Rencana kerja merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Dalam Permendagri Nomor 54/2010 telah disebutkan bahwa penyusunan rencana kerja SKPD harus memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pagu indikatif dan prakiraan maju. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru. Indikator kinerja terdiri dari indikator kinerja program yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari program serta indikator kinerja kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan. Sedangkan prakiraan maju memuat kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

Permendagri Nomor 54/2010 memberikan panduan bagi daerah untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah sehingga dalam penyusunannya akan selalu selaras dan sesuai dengan perencanaan pembangunan yang lebih makro. Secara spesifik, pada Lampiran VII Permendagri tersebut terdapat Formulir VII.G.9 yang dapat digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan rencana kerja SKPD kabupaten. Apabila dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi yang menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai, maka dapat dilakukan penyesuaian / penyempurnaan terhadap Renja SKPD. Penyempurnaan ini diperlukan agar dihasilkan suatu perencanaan pembangunan yang baik dan berkualitas tinggi dimana perencanaan pembangunan tersebut akan tepat waktu, tepat jumlah (pendanaan), dan tepat sasaran.

Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Keputusan Peraturan Bupati Sleman Nomor 75/Kep.KDH/A/2017 telah mengesahkan Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 menjadi Rencana Kerja SKPD untuk tahun anggaran 2018. Selain itu, melalui Keputusan masing-masing Kepala SKPD juga telah ditetapkan Rencana Kerja untuk masing-masing SKPD. Dengan demikian, maka pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan rencana kerja SKPD dapat dilaksanakan dengan berdasarkan pada pedoman yang tercantum dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

Dengan adanya kegiatan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan rencana kerja SKPD ini diharapkan outcome perencanaan pembangunan akan semakin meningkat dalam rangka menciptakan suatu tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance.

 

Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakannya kegiatan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan rencana kerja SPKD ini adalah agar penyusunan rencana kerja SKPD sesuai dengan RKPD dan Rencana Strategis masing-masing SKPD sehingga diharapkan didapatkan perencanaan pembangunan yang baik dan sistematis sesuai dengan arah pembangunan tahunan, pembangunan jangka menengah, dan jangka panjang daerah. Selain itu, adalah untuk menjamin bahwa pelaksanaan pembangunan daerah tahunan nantinya akan sesuai, selaras, dan terpadu dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pemantauan dilakukan untuk mengantisipasi penyimpangan yang timbul untuk selanjutnya dapat diambil tindakan perbaikan / penyempurnaan terhadap penyusunan rencana kerja SKPD.

Tujuan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan rencana kerja SKPD ini adalah:

  1. Menjamin konsistensi dan keselarasan antara tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD dengan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah RKPD serta Renstra SKPD.
  2. Memastikan bahwa perumusan kebijakan Renja SKPD telah berpedoman pada RKPD dan Renstra SKPD.

 

Ringkasan Formulir VII.G.9 Dari SKPD

Sebanyak 48 SKPD yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman telah menyerahkan hasil isian Formulir VII.G.9 tentang pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan rencana kerja SKPD untuk tahun 2018. Dari hasil isian tersebut kemudian disusun tabel secara singkat yang memuat seluruh hasil isian dari semua SKPD. Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah mencermati hasil isian SKPD tersebut. Untuk hasil isian yang lebih lengkap dari masing-masing SKPD, disertakan pula dalam lampiran laporan ini Formulir VII.G.9 dari masing-masing SKPD yang sudah ditandatangani oleh Kepala SKPD masing-masing.

Rangkuman hasil isian dari seluruh SKPD dapat dilihat lebih jelas pada Tabel 3.1 pada link berikut ini.

 

Tingkat Kesesuaian Kebijakan Renja SKPD

 

Di dalam Formulir VII.G.9 terdapat 14 poin yang harus diisi oleh SKPD dimana pada poin nomor 10 terdapat 4 sub poin, sehingga total keseluruhan adalah 18 poin dan sub poin yang harus diisi oleh SKPD. Tingkat kesesuaian 100% mencerminkan bahwa penyusunan rencana kerja SKPD telah sesuai dengan RKPD dan Renstra SKPD berdasarkan penilaian masing-masing SKPD. Sedangkan tingkat kesesuaian yang lebih rendah mencerminkan bahwa ada hal yang harus menjadi rekomendasi bagi SKPD untuk langkah perbaikan/penyempurnaan rencana kerjanya. Rangkuman tingkat kesesuaian kebijakan rencana kerja SKPD secara singkat adalah sebagai berikut:

