Kegiatan perencanaan merupakan salah satu kunci dari keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Menurut Conyers dan Hills (1984), perencanaan adalah proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang. Di dalam proses birokrasi, semua kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan harus sudah diusulkan dan direncanakan dengan matang satu tahun sebelumnya melalui suatu proses yang panjang. Sebagai contoh yang mudah, untuk melaksanakan pengaspalan jalan yang rusak pada ruas jalan tertentu maka pemerintah daerah bersangkutan harus sudah mengusulkan kegiatan tersebut setahun sebelumnya pada saat penyusunan RKPD.

Hal inilah yang terkadang memberi kesan di masyarakat bahwa penanganan suatu masalah oleh pemerintah daerah terutama yang berkaitan dengan kegiatan fisik terkesan lamban dan tidak mendapat perhatian yang serius. Banyak orang kurang memahami bahwa suatu kegiatan pembangunan tidak bisa muncul begitu saja secara tiba-tiba.

Untuk memahami proses perencanaan yang ada di dalam pemerintah daerah, perlu kita lihat sejenak urutan dan tahapan penyusunan perencanaan yang digunakan saat ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), kegiatan perencanaan dimulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang akan berlaku selama 20 tahun. RPJPD tersebut selanjutnya akan diterjemahkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berdurasi 5 tahunan. Setelah itu, RPJMD akan diturunkan lagi menjadi rencana tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Tentu saja penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD harus selalu mengacu pada RPJPN, RPJMN, dan RKP yang disusun oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pelaksana kegiatan pembangunan harus menyusun Rencana Strategis (Renstra SKPD) untuk periode 5 tahunan yang diturunkan dari RPJMD. Setelah itu SKPD masih harus menyusun Rencana Kerja (Renja SKPD) tahunan yang diturunkan dari Renstra SKPD dan mengacu pada RKPD.

Setelah disusunnya RKPD dan Renja SKPD untuk tahun rencana (tahun depan), maka masuklah ke dalam tahap penyusunan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara) yang akan menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RAPBD ini selanjutnya dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif untuk bisa disahkan menjadi APBD. APBD inilah yang akan menjadi dasar SKPD untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan di tahun rencana (tahun depan). Pada contoh diatas, RKA inilah nantinya yang akan menjadi dasar SKPD (Dinas Pekerjaan Umum), setelah APBD disahkan dan RKA menjadi DPA, untuk melakukan kegiatan pengaspalan jalan. Proses yang sedemikian panjang, rumit, dan melelahkan untuk menyusun suatu RKPD hingga RKA tahun rencana sudah harus dilakukan sejak awal tahun berjalan dan harus sudah selesai pada awal tahun rencana. Di dalam proses tersebut apabila di breakdown satu persatu maka akan terdapat proses penelaahan usulan masyarakat, musrenbang, forum konsultasi publik, dan lain-lain yang melibatkan seluruh stakeholder pembangunan termasuk di dalamnya adalah unsur dari masyarakat itu sendiri.

Melihat proses yang begitu panjang tentu akan memunculkan suatu pemikiran untuk dapat mewujudkan suatu perencanaan pembangunan yang implementatif dan visioner untuk bisa menjawab semua tantangan dan keadaan yang akan dihadapi. Makna implementatif dapat diterjemahkan bahwa hasil-hasil perencanaan dapat diterapkan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera lahir dan batin. Sedangkan makna visioner dipahami sebagai perencanaan yang memiliki wawasan kedepan yang selalu mengutamakan prinsip partisipatif, inovatif, adaptif, antisipatif, dan bertanggung jawab.

Arti lain implementatif adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Dengan kata lain, inti dari kata implementatif adalah sebuah rencana yang telah disusun dengan baik, terukur, dan hasilnya dapat diterapkan di masyarakat. Bagaimana hal ini bisa dicapai? Beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain: a.) Penyusunan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur yang berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. b.) Pelibatan masyarakat (stakeholders) dalam menyusun rancangan rencana pembangunan (bottom up). c.) Adanya indikator yang jelas dan bersifat kuantitatif sehingga dapat diukur dan dilihat hasilnya secara nyata. Sudahkah hal ini kita laksanakan?

Proses penyusunan perencanaan yang panjang dimulai dari usulan masyarakat melalui musrenbang tingkat desa, kecamatan, kabupaten sampai dengan pembahasan anggaran dengan DPRD rasanya cukup untuk menggambarkan bagaimana Pemerintah Kabupaten Sleman mencoba untuk menampung dan mengakomodir segala aspirasi yang ada, dan tentu saja dengan memperhatikan skala prioritas dan keterbatasan anggaran yang tersedia akan memilih dan menentukan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD lintas sektoral agar hasilnya bisa dinikmati untuk kesejahteraan masyarakat.

Ditunjang dengan SDM yang dimiliki oleh Pemkab Sleman yaitu sebanyak 12.104 personil dimana 57,58% nya adalah berpendidikan S1 dan S2 sedangkan untuk Bappeda sendiri dari 70 personil 78,57% diantaranya adalah berpendidikan S1 dan S2, maka tidak terlalu berlebihan bila tekad mewujudkan perencanaan pembangunan yang implementatif bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan.

