A. Pendahuluan
Penyelenggaraan pendidikan bagi warga negara merupakan tanggung jawab pemerintah seperti yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 31. Selanjutnya untuk pelaksanaannya pemerintah melalui Lembaran Negara Republik Indonesia No. 78 Tahun 2003 telah mengundangkan Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Bab XIII bagian satu, pasal 46 ayat 1 dan 2 ditegaskan, bahwa pendanaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Daerah, dan masyarakat. Dalam pasal yang sama pada bagian ke tiga selanjutnya dikatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Sebagai tanggung jawab Pemerintah dalam pendanaan untuk pelaksanaan pendidikan, maka pada pasal 49 UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan telah ditegaskan, bahwa dana pendidikan yang digunakan selain gaji pendidik dan biaya kedinasan dialokasikan minimal 20%. Melalui UU No. 20 ini semakin mempertegas kewajiban pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan.

Program pendidikan dasar sembilan tahun yang telah dicanangkan oleh pemerintah itupun tidak hanya sekedar wacana, namun dalam pelaksanaannya pemerintah telah menyediakan anggaran pendidikan melalui program BOS (Biaya Operasional Sekolah) yang disediakan untuk jenjang SD/MI dan SMP/M.Ts agar pelaksanaan program pendidikan dasar sembilan tahun dapat berhasil. Dengan tersedianya anggaran pendidikan melalui dana BOS ini diharapkan dapat mencukupi biaya operasional pendidikan, sehingga masyarakat tidak lagi terbebani biaya untuk sekolah anaknya khususnya di tingkat SD sampai dengan SMP.
Dana BOS yang disediakan oleh pemerintah pusat tentunya tidak dapat mencukupi segala kebutuhan operasional pendidikan. Jika dilihat besaran dana yang disediakan melalui BOS Rp. 400.000,- untuk SD di kota dan Rp. 397.000,- untuk SD di kabupaten, sementara untuk SMP di kota Rp. 575.000,- dan Rp. 570.000,- untuk di kabupaten, tentunya masih belum mencukupi untuk biaya operasional pendidikan. Oleh karena itu, melalui UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan,dan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, semakin mempertegas bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kekurangan biaya operasional apabila BOS yang telah disediakan oleh pemerintah pusat melalui Depdiknas belum mecukupi. Untuk jenjang SMA pemerintah pusat menyediakan dana BKM (Bantuan Khusus Murid), yang hanya diberikan bagi siswa miskin.
Tersedianya anggaran dari pemerintah pusat yang terbatas tentunya menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk menyediakan dana pendamping agar pelaksanaan pendidikan di daerah dapat berhasil. Keberhasilan pendidikan di daerah tidak hanya dilihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat secara kuantitas, namun juga kualitas pendidikan. Oleh sebab itu, agar program wajib belajar sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dapat terlaksana, perlu adanya penyediaan anggaran pendidikan yang mencukupi.
B. Permasalahan
Progam pemerintah pusat dalam bidang pendidikan yang telah disampaikan kepada masyarakat tentang pendidikan gratis untuk SD dan SMP menjadikan permasalahan bagi pemerintah daerah. Besarnya BOS yang sama bagi setiap siswa sementara anggaran belanja setiap sekolah berbeda menjadi persoalan bagi masing-masing sekolah.
Anggaran pendidikan yang harus disediakan oleh pemerintah daerah guna mendampingi dana yang disediakan oleh pemerintah pusat harus disikapi dengan lebih bijaksana. Artinya, penghitungan biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh setiap anak didik yang dituangkan melalui RAPBS pada masing-masing sekolah harus benar-benar mendekati realitas. Dengan penghitungan yang matang berapa besaran beaya yang harus ditanggung oleh setiap anak didik pertahunnya akan memudahkan pemerintah daerah menghitung kembali berapa anggaran yang harus dikeluarkan untuk bidang pendidikan yang langsung diberikan kepada anak didik.