 

Tabel 3.2 Tingkat Kesesuaian Kebijakan Rencana Kerja SKPD 2018

No Nama SKPD Kesesuaian %
1. Sekretariat Daerah 18/18 100
2. Sekretariat DPRD 18/18 100
3. Dinas Kesehatan 18/18 100
4. Dinas Pemuda dan Olah Raga 18/18 100
5. Dinas Pendidikan 18/18 100
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakan Desa 18/18 100
7. Dinas Tenaga Kerja 18/18 100
8. Dinas Sosial 18/18 100
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 18/18 100
10. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman 18/18 100
11. Dinas Perhubungan 18/18 100
12. Dinas Komunikasi dan Informatika 18/18 100
13. Dinas Koperasi dan UKM 18/18 100
14. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 18/18 100
15. Dinas Kebudayaan 18/18 100
16. Badan Keuangan dan Aset Daerah 18/18 100
17. Bappeda 18/18 100
18. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 18/18 100
19. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB 18/18 100
20. Dinas Lingkungan Hidup 18/18 100
21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu 18/18 100
22. BPBD 18/18 100
23. Satuan Polisi Pamong Praja 18/18 100
24. Inspektorat 18/18 100
25. RSUD Sleman 18/18 100
26. RSUD Prambanan 18/18 100
27. Dinas Pariwisata 18/18 100
28. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 18/18 100
29. Kesatuan Bangsa dan Politik 18/18 100
30. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 18/18 100
31. Dinas  Perpustakaan dan Arsip 18/18 100
32. Kecamatan Gamping 18/18 100
33. Kecamatan Godean 18/18 100
34. Kecamatan Moyudan 18/18 100
35. Kecamatan Minggir 18/18 100
36. Kecamatan Seyegan 18/18 100
37. Kecamatan Mlati 18/18 100
38. Kecamatan Depok 18/18 100
39. Kecamatan Berbah 18/18 100
40. Kecamatan Prambanan 18/18 100
41. Kecamatan Kalasan 18/18 100
42. Kecamatan Ngemplak 18/18 100
43. Kecamatan Ngaglik 18/18 100
44. Kecamatan Sleman 18/18 100
45. Kecamatan Tempel 18/18 100
46. Kecamatan Turi 18/18 100
47. Kecamatan Pakem 18/18 100
48. Kecamatan Cangkringan 18/18 100

Tingkat kesesuaian rata-rata = Jumlah persentase SKPD / 48

= 100,00 %

Tingkat kesesuaian rata-rata SKPD adalah mencapai 100,00% dimana seluruh SKPD (48 SKPD) menyatakan bahwa penyusunan rencana kerja mereka telah 100% sesuai dengan tahapan yang ada di Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 (Formulir VII.G.9). Hasil ini sama dengan hasil tahun lalu yang juga mencapai 100,00%.

 

Hasil Pengendalian dan Evaluasi

Berdasarkan formulir hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Rencana Kerja SKPD (Formulir VII.G.9) yang dikirimkan oleh setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, terdapat beberapa poin penting yang perlu mendapat perhatian. Beberapa poin tersebut antara lain adalah:

