Tugas, dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah maka susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri    dari :

a.         Kepala Badan;

b.        Sekretariat terdiri dari:

1.  Subbagian Umum dan Kepegawaian;

2.  Subbagian Keuangan; dan

3.  Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.

c.         Bidang Data dan Perencanaan Pembangunan terdiri dari:

1.   Subbidang Analisa dan Data Pembangunan; dan

2.  Subbidang Perencanaan Daerah.

d.        Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari:

1.   Subbidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

2.   Subbidang Pertanahan dan Penataan Ruang; dan

3.   Subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup.

e.         Bidang Perekonomian terdiri dari:

1.    Subbidang Pertanian dan Pemberdayaan Masyarakat;

2.    Subbidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal; dan

3.   Subbidang Pariwisata, Tenaga Kerja, dan Kependudukan.

f.          Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan terdiri dari:

1.    Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;

2.   Subbidang Kesehatan dan Sosial; dan

3.    Subbidang Pemerintahan.

g.        Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian;

1.    Subbidang Penelitian dan Pengembangan;

2.    Subbidang Pengendalian; dan

3.    Subbidang Evaluasi.

h.     Unit Pelaksana Teknis; dan

i.       Kelompok Jabatan Fungsional.

 

I.      Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan

kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, serta

mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

a.          penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

b.         perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;

c.          pelaksanaan urusan umum;

d.         pelaksanaan urusan kepegawaian;

e.          pelaksanaan urusan keuangan;

f.           pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;

g.         pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Badan Perencanaan

             Pembangunan Daerah; dan

h.         evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Badan Perencanaan

             Pembangunan Daerah.

1.       Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan

          urusan umum dan urusan kepegawaian. Subbagian  Umum dan Kepegawaian dalam

          melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

a)     penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;

b)     perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian;

c)      pengelolaan persuratan dan kearsipan;

d)     pengelolaan perlengkapan, keamanan, dan kebersihan;

e)     pengelolaan dokumentasi dan informasi;

f)       penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;

g)     pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian; dan

h)     evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

2.       Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan.

          Subbagian Keuangan dalam melaksanakan  tugas mempunyai fungsi:

a)     penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;

b)    perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan;

c)     pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan; dan

d)    evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan.

3.      Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan

          perencanaan dan evaluasi. Subbagian  Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan

          tugas mempunyai fungsi:

a)     penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;

b)     perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;

c)      pengoordinasian penyusunan rencana kerja Sekretariat dan rencana kerja

        Badan Perencanaan  Pembangunan Daerah;

d)     pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan

         pelaksanaan kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan

e)     evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.

 II.   Bidang Data dan Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas mengoordinasikan, melaksanaan,

dan membina perencanaan  urusan perpustakaan, kearsipan, komunikasi dan informatika,

persandian, dan statistik, melaksanakan analisa dan data pembangunan, dan menyusun

perencanaan daerah. Bidang Data dan Perencanaan Pembangunan dalam melaksanakan

tugas mempunyai fungsi:

a.         penyusunan rencana kerja Bidang Data dan Perencanaan Pembangunan;

b.         perumusan kebijakan teknis analisa dan pelayanan data pembangunan serta perencanaan daerah;

c.          pengoordinasian perumusan kebijakan teknis perencanaan kegiatan bersumber dana

             non APBD Kabupaten;

d.         pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan perpustakaan, kearsipan,

             komunikasi dan informatika, persandian,   dan statistik;

e.         pelaksanaan analisa dan pelayanan data dan informasi pembangunan daerah;

f.           pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan penyusunan dokumen Rencana

             Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana   Pembangunan Jangka Menengah

             Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Stategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja

            Perangkat Daerah, serta Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran

            Sementara; dan

g.         evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Data dan Perencanaan.

