Maksud diselenggarakan Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah dimulainya tahapan penyusunan RKPD yang dimulai dengan menyampaian rancangan awal RKPD kepada SKPD kemudian dilanjutkan dengan Musrenbang Kabupaten di Kecamatan, Forum Paparan Camat, Forum SKPD yang merupakan rangkaian kegiatan guna memberikan masukan bagi SKPD untuk menyempurnakan Rancangan Renjanya, kemudian pelaksanaan musrenbang kabupaten guna menyempurnakan rancangan RKPD menjadi RKPD. Demikian yang disampaikan oleh Sekretaris Bappeda Sleman Drs. Agung Armawanta, MT saat membacakan laporan penyelenggaraan Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan  Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 di Aula Bappeda Sleman. Acara yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2017 dihadiri kurang lebih 90 orang diantaranya Wakil Bupati Sleman, Forkompinda Kabupaten Sleman, Ketua DPRD Kabupaten Sleman, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman, Ketua Komisi A, B, C, D DPRD Kabupaten Sleman, Fraksi DPRD, Sekretaris Daerah, para Assisten Sekda, Para Kepala Dinas/Badan, RSUD dan Camat se–Kabupaten Sleman.

Adapun materi yang disampaikan dalam pembukaan Musrenbang Kabupaten adalah Rancangan awal RKPD Kabupaten Sleman tahun 2018 dan jadwal pelaksanaan rangkaian penyusunan RKPD, serta rancangan awal RKPD Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018. Pembukaan Musrenbang RKPD diawali dengan Laporan Kepala Bappeda yang di wakili oleh Sekretaris Bappeda Sleman, Pengarahan Bupati Sleman sekaligus membuka Pembukaan Musrenbang, Paparan Rancangan Awal RKPD DIY oleh Kepala Bappeda DIY dan Paparan Rancangan Awal oleh Kepala Bappeda Kabupaten Sleman.

Sementara itu Bupati Sleman dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun, menyampaikan bahwa Pelaksanaan pembangunan yang baik, haruslah dimulai dari perencanaan yang baik pula. Beberapa pendapat pakar pembangunan mengatakan bahwa, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, maka semakin tinggi juga tingkat keberhasilan pembangunan yang dicapai. Musrenbang RKPD pada hari ini merupakan rangkaian proses perencanaan partisipatif yang dimulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten dan tingkat provinsi serta tingkat nasional.

Lebih lanjut Bupati Sleman mengemukakan Penyelenggaraan Musrenbang ini merupakan forum strategis untuk melakukan musyawarah membahas aktivitas pembangunan daerah Sleman tahun 2018. Perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menjamin keberhasilan suatu program. Dan sebaliknya perencanaan bila dilakukan dengan kurang cemat dan asal-asalan maka bisa dipastikan kinerja program tidak optimal bahkan mengalami kegagalan. Berkaitan dengan hal tersebut diharapkan perencanaan pembangunan tahun 2018 dapat dilakukan dengan lebih cermat dan terkoordinasi sehingga dapat memecahkan permasalahan yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

Musrenbang RKPD Kabupaten Sleman tahun 2017 ini mengangkat tema ”Meningkatkan Pendampingan dan Pemberdayaan Sektor Unggulan Daerah Menuju Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Sleman yang Berbudaya”. Diharapkan tema yang diangkat tersebut tidak hanya sebatas jargon saja namun benar-benar diimplementasikan sehingga dapat menjadi jawaban atas tantangan pembangunan ke depan yang semakin komplek baik di tingkat daerah, nasional maupun global dengan adanya pasar bebas.

Bupati mengharapkan rumusan kebijakan yang tertuang dalam perencanaan pembangunan 2018 dapat mendorong peningkatan produktivitas masyarakat dan daya saing di pasar bebas, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi lokal potensial dan strategis, meningkatkan sinergi dan integrasi penta helix dalam pendampingan dan pemberdayaan UMKM, serta mengoptimalkan upaya penanggulangan kemiskinan melalui pendampingan dan pemberdayaan keluarga miskin dalam kegiatan ekonomi produktif.

Sementara itu dalam sambutan arahannya Kepala Bidang Perencanaa Bappeda DIY Kepala Bidang Perencanaan Ir. R,D Maman Suherman MP mengemukakan bahwa Pemda DIY senantiasa mewujudkan perencanaan pembangunan daerah secara holistik, integratif dan kewilayahan. Sedangkan isu pembangunan DIY pada saat ini meliputi :

  • Gini Ratio (ketimpangan daerah) posisi 2 terendah setelah Prov. Papua Barat
  • ICOR
  • Konversi lahan
  • Kemacetan

Lebih lanjut Ir. R,D Maman Suherman MP  mengemukakan bahwa tema pembangunan Pemda DIY “ Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan.

Sementara itu dalam paparannya Kepala Bappeda Sleman, Drs. Kunto Riyadi, MPPM mengatakan bahwa Capaian tahun pertama RPJMD dari jumlah indikator kinerja sebanyak 31 indikator, sebanyak 23 indikator tercapai dan sebanyak 8 indikator tidak tercapai. Delapan  indikator yang tidak tercapai meliputi rata – rata lama sekolah, nilai rata – rata ujian SD/MI, nila rata – rata ujian SMP/MTs, pertumbuhan ekonomi, indeks gini, jumlah wisatawan, nilai eksport, dan nilai tukar petani.

Lebih lanjut Drs. Kunto Riyadi, MPPM memaparkan bahwa pada  tahun 2016, jumlah penduduk miskin Kabupaten Sleman adalah 10,64 % dari jumlah penduduk. Turun dari 11,36 pada tahun 2015. Indeks ketimpangan wilayah di Kabupaten Sleman adalah 0,454 dan mengalami kenaikan selama  5 (lima ) tahun terakhir. Empat hal yang menjadi penyebab paling tinggi (berpengaruh positif) terhadap ketimpangan adalah Jumlah Penduduk, Jumlah Pengangguran, Jumlah Toko Modern dan Jumlah Hotel Berbintang. Sedangkan 3 (tiga) besar yang berpengaruh terhadap penurunan Williamson (pengaruh negatif) adalah Pasar Tradisional, Jumlah industri dan Lembaga Keuangan. * * * (Sekretariat)