Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 telah memberikan panduan untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD dimana di dalam Formulir VII.H.5 akan diperbandingkan antara RKPD tahun berjalan dengan KUA-PPAS, DPA SKPD, serta realisasinya secara triwulanan. Di dalam formulir tersebut nantinya akan dapat dilihat berapa program/kegiatan dalam PPAS yang memiliki kesesuaian dengan RKPD, program/kegiatan dalam RKPD/Renja SKPD yang terakomodir di dalam DPA SKPD, maupun realisasi capaian target dan penyerapan anggaran program/kegiatan prioritas RKPD. Dengan adanya kegiatan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini diharapkan mutu pelaksanaan pembangunan akan semakin meningkat dalam rangka menciptakan suatu tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance.

Maksud dan tujuan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kabupaten ini adalah:

  1. Menjamin prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS.
  2. Menjamin prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan rancangan APBD kabupaten.
  3. Memastikan bahwa pelaksanaan program/kegiatan dalam RKPD yang meliputi capaian target dan penyerapan anggaran telah sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan sehingga target pada akhir tahun dapat tercapai.

Dari hasil pelaksanaan Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Triwulan III tahun 2017 antara RKPD-P dengan KUA-P, terlihat bahwa prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD-P maupun KUA-P adalah sama/sesuai, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel Kesesuaian Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Antara RKPD-P Dan KUA-P

No RKPD-P KUA-P Kesesuaian
Prioritas

Pembangunan

Sasaran

Pembangunan

Prioritas

Pembangunan

Sasaran

Pembangunan

Ya Tidak
1 Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan kenyamanan 1. Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana Meningkatkan ketentraman,  ketertiban dan kenyamanan 1. Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana  
    2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup   2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup  
2 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik 3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik 3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah  
    4. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah   4. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah  
    5. meningkatnya kualitas pelayanan publik   5. meningkatnya kualitas pelayanan publik    
3 Pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa 6. Menurunnya kemiskinan Pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa 6. Menurunnya kemiskinan  
4 Meningkatkan kualitas hidup masyarakat 7. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Meningkatkan kualitas hidup masyarakat 7. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat  
5 Meningkatkan produk dan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional 8. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Meningkatkan produk dan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional 8. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi  
    9. Meningkatnya kesempatan kerja   9.      Meningkatnya kesempatan kerja    
    10.   Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian   10.   Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian    
6 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi Lokal 11. Meningkatnya daya saing sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan, pariwisata Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi Lokal 11. Meningkatnya daya saing sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan, pariwisata  
7 Meningkatkan kualitas pendidikan karakter 12. Meningkatkan kualitas pendidikan dan aksesibilitas pendidikan Meningkatkan kualitas pendidikan karakter 12. Meningkatkan kualitas pendidikan dan aksesibilitas pendidikan  
8 Meningkatkan kerukunan masyarakat dengan mengangkat kebudayaan lokal dan kesetaraan gender 13. Meningkatnya kerukunan masyarakat Meningkatkan kerukunan masyarakat dengan mengangkat kebudayaan lokal dan kesetaraan gender 13. Meningkatnya kerukunan masyarakat  
    14. Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya   14. Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya  
    15. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak   15. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak  

 

 

Pengendalian dan Evaluasi antara RKPD-P dengan PPAS-P, penyusunan KUA-P sudah mengacu pada RKPD-P dimana 8 prioritas pembangunan di dalam RKPD-P telah diakomodir seluruhnya di dalam KUA-P berikut sasaran pembangunannya. Pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan PPAS-P dilakukan dengan memperbandingkan kesesuaian antara program/kegiatan dan pagu anggaran yang ada di RKPD-P dengan yang ada di PPAS-P. Sehingga evaluasinya dapat dibagi menjadi dua :