1.       Subbidang Analisa dan Data Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan

          pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan perencanaan  urusan perpustakaan,

          kearsipan, komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik, serta pelaksanaan

           analisa dan data pembangunan. Subbidang Analisa dan Data Pembangunan dalam

           melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

a)     penyusunan rencana kerja Subbidang Analisa dan Data Pembangunan;

b)     perumusan kebijakan teknis analisa dan data pembangunan;

c)      pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan

          perpustakaan, kearsipan, komunikasi dan informatika,  persandian, dan statistik;

d)     pelaksanaan analisa, dan pelayanan data dan informasi pembangunan daerah; dan

e)     evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang

        Analisa dan Data Pembangunan.

2.       Subbidang Perencanaan Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian,

         pelaksanaan, dan pembinaan penyusunan  dokumen perencanaan pembangunan daerah.

         Subbidang Perencanaan Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

a)     penyusunan rencana kerja Subbidang Perencanaan Daerah;

b)     perumusan kebijakan teknis penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;

c)      pengoordinasian perumusan kebijakan teknis perencanaan kegiatan bersumber dana

         non APBD Kabupaten;

d)     pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan penyusunan dokumen

        Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

        Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis

        Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta Kebijakan Umum

       Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara; dan

e)     evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Perencanaan Daerah.

III.    Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas mengoordinasikan, melaksanakan, dan membina

  perencanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, lingkungan hidup,

  perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan. Bidang Fisik dan  Prasarana dalam

  melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

a.      penyusunan rencana kerja Bidang Fisik dan Prasarana;

b.      perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang,

         perhubungan, lingkungan hidup,  perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan;

c.      pengoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan perencanaan urusan pekerjaan umum

         dan penataan ruang, perhubungan,   lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman,

         serta pertanahan; dan

d.      evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Fisik Dan Prasarana.

1.       Subbidang Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas

           menyiapkan bahan pengoordinasian,  pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan

          pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman. Subbidang Pekerjaan Umum,

           Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

a)     penyusunan rencana kerja Subbidang Pekerjaan Umum, Perumahan

         dan Kawasan Permukiman;

b)     perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan pekerjaan umum,

         perumahan dan kawasan permukiman;

c)      pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan

          pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman; dan

d)     evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang

         Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

2.       Subbidang Pertanahan dan Penataan Ruang mempunyai tugas menyiapkan

           bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan

           pertanahan, dan penataan ruang. Subbidang Pertanahan

           dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas  mempunyai fungsi:

a)     penyusunan rencana kerja Subbidang Pertanahan dan Penataan Ruang;

b)     perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan pertanahan dan penataan ruang;

c)      pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan pertanahan

        dan penataan ruang; dan

d)     evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pertanahan

        dan Penataan Ruang.

3.      Subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas

          menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan

          perencanaan urusan perhubungan, dan lingkungan hidup.

         Subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan

        tugas mempunyai fungsi:

a)     penyusunan rencana kerja Subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup;

b)     perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan perhubungan, dan lingkungan hidup;

c)      pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan perhubungan dan

         lingkungan hidup; dan

d)     evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Perhubungan

        dan Lingkungan Hidup.

 IV.     Bidang Perekonomian mempunyai tugas mengoordinasikan, melaksanakan, dan membina

   perencanaan urusan pertanian, perikanan,  kehutanan, pangan, tenaga kerja, transmigrasi,

  koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, perindustrian, penanaman modal,

  pariwisata, kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemberdayaan masyarakat.

  Bidang Perekonomian dalam melaksanakan tugas  mempunyai fungsi :

a.         penyusunan rencana kerja Bidang Perekonomian;

b.         perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan pertanian, perikanan,

            pangan, tenaga kerja, transmigrasi, koperasi, usaha kecil  dan menengah,

           perdagangan, perindustrian, penanaman modal, pariwisata, kependudukan

           dan pencatatan sipil, serta  pemberdayaan masyarakat;

c.        pengoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan perencanaan urusan pertanian,

           pangan, perikanan, tenaga kerja, transmigrasi,  koperasi, usaha kecil dan menengah,

           perdagangan, perindustrian, penanaman modal, pariwisata, kependudukan dan

           pencatatan sipil, serta pemberdayaan masyarakat; dan

d.       evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Perekonomian.

