Erupsi Gunungapi Merapi yang cukup besar terjadi tahun 2010 dengan jarak luncuran awan panas mencapai lebih dari 15 km dari puncak. Setelah letusan 2010 ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab.) Sleman menghadapi berbagai masalah, salah satunya adalah bagaimana menyediakan pemukiman para korban yang terdampak langsung. Pemkab. Sleman sudah memukimkan kembali masyarakat ersebut di hunian tetap. Namun akhir-akhir ini ada permasalahan yaitu keinginan sebagian warga masyarakat yang tinggal di hunian tetap untuk kembali menempati rumah tinggalnya yang berada di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III Gunungapi Merapi.

Tentunya letusan 2010 seharusnya tidak dilewatkan hanya sebagai sebuah bencana, tanpa mengambil pelajaran bagi pembuat kebijakan di Pemkab. Sleman. Dengan latar belakang tersebut artikel ini mencoba untuk mengulas kebijakan penataan ruang Pemerintah Kabupaten Sleman di Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunungapi Merapi terutama setelah kejadian letusan besar Gunungapi Merapi 2010.

Pelajaran berharga yang didapat adalah Pemkab. Sleman mencoba melihat kembali kebijakan yang sudah dilakukan terkait dengan KRB Gunungapi Merapi. Berdasarkan kajian, Pemkab. Sleman telah merumuskan tiga (3) strategi kebijakan dalam konsep pengurangan risiko bencana yang terkait pemanfaatan ruang, yaitu:

  1. Mengendalikan kegiatan di kawasan rawan bencana untuk mengurangi risiko bencana Gunungapi Merapi;
  2. Mengendalikan kegiatan yang berlokasi di kawasan rawan bencana dengan cara memperketat pengaturan tata bangunan dan lingkungan;
  3. Mengembangkan prasarana dan sarana untuk mengurangi risiko bencana.

Kebijakan Pemkab. Sleman tersebut dituangkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) No. 20 Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana. Perbup tersebut mengatur ketentuan kawasan yang dilarang untuk hunian dan yang diperbolehkan secara terbatas untuk hunian pada kawasan tertentu, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5 berikut.

Tabel 5. Peraturan Zonasi di Kawasan Rawan Bencana.

 

No Kegiatan KRB III KRB II

KRB I

1 Permukiman X*)/T T T
2 Penanggulangan bencana I I I
3 Pemanfaatan sumberdaya air I I I
4 Kehutanan I I I
5 Pertanian I I I
6 Konservasi I I I
7 Perikanan I I I
8 Ilmu Pengetahuan B B B
9 Penelitian B B B
10 Pariwisata B B B

Sumber : analisa dokumen, 2015.

     Keterangan:     I  = Diizinkan

T = Terbatas

B = Bersyarat

X = Tidak diizinkan

*) = Untuk Sembilan Padukuhan di Tabel 6.

Pada tabel 5 diatas terlihat bahwa kawasan permukiman dilarang pada kawasan sembilan (9) padukuhan sebagaimana terlihat pada tabel 6 di bawah ini. Sedangkan untuk kawasan selain sembilan padukuhan tersebut, masih diperbolehkan dengan ketentuan bahwa hunian sudah ada dan tidak rusak berat saat letusan 2010, tidak dilakukan pengembangan (zero growth), serta penghuni yang tinggal di rumah tersebut bersedia untuk dievakuasi saat status Gunungapi Merapi awas.

Tabel 6. Padukuhan yang dilarang untuk pengembangan kawasan permukiman.

 

Padukuhan Desa Kecamatan
Pelemsari, Pangukrejo Umbulharjo Cangkringan
Kaliadem, Petung, Jambu, Kopeng Kepuharjo Cangkringan
Kalitengah Lor, Kalitengah Kidul, dan Srunen Glagaharjo Cangkringan

Sumber : Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2011.

Selain dilarang untuk pengembangan kawasan permukiman baru, di KRB III juga dilarang untuk perdagangan dan jasa dengan status perdagangan dan jasa yang juga sebagai tempat tinggal.

Kawasan KRB III masih dimungkinkan untuk kegiatan penanggulangan bencana, pemanfaatan sumberdaya air, kehutanan, pertanian, konservasi, dan perikanan. Sedangkan untuk kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, dan pariwisata diperbolehkan dengan syarat bahwa kegiatan tersebut tidak merupakan kegiatan yang mengarah pada kegiatan hunian, dan kegiatan-kegiatan tersebut dilarang pada saat status Gunungapi Merapi menjadi siaga, kecuali kegiatan dalam rangka penanggulangan bencana.

Kebijakan dalam Kawasan Rawan Bencana (KRB) II, dapat diizinkan dengan kegiatan untuk penanggulangan bencana, pemanfaatan sumber daya alam, kehutanan, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, konservasi. Sedangkan untuk kegiatan ilmu pengetahuan, pendidikan, penelitian dan wisata alam diizinkan dengan syarat mengikuti instruksi pemerintah apabila status Gunungapi Merapi siaga. Kawasan ini juga dapat diperuntukkan sebagai hunian terbatas untuk penduduk pada kecamatan tempat keberadaan hunian. Selain itu kawasan ini juga dapat dikembangkan untuk pembangunan prasarana dan sarana dengan skala pelayanan masyarakat satu kecamatan. Sedangkan KRB I, kebijakan Pemkab. Sleman yaitu diperbolehkan untuk pengembangan kegiatan penanggulangan bencana, pemanfaatan sumber daya alam, kehutanan, pertanian, perikanan, perkebunan, konservasi, ilmu pengetahuan, pendidikan, penelitian, dan wisata alam. (JFP – Bidang Fispra)