Evaluasi merupakan suatu kegiatan yang penting untuk dilaksanakan dan merupakan salah satu siklus pengelolaan pembangunan. Dalam perencanaan pembangunan daerah diperlukan evaluasi yang meliputi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah, evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 menyampaikan definisi bahwa pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah adalah upaya mengendalikan dan menilai kegiatan perencanaan pembangunan daerah agar terarah, sinergis, terpadu mewujudkan pembangunan daerah dan pada akhirnya pembangunan regional dan nasional menuju suatu kinerja tertentu yang diharapkan menyelesaikan masalah pembangunan yang dihadapi.

Bidang Sosial dan Pemerintahan Bappeda Kabupaten Sleman pada tahun 2016 melakukan kajian penyusunan evaluasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya dengan tujuan untuk mengevaluasi kajian yang telah dibuat oleh Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 dan untuk mengetahui keberlanjutan suatu program/kegiatan yang dihasilkan dari kajian-kajian yang telah dibuat tersebut.

Adapun kajian yang akan dilakukan evaluasi yaitu meliputi Kajian Kebutuhan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Sleman, Kajian Kebutuhan Sekolah di Kabupaten Sleman Tahun 2013-2017, Rencana Induk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sleman pada Tahun 2015-2019, Kajian Kelas Khusus Olahraga Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Sleman pada Tahun 2014, Kajian Kelas Khusus Olahraga Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sleman pada Tahun 2014, Masterplan Penanganan Anak Jalanan dan Analisis Kependudukan.

Penyusunan evaluasi perencanaan pembangunan di Kabupaten Sleman ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian pemerintah. Dalam bidang pendidikan memiliki berbagai permasalahan antara lain keterbatasan anggaran untuk mengangkat pendidik dan tenaga kependidikan. Banyak sekolah yang mengalami kekurangan pendidik dan tenaga kependidikan untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, sekolah mengangkat Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Adanya kebijakan untuk mengangkat GTT dan PTT tersebut juga menjadi beban bagi sekolah dalam hal pemberian honorarium. Setiap tahun Pemerintah Kabupaten Sleman telah menganggarkan untuk pemberian insentif kepada GTT dan PTT. Pemberian insentif tersebut berdasarkan pada Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan memiliki kriteria penerimaan antara lain masa kerja minimal 3 tahun dan beban mengajar minimal 8 jam.

Selain permasalahan pendidik dan tenaga kependidikan juga mengalami permasalahan pendirian sekolah. Setiap tahun selalu ada masyarakat (yayasan) yang mengajukan izin pendirian sekolah padahal sekolah yang ada telah mencukupi untuk menampung anak usia sekolah di Kabupaten Sleman bahkan selama beberapa tahun ini ada sekolah terutama SD yang kekurangan murid. Oleh karena itu, perlu adanya pemetaan dan pengaturan pendirian sekolah.

Permasalahan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) meliputi antara lain kompetensi pendidik dan kualifikasi pendidik, perkembangan anak dan pembelajaran anak, sarana dan prasarana, kesejahteraan pendidik PAUD, proses pelayanan, standar isi, proses, dan penilaian serta pengelolaan PAUD.

Kabupaten Sleman memiliki prestasi olahraga yang bagus baik di tingkat daerah maupun nasional. Oleh karena itu, Kabupaten Sleman telah membentuk 5 Kelas Khusus Olahraga (KKO) yang terdapat di 2 SMA (SMAN 1 Seyegan dan SMAN 2 Ngaglik) dan 3 SMP (SMPN 1 Kalasan, SMPN 2 Tempel, dan SMPN 3 Sleman). Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan KKO tersebut antara lain sarana prasarana yang kurang memadai, dana yang belum optimal dalam pemenuhan kebutuhan, perekrutan siswa dan pelatih yang belum optimal serta kurangnya sosialisasi jika ada beberapa sekolah di Kabupaten Sleman yang telah membuka KKO dan dalam penerimaan peserta didik baru dimulai lebih awal daripada penerimaan siswa reguler.

Selain permasalahan tersebut di atas, terdapat juga permasalahan sosial yang berupa keberadaan anak jalanan di Kabupaten Sleman. Ada lima titik posko penjangkauan yaitu Demak Ijo, Monjali, Maguwo, Prambanan dan Kolombo, tetapi untuk Kolombo telah bergeser ke UPN. Berdasarkan hasil penertiban maka dapat diketahui jika anak jalanan tersebut sebagian besar bukan berasal dari Kabupaten Sleman melainkan dari luar daerah antara lain Klaten, Magelang, Temanggung, Purworejo dan lain-lain.

Dalam urusan kependudukan juga ada beberapa permasalahan yang terjadi antara lain mengenai data kependudukan. Data yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ada yang belum akurat karena mobilitas yang sangat tinggi sehingga banyak data ganda serta tingginya migrasi di Kabupaten Sleman. Masyarakat belum menganggap penting data kependudukan sehingga jika ada perubahan data kependudukan atau peristiwa penting tidak segera melaporkan kepada dinas terkait. Hal inilah yang menjadi kendala dalam penyajian data yang up to date.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman melakukan evaluasi perencanaan pembangunan terkait dengan kajian yang pernah dilakukan. Kegiatan ini untuk mengetahui sejauhmana perencanaan pembangunan telah diimplementasikan oleh SKPD terkait dan bagaimana perencanaan pembangunan di tahun selanjutnya.

Hasil dari kegiatan penyusunan evaluasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya berupa dokumen yang direncanakan akan selesai pada bulan Desember tahun 2016. (Bidang Sospem).