Berbicara mengenai perencanaan pembangunan di Kabupaten Sleman tentu tidak bisa lepas dari perencanaan pendidikan baik di jenjang usia dini sampai dengan jenjang pendidikan tingkat atas. Masterplan perencanaan pembangunan pendidikan yang baik akan mengawali dan berujung pada meningkatnya pemerataan kualitas pendidikan yang akan dijalani oleh anak didik.

Peningkatan mutu pendidikan tidak hanya didasarkan pada unsur kualitas mutu tenaga pengajar atau pendidik, kurikulum maupun fasilitas yang disediakan oleh sekolah, tetapi yang tak kalah penting adalah input yang didapat oleh sekolah itu yaitu siswa yang akan menuntut ilmu di sekolah tersebut. Kualitas input yang baik bila ditunjang dengan guru, kurikulum, dan fasilitas yang mendukung tentu pada akhirnya akan meningkatkan kualitas sekolah.

Fenomena yang terjadi saat ini di Kabupaten Sleman dan bahkan mungkin terjadi pula dimana-mana adalah banyak siswa menempuh jarak yang cukup jauh dari tempat tinggalnya untuk pergi ke Sekolah Menengah Pertama favorit yang diinginkan. Bayangkan jika seorang siswa lulusan Sekolah Dasar yang cerdas dan bertempat tinggal di daerah Kecamatan Minggir ingin mendaftar dan belajar di SMP unggulan yang ada di Kecamatan Sleman atau Kecamatan Pakem, maka jarak yang harus ditempuh bisa lebih dari 10 km, waktu yang dihabiskan untuk perjalanan ke sekolah bisa lebih dari 20 menit dan tentu saja resiko perjalanan yang harus dihadapi oleh sang anak. Hal ini bisa terjadi karena keberadaan sekolah favorit dengan mutu pendidikan yang lebih baik dibanding sekolah yang lain tidak tersebar secara merata tetapi hanya terdapat di beberapa lokasi tertentu yang terkadang jauh tak terjangkau oleh siswa di daerah pinggiran.

Pendidikan menengah pertama menjadi fokus pembahasan dimana usia anak SMP rata-rata adalah 13-15 tahun yang mana belum cukup umur untuk diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor sendiri. Berbeda dengan usia anak SMA yang sebagian sudah cukup umur untuk bisa mengendarai kendaraan bermotor sendiri ke sekolah sehingga faktor jarak tidak terlalu menjadi hambatan.

Berdasarkan teori dari Chapin (1972) disebutkan bahwa standar jangkauan normatif bagi fasilitas SMP untuk daerah urban dengan penduduk minimal 100.000 jiwa adalah 1 mil (± 1.600 meter) atau dapat ditempuh dalam waktu 20 menit berjalan kaki. Di luar jangkauan tersebut pemilihan moda transportasi lain akan lebih dipilih daripada berjalan kaki maupun bersepeda dan biasanya yang dipilih adalah mengendarai kendaraan bermotor sendiri maupun diantar jemput oleh orang tua. Akibat yang timbul dari pemilihan moda transportasi tersebut adalah meningkatnya volume lalu lintas kendaraan bermotor pada jam berangkat sekolah dan pulang sekolah oleh kendaraan bermotor baik itu yang mengantarkan anak sekolah maupun yang dikendarai sendiri oleh anak sekolah yang belum cukup umur. Resiko perjalanan pun akan meningkat pula seperti kecelakaan, kelelahan, kekurangwaspaan karena tergesa-gesa, maupun kenyamanan berlalu lintas.

Disisi lain, dengan bebasnya siswa menentukan pilihan sekolahnya sendiri membuat SMP unggulan akan selalu dibanjiri oleh siswa yang pandai yang ingin mendaftar padahal calon siswa ini merupakan unsur yang penting pula untuk meningkatkan kualitas sekolah tersebut. Sedangkan sekolah dengan kualitas menengah atau dibawahnya akan kesulitan untuk mendapatkan input yang bagus untuk meningkatkan kualitas sekolah itu sendiri sehingga sekolah-sekolah ini akan terus kalah bersaing dan kurang diminati oleh calon siswa.

Menilik kembali pada era tahun 1990-an dimana pernah diterapkan sistem rayonisasi/ klustering/ pengelompokkan pada SMP maupun SMA di wilayah Yogyakarta. Pada sistem ini sekolah unggulan terbagi ke dalam kelompok yang berbeda bersama dengan sekolah yang bukan unggulan dan para calon siswa hanya akan terdistribusi ke dalam kelompok/rayon sekolah dimana ia mendaftar. Hal positif yang bisa dilihat disini adalah bahwa terdapat upaya pemerataan input ke sekolah-sekolah yang bukan unggulan dimana sekolah dengan mutu/kualitas bawah akan mendapat kesempatan limpahan calon siswa unggulan setelah mereka tidak tertampung di sekolah unggulan pilihannya. Dengan pengaturan pembagian kelompok berdasarkan suatu sistem tertentu (bisa berdasarkan kewilayahan) maka lambat laun pemerataan kualitas pendidikan akan dapat tercapai sehingga para calon siswa nantinya tidak perlu menempuh jarak yang jauh untuk bersekolah di sekolah dengan kualitas unggul. Tanpa adanya sistem klustering/ pengelompokkan ini rasanya akan sulit mewujudkan pemerataan kualitas sekolah yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

Hasil penelitian Setiawan (2011) menunjukkan bahwa perilaku perjalanan anak SMP di wilayah urban Sleman cenderung untuk menempuh jarak 3.530,8 meter, membutuhkan waktu 14,968 menit dengan moda pilihan dan 54,238 menit dengan berjalan kaki, serta cenderung menggunakan moda bermotor (antar jemput, naik sepeda motor sendiri, atau kendaran umum). Selain itu terungkap pula bahwa untuk SMP Negeri kualitas sekolah menjadi faktor penting bagi siswa dalam memilih sekolah, sedangkan pada SMP swasta faktor pemilihan sekolah didominasi oleh pilihan orang tua. Keberadaan sekolah unggulan ini dapat menjelaskan spasial diskordansi yang terjadi dan mengapa area layanan sekolah menjadi tidak efektif. Klusterisasi/ pengelompokkan sekolah berdasarkan kewilayahan dengan lingkup yang lebih kecil (berdasarkan kecamatan atau desa) mungkin dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi jarak tempuh dan waktu tempuh siswa ke sekolah serta mengurangi kemungkinan penggunaan moda bermotor sehingga menurunkan resiko perjalanan. Lebih jauh, dapat pula sebagai upaya untuk memeratakan kualitas sekolah-sekolah menengah pertama yang ada di wilayah Kabupaten Sleman.

Kebijakan pembatasan kuota pendaftar siswa SMP dari luar wilayah Sleman sebesar 20% perlu diapresiasi sebagai upaya memberikan prioritas bagi siswa Sleman sendiri untuk menikmati pendidikan terbaik di wilayahnya. Namun sepertinya hal ini belum dapat menjawab persoalan spasial diskordansi yang terjadi di dalam wilayah Sleman sendiri. Satu hal yang tak kalah penting adalah peran dan bimbingan orang tua pada saat anak mengeyam pendidikan menengah karena tak dipungkiri bahwa peran orang tua sangat besar dalam menentukan pendidikan anak. Arahan dan bimbingan yang tepat dari orang tua akan menjadi modal tersendiri bagi pembentukan input yang berkualitas sehingga nantinya akan menghasilkan output yang baik.

Menghidupkan kembali program bis sekolah maupun perbaikan sistem transportasi dengan membenahi armada angkutan umum, trayek yang dilalui, serta sarana dan prasarana lalu lintas dapat juga digunakan sebagai salah satu solusi pendukung. Yang terpenting disini adalah perencanaan di bidang pendidikan pun ternyata juga tidak bisa lepas dari perencanaan di bidang transportasi dan perencanaan di bidang tata ruang yang kesemuanya dirangkum ke dalam perencanaan yang lebih makro yaitu perencanaan daerah. Jadi marilah kita bersama mewujudkan pemerataan akses pendidikan menengah unggulan di wilayah Kabupaten Sleman melalui perencanaan yang baik dan terintegrasi demi kemajuan Sleman khususnya. (* Yudiarto Setiawan)

Daftar Pustaka :

Chapin, F. Stuart Jr., and, 1972 Urban Land Use Planning, Third Edition. University of Illinois Press, Chicago.

Setiawan, Yudiarto., 2011, Travel Behavior of Junior High School Children In Sleman Urban Area, Yogyakarta Special Province – Indonesia. (Thesis), MPKD UGM, Yogyakarta.