Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kabupaten Sleman (Bappeda Sleman) melaksanakan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah di Ruang Pangripta (Aula) Bappeda Sleman pada Selasa 5 Desember 2017.

 Sosialisasi ditujukan kepada semua Perangkat  Daerah di Kabupaten Sleman, kepala bidang, kepala sub bidang, kepala  sub bagian di Bappeda, pengampu Perangkat Daerah serta Fungsional Perencana. Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui prosedur proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi  perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Sosialisasi dilakukan dengan cara menyandingkan dan membandingkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Pada kesempatan itu Kepala Bidang Data dan Perencanaan Pembangunan, Erny Maryatun, S.IP., MT. menyampaikan bahwa pada awal September Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerbitkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai pengganti dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, yang merupakan acuan kita dalam menyusun perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah baik jangka panjang, menengah, maupun tahunan, baik perencanaan tingkat pemerintah daerah atau perangkat daerah.

Selanjutnya, Erny Maryatun, S.IP., MT. menjelaskan bahwa pada sosialisasi ini akan dijelaskan tiga hal meliputi; ketentuan umum, rencana kerja Pemerintah Daerah, dan penyusunan Renja Perangkat Daerah. Adapun sosialisasi ini akan difokuskan untuk membahas penyusunan Renja Perangkat Daerah. Hal ini penting dilakukan mengingat kita akan segera melakukan perencanaan untuk tahun 2019. Pada kesempatan tersebut juga disampaikan Surat Edaran kepada semua Kepala Perangkat Daerah, bahwa  sesuai Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Perangkat Daerah mulai minggu pertama Bulan Desember 2017 harus menyusun rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019. * * * (Bidang Data Dan Perencanaan Pembangunan)