1.       Subbidang Pertanian dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan

          bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan pertanian,

          pangan, kelautan dan perikanan, dan pemberdayaan masyarakat. Subbidang Pertanian

          dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

a)     penyusunan rencana kerja Subbidang Pertanian dan Pemberdayaan Masyarakat;

b)     perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan pertanian, pangan,

         kelautan dan perikanan, dan pemberdayaan masyarakat;

c)      pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan pertanian, pangan,

          kelautan dan perikanan, dan  pemberdayaan masyarakat; dan

d)     evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pertanian

         dan Pemberdayaan Masyarakat.

2.       Subbidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal mempunyai

          tugas menyiapkan bahan pengoordinasian,   pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan

          perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, dan penanaman modal.

          Subbidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal dalam melaksanakan

          tugas mempunyai fungsi:

a)     penyusunan rencana kerja Subbidang Subbidang Perindustrian,

         Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal;

b)     perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan perindustrian,

         perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, dan penanaman  modal;

c)      pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan perindustrian,

          perdagangan, koperasi, usaha kecil dan  menengah, dan penanaman modal; dan

d)     evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang

        Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal.

3.      Subbidang Pariwisata, Tenaga Kerja dan Kependudukan mempunyai tugas menyiapkan bahan

         pengoordinasian, pelaksanaan, dan  pembinaan perencanaan urusan pariwisata, tenaga kerja,

         transmigrasi, dan kependudukan dan pencatatan sipil. Subbidang Pariwisata,   Tenaga Kerja,

         dan Kependudukan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

a)     penyusunan rencana kerja Subbidang Pariwisata, Tenaga Kerja, dan Kependudukan;

b)     perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan pariwisata, tenaga kerja, transmigrasi,

        dan kependudukan dan pencatatan sipil;

c)      pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan pariwisata,

         tenaga kerja, transmigrasi, dan kependudukan dan  pencatatan sipil; dan

d)     evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pariwisata,

        Tenaga Kerja, dan Kependudukan.

 V.     Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan mempunyai tugas mengoordinasikan,

  melaksanakan, dan membina perencanaan   urusan pendidikan, kesehatan, kebudayaan,

  kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta

  perlindungan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan

  perempuan dan perlindungan anak, sosial,  kesatuan bangsa dan politik dalam negeri,

  fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, unsur staf

  Bupati, unsur pelayanan DPRD, dan unsur pengawasan. Bidang Kesejahteraan Rakyat

  dan Pemerintahan dalam melaksanakan tugas mempunyai tugas :

a.         penyusunan rencana kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan;

b.         perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan pendidikan, kesehatan, kebudayaan,

            kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan desa, pengendalian penduduk dan keluarga

            berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, ketenteraman

            dan  ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik

             dalam negeri, fungsi penunjang perencanaan,  keuangan, kepegawaian, pendidikan

            dan pelatihan, unsur staf Bupati, unsur pelayanan DPRD, dan unsur pengawasan;

c.        pengoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan perencanaan urusan pendidikan,

           kesehatan, kebudayaan, kepemudaan dan  olahraga, pemberdayaan desa,

           pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan

           dan perlindungan  anak, sosial, ketenteraman dan ketertiban umum serta

           perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri,  fungsi penunjang

          perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, unsur staf Bupati,

          unsur pelayanan DPRD, dan unsur pengawasan; dan

d.      evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat

         dan Pemerintahan.

1.       Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas

          menyiapkan bahan pengoordinasian,   pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan

          pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga. Subbidang Pendidikan,  Kebudayaan,

          Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

a)     penyusunan rencana kerja Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan

        dan Olahraga;

b)     perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan pendidikan, kebudayaan,

         pemuda dan olahraga;

c)      pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan

          pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga; dan

d)     evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pendidikan,

         Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.

