Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran dari Mendagri Nomor: 356 / 3772 / SJ tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356 / 7498 / SJ Tentang Panduan Penyusunan, Pelaksanaan Dan Pelaporan Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2015, maka Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Bappeda dan Inspektorat sebagai leading sector segera menindaklanjutinya dengan menyusun RAD PPK (Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi).

Melalui beberapa kali rapat koordinasi yang telah dilakukan dengan SKPD-SKPD terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten Sleman (BPMPPT, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, Bagian Humas, Bagian Administrasi Pembangunan, DPKAD, Dishubkominfo, Bappeda, ULP), maka RAD PPK Kabupaten Sleman telah selesai disusun pada Bulan Juli 2015 dan telah disetujui oleh Bupati Sleman. Sesuai dengan Surat Edaran tersebut, maka ukuran keberhasilan dan Rencana Aksi Daerah PPK mulai disusun untuk bulan ke-7 (B07) dan pelaporan akan dilaksanakan untuk B07, B09, dan B12. Beberapa dokumen pendukung pencapaian target juga telah dikompilasi dari SKPD terkait dan siap diunggah untuk melengkapi pelaporan pada sistem yang disiapkan oleh Kantor Staf Kepresidenan.

*(Bid. Pengendalian & Evaluasi)