Realisasi  Minapolitan di Kabupaten Sleman saat ini sudah semakin mendekati kenyataan. Selain sudah ditetapkan dengan SK  Menteri  Kelautan  dan Perikanan No 32 Tahun 2010, juga telah didukung dengan terbitnya Keputusan Bupati No 215/Kep.KDH/A/2010 tentang Penetapan Kecamatan Berbah Sebagai Kawasan Minapolitan dan Keputusan Bupati No 216/Kep.KDH/A/2010 tentang Penetapan Kecamatan Ngemplak Sebagai Kawasan Minapolitan.

Namun demikian menurut Kepala Bidang Perdesaan Bappeda Kabupaten Sleman Ir. Dwianta Sudibya, MT meskipun kawasan Minapolitan di Sleman sudah mendapatkan SK dari Menteri Kelautan, namun apabila interest dari Pemkab Sleman kurang, bukan tidak mungkin SK tersebut akan dipindahklan ke daerah lain yang memiliki interest yang besar dibidang perikanan. Salah satu indikator bahwa suatu daerah memiliki interes yang besar dalam pengembangan perikanan di daerahnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan mensyaratkan masuknya program pengembangan bidan perikanan di dalam renstra atau RPJMD dan RTRW.

Selain itu Ir. Dwianta Sudibya, MT, menambahkan bahwa syarat lain yang harus dipenuhi dalam rangka menunjukkan interes daerah yang besar adalah adanya tataruang, master plan, kemudian ada SK penetapan kawasan minapolitan dan adanya Pokja. Dari beberapa syarat tersebut   yang belum dimiliki Sleman adalah SK Pokja. Ir. Dwianta Sudibya, MT mengharapkan agar pembentukan Pokja ini segera direalisasikan. Mengingat program minapolitan ini juga mendapat dukungan dari  kementerian lain seperti Kementerian Pekerjaan Umum terutama Ditjen Cipta Karya, Direktorat Pengembangan Pemukiman berupa bantuan infrastuktur. Namun untuk mendapatkan bantuan infrastruktur tersebut, daerah harus bisa memenuhi persayaratan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Kementeria Kelautan dan Perikanan, ditambah dengan adanya RPIJM (Rencana Program Investasi Jangka Menengah) dan ada DED nya.  Hingga saat ini Kabupaten Sleman  belum memiliki RPIJM dan belum memiliki DED.

Guna mendapatkan bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum tersebut dalam mendukung  realisasi kawasan Minapolitan, Pemkab Sleman  sudah melakukan negosiasi dengan Kementerian PU apakah untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan tersebut  dapat  menggnakan master plan yang sudah dimiliki Sleman. Karena di dalam master plan yang  disusun dengan cukup rigid / rinci sudah ada program 5 tahunan. Sehinga apabila diperkenankan, maka nantinya tidak menggunakan RPIJM tetapi menggunakan master plan yang sudah ada.   Sedangkan untuk penyususnan DED nya,  Pemkab Sleman sudah memiliki kesepakatan dan akan didukung  olehPropinsi DIY. Dengan demikian diharapkan  Sleman  dapat segera merealisasikan program kawasan minapolitan pada tahun 2012.

Program minapolitan ini sangat tepat untuk diimplementasikan di Sleman, mengingat dana yang akan dikucurkan untuk pemberdayaan masyarakat di daerah cukup  lumayan besar. Sebagai contohnya Kabupaten Boyolali mendapat bantuan penguatan modal sebesar Rp 5 milyar untuk kelompok-kelompok. Selain itu jua didukung dengan adanya  bantuan dari Kementerian PU untuk infrastukturnya.  Kondisi tersebut sangat mendukung upaya  peningkatan kesejahteraan petani di Sleman. * * *