Program pengembangan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) ini dilatarbelakangi adanya pertumbuhan penduduk yang sangat cepat terutama di negara berkembang. Hal tersebut, tentunya menimbulkan masalah kependudukan terutama di kawasan perkotaan. Permasalahan tersebut antara lain yaitu kepadatan lalu lintas, pencemaran udara, perumahan yang tidak sehat, penurunan kualitas kesehatan, dan pencemaran lingkungan. Dampak akhirnya yaitu adanya penurunan derajat kesehatan masyarakat.
Permasalahan yang ada di kabupaten lebih berorientasi pada permasalahan dasar, misalnya sanitasi dasar, pendidikan dasar, dan pelayanan kesehatan dasar. Dengan melaksanakan program KKS ini diharapkan adanya integrasi program atau kegiatan dan koordinasi antar stakeholder terkait dengan faktor-faktor atau tatanan yang dapat menghantarkan sebuah kabupaten atau kota untuk sehat secara keseluruhan. Program KKS ini diselenggarakan dengan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui forum yang difasilitasi oleh pemerintah kabupaten atau kota. Sedangkan Forum adalah wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan partisipasinya. Forum dapat dibentuk beranggotakan warga masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi non pemerintah dan unsur pemerintah yang peduli akan kelangsungan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten/Kota. Unsur pemerintah hanya berfungsi sebagai fasilitator dan menyalurkan kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah.
Untuk mengefektifkan sasaran pembangunan dalam kabupaten/kota sehat terdapat 9 (sembilan) tatanan, yaitu:
1. Kawasan permukiman, sarana, dan prasarana umum
2. Kawasan sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi
3. Kawasan pertambangan sehat
4. Kawasan hutan sehat
5. Kawasan industri dan perkantoran sehat
6. Kawasan pariwisata sehat
7. Ketahanan pangan dan gizi
8. Kawasan masyarakat yang mandiri
9. Kehidupan sosial yang sehat
Tatanan tersebut dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi spesifik daerah. Setiap dua (2) tahun sekali dilaksanakan evaluasi atau penilaian kabupaten sehat dan diberi penghargaan diberi penghargaan Swasti Sabha yang diklasifikasikan atas tiga (3) klasifikasi sebagai berikut:
a. Penghargaan Swasti Sabha Padapa/taraf pemantapan diberikan kepada kabupaten/kota yang memilih dua tatanan sesuai potensi dan sumber daya setempat dan mencakup 51-60% kecamatan;
b. Penghargaan Swasti Sabha Wiwerda/taraf pembinaan diberikan kepada kabupaten/kota yang memilih tiga – empat tatanan dan mencakup 61 – 70% kecamatan;
c. Penghargaan Swasti Sabha Wistara/taraf pengembangan diberikan kepada kabupaten/kota yang memilih sekurang-kurangnya lima tatanan dan mencakup lebih dari 70% kecamatan.
Pada tahun 2015, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengajukan empat (4) kabupaten dan satu (1) kota untuk mengikuti verifikasi dokumen pada bulan April 2015. Adapun hasil verifikasi dokumen tersebut adalah:
Tabel 1. Hasil Verifikasi Dokumen April 2015.

No Kab./Kota di DIY Penghargaan Nilai Kelembagaan Jumlah Tatanan yang dinilai
1 Kota Yogyakarta swasti sabha wistara 43.200 7 (tujuh)
2 Kabupaten Gunungkidul swasti sabha wistara 40.600 8 (delapan)
3 Kabupaten Sleman swasti sabha wistara 42.800 7 (tujuh)
4 Kabupaten Bantul swasti sabha wistara 40.100 5 (lima)
5 Kabupaten Kulonprogo swasti sabha padapa 42.800 2 (dua)
Sumber: Persiapan Verifikasi KKS Tahun 2017 (slide paparan dari Ditjen Kesmas, 2016).

Hasil verifikasi program KKS DIY tahun 2015, Kabupaten Sleman untuk pertama kali mendapatkan penghargaan swasti sabha wistara, yaitu penghargaan tertinggi dalam program KKS ini. Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras semua stakeholder baik dari kalangan pemerintah, swasta dan masyarakat sendiri yang tergabung dalam Forum Kabupaten Sehat.
Untuk menjaga keberhasilan program KKS ini diperlukan komitmen dan kerjasama semua stakeholder untuk membuat rencana aksi program KKS ini selama 5 (lima) tahun kedepan. Rencana aksi tersebut sebagai media perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian, serta evaluasi program KKS ini agar lebih terarah dan memenuhi target yang diinginkan.

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat DIY Tahun 2016.
(*Bidang Sospem-JFP Gus Dur).