2.       Subbidang Kesehatan dan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian,

          pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan kesehatan, pengendalian penduduk dan

          keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan sosial. Subbidang

          Kesehatan dan Sosial dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

a)     penyusunan rencana kerja Subbidang Kesehatan dan Sosial;

b)     perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan kesehatan, pengendalian penduduk

         dan keluarga berencana, pemberdayaan  perempuan dan perlindungan anak, dan sosial;

c)      pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan urusan kesehatan, pengendalian

         penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan  perempuan dan perlindungan

         anak, dan sosial; dan

d)     evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Kesehatan dan Sosial.

3.      Subbidang Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan,

         dan pembinaan perencanaan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan

         masyarakat, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri,  pemberdayaan desa, fungsi penunjang

         perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, unsur staf Bupati, unsur

         pelayanan DPRD, dan unsur pengawasan. Subbidang Pemerintahan dalam melaksanakan

         tugas mempunyai fungsi:

a)     penyusunan rencana kerja Subbidang Pemerintahan;

b)     perumusan kebijakan teknis perencanaan Subbidang Pemerintahan;

c)      pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan ketenteraman

         dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik

         dalam negeri, pemberdayaan desa, fungsi penunjang perencanaan, keuangan,

        kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, unsur staf Bupati, unsur pelayanan DPRD,

        dan unsur pengawasan; dan

d)     evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pemerintahan.

VI.    Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian mempunyai tugas mengoordinasikan,

  melaksanakan, dan membina fungsi penunjang  penelitian dan pengembangan, serta

  mengendalikan dan evaluasi kebijakan perencanaan, pelaksanaan rencana, dan hasil

  perencanaan  pembangunan daerah. Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian

  dalam melaksanakan tugas mempunyai   fungsi:

a.      penyusunan rencana kerja Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian:

b.      perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan penelitian dan pengembangan daerah,

         pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan, pelaksanaan rencana dan

         hasil rencana pembangunan daerah:

c.       pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan fungsi penunjang

         penelitian dan pengembangan;

d.      penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan

         dan hasil perencanaan pembangunan daerah;

e.      penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan

         dan hasil kegiatan bersumber dana non APBD;  dan

f.        evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Penelitian Pengembangan

          dan Pengendalian.

1.       Subbidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyiapkan bahan

          pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan fungsi penunjang penelitian

          dan pengembangan daerah. Subbidang Penelitian dan Pengembangan dalam  melaksanakan

          tugas mempunyai fungsi :

a)     penyusunan rencana kerja Subbidang Penelitian dan Pengembangan;

b)     perumusan kebijakan teknis perencanaan fungsi penunjang penelitian

        dan pengembangan daerah;

c)      pengoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan fungsi penunjang penelitian

         dan pengembangan daerah; dan

d)     evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Penelitian

        dan Pengembangan.

2.       Sub Bidang Pengendalian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dokumen

           pengendalian kebijakan dan pelaksanaan  rencana pembangunan daerah. Subbidang

           Pengendalian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

a)     penyusunan rencana kerja Subbidang Pengendalian;

b)     perumusan kebijakan teknis pengendalian kebijakan dan pelaksanaan rencana

         pembangunan daerah;

c)      penyusunan dokumen pengendalian kebijakan, dan pelaksanaan rencana

         pembangunan daerah; dan

d)     evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pengendalian.

3.      Subbidang Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dokumen

          evaluasi hasil rencana pembangunan daerah.  Subbidang Evaluasi dalam

         melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

a)     penyusunan rencana kerja Subbidang Evaluasi;

b)     perumusan kebijakan teknis evaluasi hasil rencana pembangunan daerah;

c)      penyusunan dokumen evaluasi hasil rencana pembangunan daerah;

d)     pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan evaluasi hasil kegiatan

        bersumber dana non APBD;

e)     evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Evaluasi.