Di sisi lain, perencanaan yang memiliki wawasan kedepan harus mampu untuk merespon perubahan yang ada dan mampu untuk mengantisipasi segala keadaan yang mungkin terjadi. Inilah pentingnya pada saat penyusunan rencana pembangunan untuk tahun rencana selalu disertai analisis hasil tahun sebelumnya dan perkiraan kondisi tahun berjalan sampai dengan tahun rencana + 1 (n+1). Prinsip partisipatif dan inovatif didorong agar kita selalu update dengan kondisi terkini sekaligus tahu bagaimana cara mengatasi permasalahan yang dihadapi yang semakin lama semakin kompleks. Hal yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kualitas pelayanan umum bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Kunci dari perencanaan yang responsif dan antisipatif adalah adanya suatu pengendalian dan evaluasi yang bermutu dan berkualitas tinggi berdasarkan profesionalisme, kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas.

Dalam dunia manajemen perencanaan dikenal adanya istilah “Plan, Do, Check, Action” yang bisa diterjemahkan menjadi Rencanakan, Kerjakan, Cek, Tindak lanjuti. W. Edwards Deming mempopulerkan siklus PDCA ini sebagai suatu proses empat langkah iteratif pemecahan masalah yang umum digunakan dalam pengendalian kualitas. Disini terlihat bahwa suatu proses perencanaan (Plan) akan selalu diikuti dengan proses pengendalian dan evaluasi (Check) untuk mendapatkan suatu hasil yang optimal. Inilah pentingnya perencanaan untuk selalu bersinergi dengan evaluasi. Bappeda Sleman selalu berusaha membangun komunikasi yang baik dalam hal perencanaan dan evaluasi dengan berdasar prinsip profesionalisme, kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas. Salah satu bentuk nyatanya adalah bersama-sama dengan Dinas Hubkominfo membangun suatu sistem e- perencanaan, penganggaran, pelaporan capaian hasil kinerja dan evaluasi secara online dan terintegrasi yang dapat diakses setiap saat oleh semua SKPD dan dapat dimonitor oleh seluruh eselon yang ada. Bahkan tampilan dari sistem ini terpampang di kantor Bupati dan selalu digunakan pada saat evaluasi rapat pimpinan setiap minggunya. Penggunaan teknologi secara optimal dapat sangat membantu kinerja aparatur terutama untuk proses perencanaan yang sangat kompleks. Di samping itu, pemerintah daerah juga diberikan suatu mekanisme agar perencanaan pembangunan menjadi adaptif dan antisipatif yaitu dengan mekanisme perubahan anggaran yang biasa disusun mulai triwulan III.

Terbitnya Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 beserta peraturan turunannya rasanya cukup untuk bisa dijadikan sebagai salah satu acuan bagi daerah untuk menyusun suatu perencanaan pembangunan yang implementatif, partisipatif, dan adaptif termasuk mekanisme pengendalian dan evaluasi yang ada di dalamnya. Apabila dicermati dengan teliti dan diikuti tahapan-tahapannya, maka pengendalian dan evaluasi sesuai Permendagri 54/2010 tersebut akan sangat detail melihat ketersinambungan penyusunan dokumen perencanaan dengan dokumen di atasnya mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, maupun Renja SKPD. Sebagai contoh, dalam penyusunan RKPD maka harus selalu mengacu pada RPJMD, RPJPD, dan RKP. Sedangkan untuk pelaksanaan dokumen perencanaan akan sangat detail melihat pelaksanaan dokumen perencanaan melalui dokumen perencanaan di bawahnya. Sebagai contoh pelaksanaan program / kegiatan dalam Renja SKPD akan dilihat melalui pelaksanaan program / kegiatan di dalam DPA SKPD. Terakhir untuk evaluasi hasil dokumen perencanaan akan juga sangat detail melihat hasil suatu dokumen perencanaan melalui capaian dokumen perencanaan di bawahnya. Sebagai contoh, evaluasi hasil Renja SKPD akan dilihat dari hasil capaian kinerja dan keuangan DPA. Implementasi dari pengendalian dan evaluasi sesuai Permendagri 54/2010 ini akan sangat bermanfaat dan membantu sebagai umpan balik perencanaan untuk bisa menghasilkan perencanaan yang semakin bermutu dan berkualitas.

Satu hal yang juga tidak kalah penting dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang implementatif dan visioner adalah sikap integritas, tanggung jawab, kerjasama, dan disiplin dari aparatur dalam menepati jadwal penyusunan perencanaan dan evaluasi yang sudah ditetapkan sehingga baik perencanaan dan evaluasi yang dilaksanakan dapat berhasil guna dan bermanfaat. Demikian sekilas tulisan yang kiranya dapat menggambarkan apa yang ingin dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman melalui suatu proses perencanaan pembangunan yang panjang untuk menghasilkan suatu rencana pembangunan yang bermutu dan berkualitas. (*Yudiarto S)