Dasar Hukum Bappeda Kabupaten Sleman

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bentuk berdasarkan pertimbangan:

  • Bahwa dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembngunan daerah.
  • Bahwa dalam rangka usaha menjamin laju perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan didaerah, diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu.
Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, maka dikeluarkanlah Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II, Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1/Inst/1981 Tentang Pembentukan Badan Perencanaan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Propinsi DIY, Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II, Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 1982 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Sleman, sampai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman. Pada tahun 2015 struktur organisasi di Bappeda mengalami perubahan. Perubahan struktur organisasi Bappeda termuat di dalam Perda No. 8 Tahun 2014 tentang perubahan ke 2 atas perda No. 9 Tahun 2009 Tentang OPD Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.4 tahun 2014 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda.