Senin lalu (30/11/2015) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta diadakan workshop pembinaan fungsional perencana dengan tema “Strategi Penilaian Angka Kredit dan Penilaian Kinerja Pegawai Pejabat Fungsional Perencana”. Dalam workshop tersebut dipaparkan tentang Sasaran Kinerja Pegawai dan Strategis Perolehan Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Perencana (JFP). Ada dua (2) orang nara sumber yang hadir dalam workshop tersebut, yaitu perencana utama dari Bappenas dan seorang analisis jabatan dari Badan Kepegawaian Negara.

Berdasarkan Kepmen PAN No. 16/M.PAN/3/2001 tentang JFP dan Angka Kreditnya menyebutkan bahwa jabatan fungsional perencana merupakan jabatan yang termasuk dalam rumpun manajemen dengan tugas pokok yaitu menyiapkan, melakukan, dan menyelesaikan kegiatan perencanaan. Di dalam aturan tersebut yaitu Bab III, pasal 5 disebutkan bahwa setidaknya ada empat (4) unsur dan sub-unsur kegiatan perencanaan. Tiga (3) unsur termasuk unsur utama dan satu (1) unsur penunjang. Unsur utama tersebut yaitu pendidikan, kegiatan perencanaan, dan pengembangan profesi. Artikel ini mencoba untuk menelaah unsur pengembangan profesi bagi perolehan angka kredit fungsional perencana.

Pengembangan profesi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional Perencana (PFP) dalam rangka pengamalan ilmu dan pengetahuan, teknologi dan ketrampilan untuk meningkatkan mutu baik proses perencanaan dan profesioalisme pejabat fungsional perencana maupun dalam rangka menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi perencanaan pembangunan (Haryanto, 2013). Kegiatan pengembangan profesi ini menjadi penting ketika PFP berkeinginan untuk dapat naik pangkat maupun juga naik jabatan. Ketentuan untuk naik pangkat misalnya dari Penata Muda Tingkat I (III/b) ke Penata (III/c), seorang PFP harus memiliki angka kredit dari kegiatan pengembangan profesi minimal 10 AK.

Ketentuan pasal 11 ayat 1 dan Lampiran II Kepmen PAN No. 16/M.PAN/3/2001 tersebut menyebutkan bahwa jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Perencana, harus berasal dari Unsur utama sekurang-kurangnya 80% dan dari unsur penunjang sebanyak-banyaknya 20%.

Dari angka kredit yg berasal dari kegiatan utama yang 80% tersebut :

  • Kegiatan utama sekurang-kurangnya 25% dan kegiatan pengembangan profesi sebanyak-banyaknya 75% dan minimal 12 angka kredit. Ketentuan tersebut bagi Pejabat Fungsional Perencana (PFP) yang naik jadi Perencana Utama atau naik golongan jadi Pembina Utama Madya – IVd;
  • Kegiatan utama sekurang-kurangnya 30% dan kegiatan pengembangan profesi sebanyak-banyaknya 70% dan minimal 10 angka kredit. Hal tersebut berlaku untuk PFP yang naik jadi Perencana Muda atau naik golongan jadi Penata Muda Tk. I – IIIb.

Berdasarkan hal tersebut, seorang PFP harusnya mulai memikirkan untuk terus mengembangkan diri terutama dalam hal menulis karya ilmiah, ataupun makalah ilmiah.

Karya tulis ilmiah merupakan suatu tulisan yang membahas suatu masalah yang dilakukan berdasarkan penyelidikan, pengamatan, pengumpulan data yang didapat dari suatu penelitian, baik penelitian lapangan, laboratorium atau kajian pustaka dengan  pendekatan/berpikir ilmiah (Totok Djuroto dan Bambang Suprijadi, 2003 dalam Haryanto, 2015). Menurut Aqib (2004) setidaknya ada tiga (3) syarat suatu tulisan dapat disebut sebagai karya tulis ilmiah, yaitu: a) isi kajiannya pada lingkup pengetahuan ilmiah, (b) Menggunakan metode llmiah, dan (c) Penulisannya memenuhi persyaratan tulisan ilmiah.

Sudjana dan Laksamana (2001) menyebutkan bahwa sebuah tulisan ilmiah harus memenuhi langkah berpikir ilmiah. Langkah-langkah tersebut antara lain yaitu (a) merumuskan masalah, (b) mengkaji teori/berpikir rasional, (c) mencari data, (d) mengolah data, (e) menarik kesimpulan. PFP sudah seharusnya belajar, bagaimana cara menulis atau membuat karya ilmiah, bagaimana cara menuangkan ide ilmiah untuk menjadi tulisan yang dapat di klaim menjadi angka kredit terutama dari unsur kegiatan pengembangan profesi.

Di dalam Kepmen PAN No. 16/M.PAN/3/2001, Bab III, pasal 5 ayat c, unsur pengembangan profesi bagi JFP, meliputi:

  1. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perencanaan;
  2. Menterjemahkan/menyadur buku di bidang perencanaan;
  3. Berpartisipasi secara aktif dalam penerbitan buku di bidang perencanaan;
  4. Berpartisipasi secara aktif dalam pemaparan (ekspose) draft/pedoman/modul di bidang perencanaan;
  5. Melakukan studi banding di bidang perencanaan;
  6. Melakukan kegiatan pengembangan di bidang perencanaan.

Poin 1 diatas menggambarkan bahwa PFP sudah seharusnya untuk membuat karya tulis/karya ilmiah terutama di dalam bidang perencanaan pembangunan. Di dalam lampiran I, Kepmen PAN No. 16/M.PAN/3/2001 menyebutkan bahwa kegiatan membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perencanaan pembangunan dijabarkan sebagai berikut:

  1. Membuat karya tulis ilmiah, hasil penelitian, pengkajian, survei dan atau survei dalam bidang perencanaan yang dipublikasikan;
  2. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional,
  3. Dalam majalah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
  4. Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perencanaan yang dipublikasikan;
  5. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional,
  6. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI.
  7. Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah; hasil gagasan sendiri dalam bidang perencanaan yang dipublikasikan;
  8. Dalam bentuk buku,
  9. Dalam bentuk Makalah.
  10. Karya tulis/karya ilmiah populer di bidang perencanaan yang disebarluaskan melalui media masa;
  11. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan gagasan atau usulan ilmiah dalam pertemuan ilmiah dibidang perencanaan.

Pengembangan dan kegiatan PFP ini akan sangat tergantung dari komitmen, arahan, dan disposisi penugasan dari pimpinan instansi. Adanya dukungan tersebut akan sangat memberikan peluang bagi PFP untuk mengumpulkan angka kredit dan mengembangkan profesi sebagai seorang perencana.

Sebagai penutup, tulisan ini hanya menggambarkan bagaimana seorang PFP dapat memperoleh angka kredit dari unsur kegiatan pengembangan profesi. Unsur ini menjadi salah satu prasyarat untuk dapat naik golongan dan atau naik jabatan. Seorang PFP harus mengumpulkan angka kredit dari unsur pengembangan profesi minimal 10 angka kredit bagi PFP pertama yang akan naik ke PFP muda. *(jfp-abdur rahman)