Untuk jenjang SD dan SMP telah tersedia dana BOS dari pemerintah pusat sedangkan bagi pemerintah daerah perlu dipikirkan adanya anggaran tambahan sebagai pendamping operasional di sekolah. Hal ini berbeda dengan jenjang SMA dan SMK dimana biaya pendidikannya paling tinggi namun tidak ada bantuan dari pemerintah pusat. Adanya Bantuan Khusus Murid (BKM) yang disediakan oleh pemerintah sangat terbatas karena hanya diberikan kepada siwa yang benar-benar miskin dan belum menjangkau semuanya, sehingga seluruh biaya operasional pendidikan di jenjang SMA dan SMK saat ini harus ditanggung sendiri oleh peserta didik.
Meskipun program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang dicanangkan oleh pemerintah hanya pada jenjang SD dan SMP, namun untuk jenjang SMA dan SMK perlu mendapatkan perhatian khusus. Oleh karena itu, penghitungan kembali BSOP (Biaya Satuan Operasional Pendidikan) perlu dilakukan agar efektivitas anggaran pendidikan yang disediakan oleh pemerintah daerah melalui APBD bidang pendidikan dapat mengena tepat pada sasarannya.
C. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan pembiayaan pendidikan yang bertujuan  untuk meperoleh informasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan makro tentang biaya layanan pendidikan dan kualitas pendidikan di sekolah, bagaimana kemampuan keluarga siswa dan masyarakat Kab. Sleman dikaitkan dengan BSOP (Biaya Satuan Operasional Pendidikan), serta bagaimana menentukan mekanisme dan sasaran jaminan pendidikan bagi masyarakat Sleman yang kurang mampu. Maka konteks penelitian ini dalam rangka memberikan pedoman teknis yang dapat dijadikan pegangan bagi SKPD dalam perencanaan dan dalam pemberian jaminan pendidikan khususnya bagi masyarakat miskin, sehingga tidak ada lagi anak-anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Memberikan pedoman dalam perencanaan dan pemberian jaminan pendidikan secara efektif dan efisien, tersusunnya draf Peraturan Bupati yang mengatur tentang mekanisme serta sasaran penerima jaminan pendidikan di Kab. Sleman. Out Come dari kajian ini adalah penyelenggaraan pendidikan bagi siswa kurang mampu dapat terus berlangsung dengan adanya jaminan pendidikan.
Rancangan penelitian menggunakan pendekatan survei ex-post facto yang dilakukan secara legal dan sesuai dengan kaídah penelitian ilmiah dari sisi desain, teknik sampling, instrumen, pengumpulan dan verifikasi data, teknik analisis data, serta penyimpulannya. Studi ini menggunakan data yang berbasis sekolah (RAPBS) sebagai data utama biaya operasional pendidikan, dan berbasis keluarga/masyarakat (pengeluaran keluarga untuk pendidikan) sebagai biaya pendukung kegiatan di sekolah. Berdasarkan kedua data inilah satuan biaya pendidikan dihitung. Analisis data dilakukan secara mendalam dengan menggunakan teknik dan metode yang sesuai serta berdasarkan studi literatur dan studi banding.
D. Hasil Penelitian
1. Biaya Pendidikan
Proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh setiap sekolah dari jenjang SD sampai dengan SMA/SMK tidak hanya dilakukan dalam bentuk kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, tetapi juga dilakukan kegiatan-kegiatan lain di luar kelas. Kegiatan belajar mengajar diistilahkan dengan kegiatan utama sementara kegiatan yang lain disebut dengan kegiatan pendukung. Kedua kegiatan tersebut sama-sama membutuhkan biaya. Untuk kegiatan utama dituangkan dalam APBS sementara untuk kegiatan pendukung dibuat tersendiri. Karena tidak dituangkan dalam APBS maka ketika melakukan penghitungan anggaran pendidikan yang didasarkan pada APBS tampak kecil. Oleh sebab itu hitungan kebutuhan biaya pendidikan untuk anak didik harus dihitung secara keseluruhan baik itu biaya untuk kegiatan utama maupun biaya untuk kegiatan pendukung karena keduanya adalah sama-sama dalam konteks proses belajar mengajar. Kedepan semua sekolah haruslah menyusun APBS yang komprehensif dengan berbagai sumber pendapatan dan pengeluaran berbagai kegiatan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan.