  1. Berdasarkan Kesesuaian Pagu Anggaran
  1. Dari sebanyak 2104 kegiatan yang ada di RKPD-P, terdapat 54% atau 1150 kegiatan sesuai antara RKPD-P dan PPAS-P dalam hal pagu anggarannya.
  2. Dari sebanyak 2104 kegiatan yang ada di RKPD-P semuanya (100,00%) memiliki kegiatan PPAS-P sama dengan RKPD-P

Tabel Tingkat Kesesuaian Anggaran Antara RKPD-P dan PPAS-P Tahun 2017

No SKPD Pagu Anggaran Belanja Langsung Jumlah Kegiatan Kesesuaian Anggaran
RKPD-P (Rp) PPAS-P (Rp) Ya % Tidak %
1 SEKRETARIAT DAERAH 33.191.183.686 29.798.176.953 104 47 45,19 57 54,81
2 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 50.163.239.159 50.163.239.159 31 31 100,00 0 0,00
3 DINAS KESEHATAN 164.215.757.530 163.760.946.480 60 48 80,00 12 20,00
4 DINAS PENDIDIKAN 196.744.632.188 180.056.892.198 85 25 29,41 60 70,59
5 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 5.613.707.750 5.076.382.220 38 13 34,21 25 65,79
6 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 28.157.890.255 28.137.890.455 89 86 96,63 3 3,37
7 DINAS TENAGA KERJA 6.674.989.074 6.674.989.074 44 44 100,00 0 0,00
8 DINAS SOSIAL 5.875.034.450 5.298.846.050 36 21 58,33 15 41,67
9 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  SIPIL 6.237.151.755 5.619.722.755 28 26 92,86 2 7,14
10 DINAS PEKERJAAN UMUM,  PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 437.324.413.590 372.656.451.818 80 23 28,75 57 71,25
11 DINAS PERHUBUNGAN 21.970.325.020 16.672.606.545 46 23 50,00 23 50,00
12 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 19.671.131.875 19.401.357.075 48 33 68,75 15 31,25
13 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 22.464.331.550 22.600.593.300 72 69 95,83 3 4,17
14 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 1.998.753.690 1.998.753.690 34 34 100,00 0 0,00
15 DINAS PARIWISATA 11.117.689.725 11.117.689.725 44 44 100,00 0 0,00
16 DINAS  KEBUDAYAAN 9.345.985.300 6.172.487.950 39 17 43,59 22 56,41
17 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 170.924.453.955 160.153.967.845 88 13 14,77 75 85,23
18 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 6.832.351.021 5.834.217.920 48 17 35,42 31 64,58
19 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 8.416.869.280 7.931.913.080 48 30 62,50 18 37,50
20 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB 9.787.914.265 9.967.914.365 53 52 98,11 1 1,89
21 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 7.256.244.540 7.256.244.540 38 38 100,00 0 0,00
22 DINAS  LINGKUNGAN HIDUP 25.923.866.240 26.073.416.240 53 50 94,34 3 5,66
23 DINAS  PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 4.583.869.290 4.583.869.290 47 47 100,00 0 0,00
24 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 14.251.983.900 10.138.827.630 41 15 36,59 26 63,41
25 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 18.966.919.100 10.109.534.650 36 8 22,22 28 77,78
26 INSPEKTORAT KABUPATEN 2.541.129.600 2.541.129.600 33 33 100,00 0 0,00
27 RSUD SLEMAN 124.647.037.384 113.557.660.689 5 3 60,00 2 40,00
28 RSUD PRAMBANAN 38.134.508.591 36.599.366.591 6 3 50,00 3 50,00
29 DINAS  PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 4.630.834.863 4.600.784.862 48 46 95,83 2 4,17
30 BADAN  KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.365.622.200 2.406.592.200 27 26 96,30 1 3,70
31 DINAS  PERTANAHAN DAN TATA RUANG 4.426.776.200 4.426.776.200 38 38 100,00 0 0,00
32 KECAMATAN GAMPING 2.511.838.500 1.851.026.150 36 4 11,11 32 88,89
33 KECAMATAN GODEAN 1.468.397.500 1.207.752.448 37 9 24,32 28 75,68
34 KECAMATAN MOYUDAN 1.464.480.200 1.223.091.450 37 3 8,11 34 91,89
35 KECAMATAN MINGGIR 1.877.176.000 1.501.171.500 37 2 5,41 35 94,59
36 KECAMATAN SEYEGAN 1.542.268.600 1.532.268.600 36 35 97,22 1 2,78
37 KECAMATAN MLATI 1.697.072.800 1.408.826.200 36 7 19,44 29 80,56
38 KECAMATAN DEPOK 1.896.278.500 1.701.892.790 37 11 29,73 26 70,27
39 KECAMATAN BERBAH 2.158.466,800 1.648.284.600 36 11 30,56 25 69,44
40 KECAMATAN PRAMBANAN 2.172.121.201 1.689.442.725 36 16 44,44 20 55,56
41 KECAMATAN KALASAN 2.553.351.200 1.925.116.850 37 6 16,22 31 83,78
42 KECAMATAN NGEMPLAK 1.762.463.500 1.551.066.500 36 5 13,89 31 86,11
43 KECAMATAN NGAGLIK 2.037.248.300 1.685.249.750 36 12 33,33 24 66,67
44 KECAMATAN SLEMAN 1.823.421.975 1.563.863.560 36 9 25,00 27 75,00
45 KECAMATAN TEMPEL 1.865.772.200 1.510.875.600 36 7 19,44 29 80,56
46 KECAMATAN TURI 1.763.419.800 1.464.483.875 36 4 11,11 32 88,89
47 KECAMATAN PAKEM 1.738.322.000 1.360.337.500 36 2 5,56 34 94,44
48 KECAMATAN CANGKRINGAN 1.852.200.500 1.458.753.760 36 4 11,11 32 88,89
1.494.484.588.269 1.357.672.745.007 2.104 1.150 54 954 46

