Kegiatan pengendalian dan evaluasi di dalam siklus perencanaan pembangunan sangatlah penting karena hasil pengendalian dan evaluasi dapat digunakan sebagai salah satu umpan balik bagi perencanaan untuk menyusun perencanaan yang lebih tepat dan berkualitas. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (pada Lampiran VII khususnya) memberikan panduan yang jelas mengenai instrumen apa yang harus digunakan untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dengan implementasi yang tepat akan terasa manfaat yang bisa diambil bagi perbaikan dan peningkatan mutu dalam menyusun perencanaan pembangunan yang bermutu dan berkualitas.

Tulisan ini akan mencoba mengulas implementasi Permendagri tersebut secara aplikatif berdasarkan pengalaman yang ada di dalam lingkup kabupaten. Secara singkat pengendalian dan evaluasi di dalam Permendagri 54/2010 dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

  1. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan (penyusunan) dokumen perencanaan pembangunan.

Pada intinya pengendalian dan evaluasi pada tahap ini adalah untuk memastikan bahwa penyusunan perencanaan pembangunan untuk tahun rencana dapat tepat sasaran dan betul-betul bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dengan cara memetakan permasalahan yang dihadapi berdasarkan hasil kinerja tahun sebelumnya dan prediksi keadaan tahun berjalan hingga dua tahun kedepan sehingga dapat diputuskan program dan kegiatan apa yang akan dipilih untuk dilaksanakan. Satu hal yang terpenting bahwa dalam penyusunannya harus selalu berpedoman dan mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya baik itu dokumen perencanaan kabupaten itu sendiri maupun dokumen perencanaan propinsi dan nasional. (Sebagai contoh, penyusunan RKPD harus mengacu pada RPJMD, RPJMN dan RKP. Penyusunan Renstra SKPD harus mengacu pada RPJMD, dst). Untuk lingkup kabupaten dapat digunakan Formulir VII.G.xx yang sebagian di adaptasi dari Formulir VII.D.xx dengan mengganti judul formulirnya.

  1. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan.

Hakikat pengendalian dan evaluasi pada tahap ini adalah untuk melihat sejauh mana pelaksanaan dokumen perencanaan yang ada melalui dokumen perencanaan yang ada di bawahnya. (Sebagai contoh, pelaksanaan RKPD dilihat dari bagaimana Renja SKPD-nya. Pelaksanaan Renja SKPD dilihat dari bagaimana RKA/DPA SKPD-nya, dst). Pada umumnya pengendalian dan evaluasi pada tahap ini belum menyentuh pada hasil atau capaian kinerja dari suatu program atau kegiatan dan masih pada taraf kesesuaian visi, misi, sasaran, tujuan, hingga target, indikator, dan lokasi kegiatan serta anggarannya. Untuk lingkup kabupaten dapat digunakan Formulir VII.H.xx yang sebagian di adaptasi dari Formulir VII.E.xx dengan mengganti judul formulirnya.

  1. Evaluasi terhadap hasil dokumen perencanaan pembangunan.

Pada tahap ini secara garis besar sebetulnya lebih fokus untuk mengetahui hasil capaian masing-masing program dan kegiatan yang ada baik itu kinerja maupun anggarannya yang dilaksanakan oleh SKPD-SKPD. Hasil capaian kinerja dan keuangan dokumen perencanaan pembangunan yang ada akan dilihat dari capaian kinerja dan keuangan dokumen di bawahnya. (Sebagai contoh, hasil RPJMD dilihat dari bagaimana hasil RKPD per tahunnnya. Hasil Renja SKPD dilihat dari bagaimana hasil RKA/DPA SKPD-nya, dst). Untuk lingkup kabupaten dapat digunakan Formulir VII.I.xx yang sebagian di adaptasi dari Formulir VII.F.xx dengan mengganti judul formulirnya. Penilaiannya menggunakan kriteria pada Tabel VII-C.

Sedangkan dokumen perencanaan yang harus dilakukan pengendalian dan evaluasi berdasarkan Permendagri 54/2010 adalah sebagai berikut:

  1. RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah)
  2. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
  3. RKPD (Rencana Kerjan Pemerintah Daerah)
  4. Renstra SKPD (Rencana Strategis SKPD)
  5. Renja SKPD (Rencana Kerja SKPD)

Dapat dibayangkan bahwa dokumen pengendalian dan evaluasi yang harus disusun oleh pemerintah daerah adalah sebanyak 15 dokumen dimana beberapa diantaranya harus disusun per triwulan. Pekerjaan yang tidak mudah memang apalagi jika harus dilakukan secara manual tetapi hal ini wajib dilakukan demi perbaikan mutu penyusunan dokumen perencanaan yang ada.

Pada tahap penyusunan dan pelaksanaan dokumen perencanaan terdapat kata pengendalian disana. Hal ini dikarenakan pada kedua tahap tersebut terdapat mekanisme perbaikan/penyempurnaan baik itu oleh Kepala Bappeda maupun oleh Kepala SKPD ketika hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan. Sedangkan pada tahap hasil hanya terdapat kata evaluasi yang menunjukkan bahwa tahap ini merupakan tahap penilaian hasil kinerja pemerintah daerah melalui SKPD yang kemudian hasilnya akan menjadi rekomendasi bagi penyusunan dokumen perencanaan tahun/periode berikutnya.

Yang menjadi permasalahan disini adalah implementasi di lapangan ternyata tidak semudah dan semulus yang dibayangkan. Minimnya petunjuk teknis pengisian yang ada di dalam Permendagri tersebut terkadang tidak bisa menjawab permasalahan teknis yang muncul di lapangan ketika daerah menerapkannya ke SKPD-SKPD. Bimbingan teknis dari pusat terkait implementasinya pun tampaknya tidak banyak diselenggarakan. Hal inilah yang terkadang membuat daerah harus menterjemahkan sendiri cara pengisian secara teknis di lapangan yang mengakibatkan bisa terdapat perbedaan pemahaman antar satu daerah dengan daerah yang lain. Sebagai contoh, pada saat awal Permendagri ini diterbitkan maka beberapa kolom di dalam formulir-formulir pengendalian dan evaluasi tersebut tidak dapat diisi karena dokumen perencanaan yang ada telah ditetapkan menggunakan peraturan yang lama yang sedikit berbeda dengan Permendagri 54/2010. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Apakah jumlah kolom boleh disederhakan sesuai kondisi daerah saat itu atau bagaimana? Contoh lain, disebutkan bahwa pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD harus dilaksanakan per triwulan sedangkan perubahan dokumen Renja SKPD dan RKA/DPA SKPD itu sendiri hanya dilakukan sekali pada saat anggaran perubahan. Lalu mengapa harus dibuat per triwulan tidak per semester?

Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah pilihan kata sesuai dan tidak sesuai di dalam formulir pengendalian dan evaluasi yang ada di dalam Permendagri 54/2010. Penjelasan terkait dengan judgment sesuai dan tidak sesuai terhadap suatu kegiatan pada dokumen perencanaan yang dibandingkan dengan dokumen perencanaan dibawahnya/diatasnya belum secara rinci terjelaskan. Penyusunan dokumen perencanaan yang melalui proses PPAS sebelum menjadi APBD sangatlah mungkin terjadi perubahan/pergeseran baik itu anggaran, lokasi, maupun output dari suatu kegiatan. Apabila kemudian kegiatan tersebut dianggap tidak sesuai karena melalui proses PPAS apakah hal tersebut juga akan dianggap salah dari segi perencanaan? Beberapa hal seperti diatas memang masih perlu penyamaan persepsi dan pemahaman sehingga didapat hasil yang maksimal sesuai dengan yang diharapkan.

Mungkin masih banyak pertanyaan lain yang muncul pada saat aplikasinya di lapangan. Lebih rumit dan kompleks lagi apabila suatu daerah terdiri dari banyak SKPD dan setiap SKPD melaksanakan banyak kegiatan. Tentu bukan suatu hal yang mudah untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi menggunakan Permendagri 54/2010 dimana beberapa formulirnya harus disusun per triwulan. Disini peran Bappeda sebagai organisasi yang bertugas mengkoordinasikan SKPD lintas sektor sangat diperlukan dan komitmen serta kesepahaman dari seluruh SKPD yang ada juga sangat dibutuhkan.

Berdasarkan pengalaman yang ada, pembangunan sistem perencanaan, pengganggaran dan evaluasi yang terpadu dan terintegrasi berbasis online oleh daerah adalah salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mempermudah dan menyingkat waktu penyusunan pelaporan pengendalian dan evaluasi ini. Hal ini sangat membantu apabila suatu daerah mempunyai banyak SKPD, banyak kegiatan, dan mungkin lokasi tiap SKPD tidak tersentral di satu wilayah. Tentu saja komunikasi, koordinasi, dan hubungan yang baik dengan SKPD harus terus ditingkatkan. (*Bid. Pengendalian & Evaluasi)