Bertempat di Aula Bappeda Sleman pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 diselenggarakan Pembukaan Pembukaan Musyawarah perencanaan pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten Sleman Tahun 2017. Pembukaan Musyawarah perencanaan pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dihadiri kurang lebih 90 orang, yang terdiri dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pimpinan DPRD Kabupaten Sleman, Camat, Dewan Riset Daerah Kabupaten Sleman (DRD),  Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Sleman, LSM Satu Nama, Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dan PKK.

Dalam laporan penyelenggaraan Kepala Bappeda Sleman, drg. Intriati Yudatiningsih, M.Kes menyampaikan bahwa penyelenggaraan Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan merupakan tanda dimulainya tahapan penyusunan RKPD yang dimulai dengan menyampaikan rancangan awal RKPD kepada SKPD kemudian dilanjutkan dengan Musrenbang Kabupaten di Kecamatan, Forum Paparan Camat, Forum SKPD yang merupakan rangkaian kegiatan guna memberikan masukan bagi SKPD untuk menyempurnakan Rancangan Renjanya, kemudian pelaksanaan musrenbang kabupaten guna menyempurnakan rancangan RKPD menjadi RKPD. Lebih lanjut drg. Intriati Yudatiningsih, M.Kes menambahkan bahwa materi yang disampaikan dalam pembukaan Musrenbang Kabupaten dalah Rancangan awal RKPD Kabupaten Sleman tahun 2017 dan jadwal pelaksanaan rangkaian penyusunan RKPD.

Sementara itu Pejabat Bupati Sleman dalam sambutannya yang dibacakan oleh Pejabat Sekretaris Daerah Drs. Iswoyo Hadiwarno mengakatan bahwa perencanaan pembangunan bukan semata-mata  menjadi tanggungjawab eksekutif, tetapi juga DPRD dan Masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut  melalui forum musrenbang ini, sangat diharapkan partisipasi aktif semua pemangku kepentingan di lingkungan Kabupaten Sleman untuk  berembug bersama, memformulasikan rencana pembangunan tahun 2017, sehingga kegiatan pembangunan tahun 2017 benar-benar sesuai kebutuhan, permasalahan, potensi  dan aspirasi masyarakat. Disamping itu dibutuhkan upaya sinkronisasi program-program yang dicanangkan dari pemerintah pusat dengan daerah sehingga tidak terjadi tumpang tindih yang tidak efektif. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, pemerintah pusat telah mencanangkan prioritas nasional yang kita kenal dengan nawacita. Salah satu poin yang perlu kita garis bawahi adalah mengenai “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.”

Lebih lanjut Drs. Iswoyo Hadiwarno menyampaikan bahwa untuk lebih memfokuskan perencanaan pembangunan tahun 2017, Pemkab Sleman memiliki tema Memberdayakan potensi ekonomi lokal menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Sleman yang berbudaya”. Pemerintah Kabupaten Sleman menetapkan tema pembangunan tersebut untuk mendukung tema nasional dan indikasi tema Daerah Istimewa Yogyakarta yakni “Mendayagunakan dan mengoptimalkan (SDM unggul, kesehatan terjamin, pengangguran turun, investasi tumbuh, ekonomi tumbuh dan merata, infrastruktur mantap, masyarakat lebih berbudaya dan DIY lebih berkarakter)”.

Untuk merealisasikan hal tersebut, Pemkab Sleman telah menentukan sembilan prioritas pembangunan yakni: meningkatkan ketentraman dan ketertiban, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif serta kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa, memperkuat penegakan hukum, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan produk dan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, meningkatkan kualitas pendidikan karakter serta meningkatkan kerukunan masyarakat dengan mengangkat kebudayaan lokal dan kesetaraan gender. Dengan berpedoman pada proritas pembangunan tersebut, diharapkan seluruh program kerja dari setiap instansi dilingkungan Pemkab Sleman senantiasa berorientasi pada  peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut Drs. Iswoyo Hadiwarno menegaskan bahwa di akhir tahun 2015 lalu masih diemukan sejumlah permasalahan pembangunan. Penanggulangan kemiskinan masih menjadi isu central yang memerlukan penanganan yang lebih intensif dan terkoordinatif. Masalah kemiskinan adalah masalah yang sangat kompleks, oleh karena itu penanganan kemiskinan memerlukan sinergi semua pihak, antar stakeholder, dan lintas sektoral. Saya tekankan kembali bahwa kemiskinan tidak bisa diatasi dengan egosektoral, termasuk didalam perencanaan kegiatan dan penganggaran­nya. Semua pihak harus terlibat dan bersinergi, pemerintah, masyarakat dan swasta tanpa terkecuali. Tantangan lain yang harus segera ditanggulangi adalah menjaga stabilitas ketahanan pangan, karena Kabupaten Sleman merupakan lumbung padi DIY. Meski secara struktural dominasi perekonomian Sleman telah bergeser ke sektor tersier namun bidang pertanian masih menjadi sektor yang penting menjadi perhatian. Tantangan yang kita hadapi adalah lahan pertanian yang semakin sempit serta ancaman paceklik. Hal ini mengingat dengan adanya perubahan dan pergeseran musim dan cuaca, dapat menyebabkan perubahan jadwal masa tanam padi dan terganggunya produktifitas lahan.

Berbagai prioritas  tersebut tidak akan terwujud tanpa dukungan semua stakeholder dalam perumusan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, kami mengharapkan partisipasi  nyata semuan stakeholder. Selain itu, sangat diperlukan keterpaduan dan sinergitas seluruh SKPD dalam melaksanakan seluruh prioritas pembangunan tersebut. * * * (Sekretariat)