 

  1. Berdasarkan Kesesuaian Kegiatan

Dari sebanyak 2.104 kegiatan yang ada di RKPD-P, semuanya (100,00%) sesuai antara RKPD-P dan PPAS-P dalam hal nomenklatur kegiatannya

Pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan APBD-P/DPA-P dilakukan dengan memperbandingkan kesesuaian antara program/kegiatan dan pagu anggaran yang ada di Renja Perubahan SKPD/RKPD-P dengan yang ada di APBD-P/DPA-P SKPD. Sehingga evaluasinya dapat dibagi menjadi dua :

Berdasarkan Kesesuaian Pagu Anggaran

  1. Dari sebanyak 2.104 kegiatan yang ada di RKPD-P/Renja Perubahan SKPD, terdapat sebanyak 999 kegiatan (48,11%) sesuai antara RKPD-P/Renja Perubahan SKPD dan APBD-P/DPA-P dan sebanyak 1.105 kegiatan (51,89%) diantaranya tidak sama antara RKPD-P/Renja Perubahan SKPD dan APBD-P/DPA-P dalam hal pagu anggarannya.
  2. Dari sebanyak 48 SKPD yang terdapat di dalam RKPD-P/Renja Perubahan SKPD 2017, terdapat 46 SKPD (95,83%) yang pagu anggaran APBD-P/DPA-P nya dibawah pagu anggaran RKPD-P/Renja Perubahan SKPD, 1 SKPD (2,08%) yang pagu anggaran APBD-P/DPA-P nya sama dengan pagu anggaran RKPD-P/Renja Perubahan SKPD, dan sisanya sebanyak 1 SKPD (2,08%) memiliki pagu anggaran APBD-P/DPA-P lebih besar dari RKPD-P/Renja Perubahan SKPD yaitu Dinas Lingkungan Hidup. Beberapa hal yang menyebabkan anggaran APBD-P pada SKPD tersebut naik adalah adanya penambahan anggaran untuk DED IPLT dan RTH Ngijon atas hasil risalah Dewan.

*) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi