-kegiatan yang diprediksikan tidak dapat diselesaikan, dan penundaan pelaksanaan bimbingan teknis untuk aparatur dan DPRD.

Sedangkan pada paparan ketiga mengambil tema tentang evaluasi terhadap Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016 yang meliputi antara lain evaluasi terhadap hasil RPJPD Kabupaten Sleman, evaluasi terhadap Hasil RPJMD Kabupaten Sleman, evaluasi atas Hasil RKPD (Formulir VII.I.3) triwulan III tahun 2016, dan evaluasi atas Hasil Renja SKPD (Formulir VII.I.5) triwulan III tahun 2016. Pengendalian dan evaluasi yang dilakukan berdasarkan pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Tujuan pengendalian dan evaluasi sendiri adalah untuk menjaga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, konsistensi antara RPJPD dengan RPJMN dan RTRW Nasional, konsisensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah, konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Dari hasil evaluasi RKPD maupun Renja SKPD dapat diketahui bahwa kinerja masuk dalam kategori sedang sedangkan penyerapan anggaran masih sangat rendah/rendah sampai dengan Triwulan III tahun 2016. Hal ini menjadi indikasi bahwa akan terjadi penumpukan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran pada triwulan IV (akhir tahun). Terkait dengan poin di atas perlu menjadi catatan bagi semua SKPD di Kabupaten Sleman agar lebih tertib dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban program/kegiatan di masa yang akan datang mengingat hal tersebut bisa berdampak pada keuangan daerah.  (*Bidang Pengendalian dan Evaluasi)