Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) sesuai Inpres No 1/Tahun 2013 mulai dilaksanakan di Kabupaten Sleman pada tahun 2014. RAD PPK merupakan program pemerintah pusat melalui UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) untuk membantu Presiden dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan sehingga mencapai sasaran pembangunan nasional dengan penyelesaian penuh. RAD PPK ini mencakup 7 rencana aksi sebagaimana berikut:

  1. Pembentukan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bagi Pemerintah Daerah yang belum membentuk kelembagaan PTSP
  2. Pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan di daerah kepada lembaga PTSP
  3. Publikasi standar palayanan terpadu satu pintu pada lembaga PTSP (Bagi pemerintah daerah yang sudah membentuk kelembagaan PTSP)
  4. Penyediaan sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan pengaduan layanan PTSP
  5. Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah
  6. Publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana kerja satuan perangkat daerah
  7. Pelaksanaan transparansi proses pengadaan barang dan jasa
  8. Pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) utama dan pembantu

Pelaporan pelaksanaan RAD PPK dilaksanakan tiap triwulan melalui website UKP4. Beberapa SKPD di Kabupaten Sleman yang terkait dengan RAD PPK ini adalah Bappeda, Inspektorat, DPKAD, KPP, dan Sekretariat Daerah. (Bid. Dalev).