  1. Sudah adanya Surat Edaran dari Bupati Sleman untuk menyusun Rencana Kerja bagi SKPD dengan mengacu pada rancangan awal RKPD terutama pada pagu indikatif pendanaan program dan kegiatan prioritas untuk masing-masing SKPD. (Surat Edaran dapat dilihat di Lampiran)
  2. Di setiap Renja SKPD sudah dilakukan kajian dan mencantumkan hasil evaluasi renja-SKPD tahun lalu berdasarkan renstra-SKPD. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesinambungan siklus perencanaan antara renstra-SKPD dan renja-SKPD sudah mulai dipahami dan dilaksanakan oleh SKPD. Renja tahunan SKPD menjadi penjabaran dari Renstra SKPD dimana kesinambungan antara Renja tahun sebelumnya dengan tahun berjalan dan tahun rencana sangat penting demi tercapainya target dan tujuan Renstra itu sendiri.
  3. Sudah adanya kesepahaman pengertian bahwa Forum SKPD yang dimaksud adalah Forum SKPD yang dilaksanakan oleh Bappeda pada awal tahun untuk menyelaraskan program dan kegiatan SKPD yang ada di dalam usulan Renja SKPD.
  4. Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten dan penelaahan usulan masyarakat sudah dilaksanakan oleh SKPD. Hal ini menunjukkan bahwa rancangan awal RKPD serta usulan masyarakat sudah menjadi acuan bagi SKPD dalam menyusun Renja-nya. Ini sangat penting karena kedua unsur ini menjadi bahan masukan utama dalam penyusunan Renja SKPD sehingga apa yang direncanakan SKPD dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara luas.
  5. Renja masing-masing SKPD telah mencantumkan analisis gambaran pelayanan SKPD di dalam Renja-nya serta isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD kabupaten. Hal ini diperlukan karena gambaran pelayanan SKPD dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD termasuk di dalamnya terdapat jenis pelayanan yang diberikan SKPD tersebut baik kepada PNS, SKPD lain, masyarakat, maupun pengusaha / pebisnis dan lain-lain serta permasalahan umum yang dihadapi oleh SKPD di lapangan. Dengan demikian diharapkan sasaran program dan kegiatannya juga dapat terpenuhi sesuai target dan jenis pelayanannya. Selain itu SKPD juga sudah melakukan sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD kabupaten dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan. Hal ini sangat penting meskipun setiap SKPD memiliki sasaran dan kegiatan masing-masing namun dalam skala yang lebih makro, seluruh kegiatan di masing-masing SKPD bertujuan untuk mencapai target dan sasaran di dalam RPJMD sehingga menjadi suatu kesatuan yang saling bersinergi dan berhubungan.
  6. Penyelarasan program dan kegiatan SKPD kabupaten dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan SKPD kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD kabupaten, serta pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD kabupaten telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju juga telah dilaksanakan oleh masing-masing SKPD. Hal ini menunjukkan bahwa usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan sudah menjadi acuan bagi SKPD dalam menyusun Renja-nya. Selain itu, pendampingan / arahan Bappeda bagi SKPD untuk penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan SKPD saat menyusun Renja SKPD serta dalam penyusunan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif maupun perkiraan majunya telah dilakukan dengan baik.
  7. Semua Renja SKPD tahun 2018 yang dikumpulkan ke Bappeda telah ditetapkan / disahkan dengan keputusan Kepala SKPD masing-masing.

 

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan rencana kerja SKPD yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

  1. Tingkat kesesuaian rata-rata SKPD adalah 100,00 % dimana seluruh SKPD (48 SKPD) telah menyatakan bahwa penyusunan rencana kerja mereka telah 100% sesuai dengan tahapan yang ada di Formulir VII.G.9. Hasil ini sama dengan tahun lalu yang juga mencapai 100%.
  2. Surat Edaran Bupati terkait dengan penyusunan Rencana Kerja SKPD sudah dilaksanakan. Hal ini diharapkan dalam menyusun Renja, SKPD telah memiliki petunjuk penyusunan yang jelas sehingga sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.
  3. Renja SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Sleman yang merupakan turunan dari RKPD (dimana RKPD mengacu pada RKPD provinsi serta RKP) dan Renstra SKPD (dimana Renstra SKPD mengacu pada RPJMD kabupaten) dapat dikatakan bahwa perumusan prioritasnya dan sasaran pembangunannya telah mengacu pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten serta mengacu pada RKPD provinsi dan RKP.
  4. Renja SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Sleman yang merupakan turunan dari RKPD (dimana RKPD mengacu pada sasaran pembangunan tahunan provinsi serta sasaran pembangunan tahunan nasional) dan Renstra SKPD (dimana Renstra SKPD mengacu pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten) dapat dikatakan bahwa perumusan rencana program dan kegiatan prioritasnya telah mengacu pada pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten, pembangunan tahunan provinsi, serta pembangunan tahunan nasional.
  5. Dengan seluruh SKPD menyatakan bahwa 100% rencana kerjanya telah sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana kerja sesuai dengan Formulir VII.G.9 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 (48 SKPD atau 100,00%), maka diharapkan rencana kerja yang telah disusun tersebut sudah merupakan satu kesatuan sistem perencanaan yang terintegrasi dan menyeluruh dengan perencanaan yang lebih makro sehingga harapannya adalah target dan tujuan akhir yang ditetapkan baik di dalam Renstra SKPD itu sendiri maupun RPJMD Kabupaten Sleman dapat tercapai.
  6. Kesimpulan dari pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan rencana kerja SKPD dengan menggunakan Formulir VII.G.9 juga dituangkan ke dalam Formulir VII.G.10 sebagaimana yang dilampirkan pada akhir bab ini. * * * (Bidang Litbang dan Pengendalian)