Di Kabupaten Sleman, kebutuhan BSOP setiap wilayah sangat bervariasi. Ada wilayah yang BSOPnya besar namun ada wilayah yang BSOPnya kecil. Perbedaan BSOP ini disebabkan oleh wilayah dimana sekolah tersebut berada. Sekolah yang berada di wilayah perkotaan membutuhkan BSOP yang tinggi, tetapi sekolah yang berada di wilayah pinggiran BSOPnya rendah. Tentu saja hal ini  mempengaruhi proses kegiatan belajar dan lebih jauh lagi akan berpengaruh terhadap pemerataan kualitas dan hasilnya.2. Besaran  BSOP sebagai  Jaminan Pendidikan

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan untuk menyesuaikan dengan standar pendidikan yang telah dikeluarkan oleh BSNP, maka sangatlah penting adanya standar pembiayaan yang harus ditetapkan oleh pemerintah daerah. Standar pembiayaan ini sangat dibutuhkan agar program wajib belajar 9 tahun yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Adapun kebutuhan biaya satuan operasional pendidikan (BSOP) yang didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

  1. Berdasar perhitungan Rata-rata BSOP untuk jenjang pendidikan SD adalah sebesar Rp. 740.000,-yang terdiri dari kebutuhan intrakurikuler atau kebutuhan utama sebesar Rp. 540.000,- ditambah dengan kebutuhan kokurikuler sebesar Rp. 200.000,-.
  2. Rata-rata BSOP untuk jenjang pendidikan SMP adalah sebesar Rp. 1.140.000,- yang terdiri dari kebutuhan intrakurikuler atau kebutuhan utama sebesar Rp. 790.000,- ditambah dengan kebutuhan kokurikuler sebesar Rp. 350.000,-.
  3. Rata-rata BSOP untuk jenjang pendidikan SMA/SMK adalah sebesar Rp. 2.165.000,- yang terdiri dari kebutuhan intrakurikuler atau kebutuhan utama sebesar Rp. 1.615.000,- ditambah dengan kebutuhan kokurikuler sebesar Rp. 550.000,-
  4. Ada 19 jenis kegiatan yang diselenggarakan di sekolah yang merupakan kegiatan kokurikuler maupun ekstrakurikuler yaitu meliputi kegiatan Pramuka, Osis, Olympiade, Les matapelajaran, MTQ, Komputer, Studi Lapangan, Praktek industri/Lab/KIR, Pesantren, Marching band, PMR, Studi Wisata, Seni, Kurban, Tonti, Porseni, Olahraga, Retreat, dan lainnya. Kegiatan tertinggi adalah Les mapelajaran, Studi Wisata, dan Komputer.
  5. Dari 19 kegiatan tersebut maka yang masuk menjadi kegiatan kokurikuler yang wajib dan sangat mendukung dalam peningkatan kualitas pendidikan adalah 4 kegiatan yaitu les mata pelajaran, komputer, bahan-bahan praktek industri/lab/KIR maupun studi lapangan.

Daftar Pustaka
Bray, M. (1996). Decentralization of Education: Community Financing. Washington, D.C. World Bank.
Dedi Supriadi. (2004). Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Mengngah. Bandung: PT Remaja Rodakarya
Nanang Fattah. (2000). Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rodakarya
Tim PKP. (2008). Peningkatan Kualitas Pembelajaran. Jakarta: P2TP&KPT Ditjen Dikti
Undang-Undang Pemerintah Daerah (UU No 22 Th 1999 yo UU No 32 Th 2003
PP RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan