Diberitahukan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman (Bappeda) mulai 1 Desember 2014 telah menerbitkan Jurnal Hasil Penelitian Kabupaten Sleman dengan nomor ISSN : 2406-7520. Jurnal tersebut merupakan publikasi ilmiah enam bulanan yang diterbitkan setiap Mei dan Nopember. Guna mendukung penerbitan selanjutnya redaksi menerima artikel ilmiah yang berupa penelitian empiris dan artikel konseptual dengan lokus maupun fokus di Kabupaten Sleman. Panjang naskah maksimal 15 halaman. Naskah yang diterima belum pernah diterbitkan di media cetak atau publikasi ilmiah lainnya berupa soft copy format pdf dan ms-word. Naskah dikirim melalui email: sppbappeda@gmail.com paling lambat tanggal 15 April dan 15 Oktober setiap tahunnya. Format Jurnal Ukuran kertas : A4 Marjin : batas kiri ;1 inchi, kanan; 0,7 inchi, atas; 0,7 inchi, bawah; 1 inchi Font : Cambria 12 Abstract : Spasi 1, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, masing-masing maksimal 12 baris (format satu kolom) Isi : terdiri dari bagian pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan dan saran, rekomendasi, penghargaan, spasi 1,5. Daftar pustaka, spasi 1. (format dua kolom) Tambahan : Biodata peneliti + foto, spasi 1 dalam format satu kolom JUDUL dan SUB JUDUL Tingkat 1 tanpa nomor, menggunakan huruf capital dan Bold (cambria 12) Tiap Tabel disertai dengan nomor dan keterangan di atas tabel (cambria 10) Tiap gambar disertai nomor dan keterangan dibawah gambar. (cambria 10) Penghargaan (bila dalam penelitian tersebut memperoleh bantuan penting dalam hal pemikiran, perancangan, atau pelaksanaan pekerjaan atau meperoleh bahan-bahan dari seseorang/lembaga). Contoh: JUDUL PENELITIAN/KAJIAN/ARTIKEL ILMIAH (spasi 2) Nama Penulis11, Nama Penulis22, Nama Penulis33 (spasi 1) 1 Alamat institusi penulis1 dan email, 2 Alamat institusi penulis2 dan email, 3 Alamat institusi penulis3 dan email (spasi 2) INTISARI Intisari memberikan gambaran umum tentang ringkasan seluruh tulisan, masalah, tujuan, metode, hasil analisis statistik dan kesimpulan umum sebagai guideline bagi pembaca proceeding. Intisari ditulis dengan huruf cambria 12, spasi 1 dalam format satu kolom dan tidak lebih dari 25 baris. (spasi 1) Kata Kunci: 3-5 kata. MATERI JURNAL (dan seterusnya) * * * (Bidang I).

Search results for: peta sleman

BAPPEDA, DINAS PENDIDIKAN DAN DINAS HUBKOMINFO KAB. SLEMAN SIAPKAN PETA DATA PENDIDIKAN BERBASIS DESA

Bertempat di Ruang Rapat I lantai 2 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman, pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012 diselenggarakan presentasi peta data pendidikan. Turut hadir dalam acara presentasi tersebut Kepala Dinas  Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Arif Haryono, SH, Kepala Bidang Pembinaan Kurikulum dan Kesiswaan Dra. Sri Wantini,  Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMA dan SMK Drs. Aluisius Sudira, Kepala Bappeda kabupaten Sleman drg. Intriati Yudatiningsih M.Kes, Kepala Bidang Sosial Budaya  Bappeda Sleman M.Kes, Drs. Pranama, M.Si, Kepala Subbidang Pendidikan dan Kebudayaan Dra. Indaryanti, M.Pd, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SMA dan SMK Drs. Andreas Wiji Utomo, Staf Subbag Perencanaan Dinas Dikpora, Ridhowi, Kasubbag TU Dinas Dikpora, Bawa Krisnandita, SIP, Kepala Seksi Pengembangan Sisitem Informasi Dinas Hubkominfo, Wimbo Budi Prasojo, S.Kom.

Dalam kata pengantarnya Kepala Bidang Sosial Budaya  Bappeda Sleman M.Kes, Drs. Pranama, M.Si, mengemukakan bahwa presentasi tentang peta data pendidikan ini merupakan salah satu out put dari hasil kajian masterplan pendidikan  di Kabupaten Sleman, khususnya kajian kebutuhan sekolah.  Keberadaan peta data pendidikan yang nantinya akan di up load dalam web site Kabupaten Sleman akan mempermudah kita dalam memperoleh data pendidikan di Kabupaten Sleman. Keberadaan peta data pendidikan ini merupakan  dasar dan selanjutnya awal dalam menyajikan data pendidikan bagi seluruh pihak. Diharapkan pada tahun 2013 nanti Dinas Dikpora Kabupaten Sleman dapat melakukan up dating data secara berkesinambungan. Kedepannya item data yang ditampilkan dapat lebih lengkap.

Sementara itu Kepala Bappeda kabupaten Sleman drg. Intriati Yudatiningsih M.Kes dalam sambutannya menyampaikan bahwa   peta data pendidikan ini nantinya dapat di link kan dengan data spasial. Sehingga saling melengkapi satu sama lainnya.  Karena peta data pendidikan ini menyajikan data, hendaknya data yang ditampilkan di up date atau diperbaharui secara periodik. Sehingga data yang ditampilkan benar-benar akurat dan up to date. Oleh karena itu dalam pengelolaan peta data pendidikan ini perlu adanya pelatihan pengelolaan dan up dating data.

Sedangkan Kepala Dinas  Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Arif Haryono, SH menyampaikan rasa terimakasihnya kepada Bappeda dan Dinas Hubkominfo Kabupaten Sleman yang telah memfasilitasi keberadaan peta data pendidikan. Keberadaan peta data pendidikan ini sangat mendukung pendataan yang dilakukan oleh Dinas Dikpora. Lebih lanjut Arif Haryono, SH mengharapkan agar dalam peta data pendidikan ini nantinya item data yang ditampilkan dapat lebih lengkap misalnya data tentang sertifikasi guru,  sekolah dasar yang sudah memiliki ruang perpustakaan, penjagaan guru yang akan pensiun dan sebagainya.

Dalam presentasinya Kepala Seksi Pengembangan Sisitem Informasi Dinas Hubkominfo, Wimbo Budi Prasojo, S.Kom menyampaikan bahwa data yang ditampilkan dalam peta data pendidikan ini berbasis desa. Data yang ditampilkan berasal dari profil pendidikan Kabupaten Sleman. Sebelum di publikasikan melalui web Kabupaten Sleman, data yang ada di peta data pendidikan ini perlu diverifikasi oleh Dinas Dikpora Kabupaten Sleman.

Item data yang ditampilkan dalam peta data pendidikan ini diantaranya Jumlah sekolah, Jumlah kelas, jumlah guru, jumlah siswa dan jumlah penduduk usia sekolah. Data ini juga sudah berbasis jender. Kedepannya item data yang akan ditampilkan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan. * * *

PETA-PETA

Format peta untuk di download adalah PDF. Peta dengan format shape file atau shp merupakan data mentah yang dipergunakan dalam proses penyusunan dokumen/kajian. Sehingga dalam kebijakan Pemkab Sleman, peta dengan format shape file atau shp hanya di share untuk kalangan terbatas.

No  Nama Peta
1 Peta Administrasi  Kecamatan Dapat Di Download Disini
2 Peta Curah Hujan Dapat Di Download Disini
 3 Peta Tata Guna Lahan Dapat Di Download Disini
4 Peta Ketinggian Lokasi Dapat Di Download Disini
5 Peta Kemiringan Lereng Dapat Di Download Disini
6 Peta Kepadatan Penduduk Dapat Di Download Disini
7 Peta Jenis Tanah Dapat Di Download Disini
8 Peta Geologi Dapat Di Download Disini
9 Peta Morfologi Dapat Di Download Disini
10 Peta Hidrologi Dapat Di Download Disni
11 Peta Kesesuaian Lahan Dapat Di Download Disini
12 Peta Rawan Bencana Dapat Di Download Disini
13 Peta Rawan Bencana Merapi Dapat Di Download Disini
14 Peta Rawan Bencana Longsor dan Kekeringan Dapat Di Download Disini
15 Peta Rawan Bencana Gempa Dapat Di Download Disini
16 Peta Penggunaan Lahan Tahun 2015 Dapat Di Download Disini
17 Peta-peta selengkapnya dapat di down load pada link  http://oc.slemankab.go.id/index.php/s/keHTQ386PCNHZAX. Pilih menu detail, selanjutnya pilih menu visit this site.
Peta Kecamatan
1 Kecamatan Moyudan
2  Kecamatan Minggir
3  Kecamatan Seyegan
4  Kecamatan Godean
5  Kecamatan Gamping
6  Kecamatan Mlati
7 Kecamatan Depok
8  Kecamatan Berbah
9  Kecamatan Prambanan
10  Kecamatan Kalasan
11  Kecamatan Ngemplak
12  Kecamatan Ngaglik
13  Kecamatan Sleman
14  Kecamatan Tempel
15  Kecamatan Turi
16  Kecamatan Pakem
17  Kecamatan Cangkringan

PEMBUKAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RKPD KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2018

Maksud diselenggarakan Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah dimulainya tahapan penyusunan RKPD yang dimulai dengan menyampaian rancangan awal RKPD kepada SKPD kemudian dilanjutkan dengan Musrenbang Kabupaten di Kecamatan, Forum Paparan Camat, Forum SKPD yang merupakan rangkaian kegiatan guna memberikan masukan bagi SKPD untuk menyempurnakan Rancangan Renjanya, kemudian pelaksanaan musrenbang kabupaten guna menyempurnakan rancangan RKPD menjadi RKPD. Demikian yang disampaikan oleh Sekretaris Bappeda Sleman Drs. Agung Armawanta, MT saat membacakan laporan penyelenggaraan Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan  Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 di Aula Bappeda Sleman. Acara yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2017 dihadiri kurang lebih 90 orang diantaranya Wakil Bupati Sleman, Forkompinda Kabupaten Sleman, Ketua DPRD Kabupaten Sleman, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman, Ketua Komisi A, B, C, D DPRD Kabupaten Sleman, Fraksi DPRD, Sekretaris Daerah, para Assisten Sekda, Para Kepala Dinas/Badan, RSUD dan Camat se–Kabupaten Sleman.

Adapun materi yang disampaikan dalam pembukaan Musrenbang Kabupaten adalah Rancangan awal RKPD Kabupaten Sleman tahun 2018 dan jadwal pelaksanaan rangkaian penyusunan RKPD, serta rancangan awal RKPD Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018. Pembukaan Musrenbang RKPD diawali dengan Laporan Kepala Bappeda yang di wakili oleh Sekretaris Bappeda Sleman, Pengarahan Bupati Sleman sekaligus membuka Pembukaan Musrenbang, Paparan Rancangan Awal RKPD DIY oleh Kepala Bappeda DIY dan Paparan Rancangan Awal oleh Kepala Bappeda Kabupaten Sleman.

Sementara itu Bupati Sleman dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun, menyampaikan bahwa Pelaksanaan pembangunan yang baik, haruslah dimulai dari perencanaan yang baik pula. Beberapa pendapat pakar pembangunan mengatakan bahwa, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, maka semakin tinggi juga tingkat keberhasilan pembangunan yang dicapai. Musrenbang RKPD pada hari ini merupakan rangkaian proses perencanaan partisipatif yang dimulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten dan tingkat provinsi serta tingkat nasional.

Lebih lanjut Bupati Sleman mengemukakan Penyelenggaraan Musrenbang ini merupakan forum strategis untuk melakukan musyawarah membahas aktivitas pembangunan daerah Sleman tahun 2018. Perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menjamin keberhasilan suatu program. Dan sebaliknya perencanaan bila dilakukan dengan kurang cemat dan asal-asalan maka bisa dipastikan kinerja program tidak optimal bahkan mengalami kegagalan. Berkaitan dengan hal tersebut diharapkan perencanaan pembangunan tahun 2018 dapat dilakukan dengan lebih cermat dan terkoordinasi sehingga dapat memecahkan permasalahan yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

Musrenbang RKPD Kabupaten Sleman tahun 2017 ini mengangkat tema ”Meningkatkan Pendampingan dan Pemberdayaan Sektor Unggulan Daerah Menuju Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Sleman yang Berbudaya”. Diharapkan tema yang diangkat tersebut tidak hanya sebatas jargon saja namun benar-benar diimplementasikan sehingga dapat menjadi jawaban atas tantangan pembangunan ke depan yang semakin komplek baik di tingkat daerah, nasional maupun global dengan adanya pasar bebas.

Bupati mengharapkan rumusan kebijakan yang tertuang dalam perencanaan pembangunan 2018 dapat mendorong peningkatan produktivitas masyarakat dan daya saing di pasar bebas, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi lokal potensial dan strategis, meningkatkan sinergi dan integrasi penta helix dalam pendampingan dan pemberdayaan UMKM, serta mengoptimalkan upaya penanggulangan kemiskinan melalui pendampingan dan pemberdayaan keluarga miskin dalam kegiatan ekonomi produktif.

Sementara itu dalam sambutan arahannya Kepala Bidang Perencanaa Bappeda DIY Kepala Bidang Perencanaan Ir. R,D Maman Suherman MP mengemukakan bahwa Pemda DIY senantiasa mewujudkan perencanaan pembangunan daerah secara holistik, integratif dan kewilayahan. Sedangkan isu pembangunan DIY pada saat ini meliputi :

  • Gini Ratio (ketimpangan daerah) posisi 2 terendah setelah Prov. Papua Barat
  • ICOR
  • Konversi lahan
  • Kemacetan

Lebih lanjut Ir. R,D Maman Suherman MP  mengemukakan bahwa tema pembangunan Pemda DIY “ Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan.

Sementara itu dalam paparannya Kepala Bappeda Sleman, Drs. Kunto Riyadi, MPPM mengatakan bahwa Capaian tahun pertama RPJMD dari jumlah indikator kinerja sebanyak 31 indikator, sebanyak 23 indikator tercapai dan sebanyak 8 indikator tidak tercapai. Delapan  indikator yang tidak tercapai meliputi rata – rata lama sekolah, nilai rata – rata ujian SD/MI, nila rata – rata ujian SMP/MTs, pertumbuhan ekonomi, indeks gini, jumlah wisatawan, nilai eksport, dan nilai tukar petani.

Lebih lanjut Drs. Kunto Riyadi, MPPM memaparkan bahwa pada  tahun 2016, jumlah penduduk miskin Kabupaten Sleman adalah 10,64 % dari jumlah penduduk. Turun dari 11,36 pada tahun 2015. Indeks ketimpangan wilayah di Kabupaten Sleman adalah 0,454 dan mengalami kenaikan selama  5 (lima ) tahun terakhir. Empat hal yang menjadi penyebab paling tinggi (berpengaruh positif) terhadap ketimpangan adalah Jumlah Penduduk, Jumlah Pengangguran, Jumlah Toko Modern dan Jumlah Hotel Berbintang. Sedangkan 3 (tiga) besar yang berpengaruh terhadap penurunan Williamson (pengaruh negatif) adalah Pasar Tradisional, Jumlah industri dan Lembaga Keuangan. * * * (Sekretariat)

BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN MENERIMA KUNJUNGAN KERJA DARI PUSAT STUDI ASIA PASIFIK (PSAP) UNIVERSITAS GAJAH MADA YOGYAKARTA

Pusat Studi Asia Pasifik (PSAP) Universitas Gajah Mada Yogyakarta  pada hari Rabu lalu (16/11/2016) melakukan kunjungan kerja ke BAPPEDA Kabupaten Sleman, dalam rangka Pemetaan Profil Usaha Berbasis Komunitas Dengan Pendekatan Geospasial dan Sosial Ekonomi. Kunjungan kerja ini dipimpin oleh
langsung  Prof. Dr. Ir. Irham, MSc selaku Kepala Pusat Studi Asia Pasifik (PSAP) UGM.  Maksud dan tujuan kunjugan ini adalah melakukan koordinasi awal  antara PSAP UGM Yogyakarta dengan beberapa SKPD antara lain Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan , Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, Dinas Perindustrian  Perdagangan dan Koperasi, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi serta Bappeda.

Dalam pengantarnya disampaikan bahwa kegiatan yang dilakukan PSAP UGM ini juga bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Kabupaten Sleman merupakan pilot project yang diharapkan bisa dilaksanakan di daerah lain. Keluaran dari kegiatan ini adalah Peta dan Kajian Usaha Berbasis Komunitas berbasis Spasial. Usaha Berbasis Komunitas (UBK) ini adalah kelompok usaha yang beranggotakan masyarakat setempat dan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan anggota (internal) dan pemerataan dilingkungan sekitar (eksternal).

Dalam kunjungan ini juga dipaparkan tentang konsep awal dan rencana tentang kegiatan yang akan dilaksanakan,  dan dilanjutkan dengan diskusi antara Tim PSAP dengan SKPD yang hadir.  * * * (Bidang Ekonomi)

FOCUS GROUP DISCUSSION MINAPADI KOLAM DALAM DI KABUPATEN SLEMAN

Apel pagi ini Rabu (11/5/2016), disampaikan oleh Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan, Sri Nurhidayah, S.Si, MT, tentang Focus Group Discussion (FGD) Minapadi Kolam Dalam (Minakodal) yang diselenggarakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kabupaten Sleman. Minakodal yang dikembangkan di Kabupaten Sleman memiliki konstruksi kolam dalam (kodal) sehingga lebih dikenal dengan sebutan minakodal atau minapadi kolam dalam. Lahan mina padi kolam dalam adalah lahan persawahan untuk kegiatan tanaman  padi  dan kolam ikan dilakukan bersamaan dengan perbandingan bagian untuk kolam maksimal 20% dari lahan dengan kedalaman kolam minimal 80 cm.Kegiatan minakodal ini didasari dengan semakin sempitnya luas lahan pertanian di Kabupaten Sleman. sebenarnya program minakodal  ini sudah dilakukan oleh beberapa kelompok petani terutama di Desa Margodadi, Kecamatan Sayegan.

Berdasarkan hasil FGD menghasilkan beberapa manfaat minakodal yaitu:

  • Meningkatkan produktivitas lahan pertanian,

Berdasarkan keterangan dari kelompok Mina Murakabi dengan lahan pertanian seluas 1.000 m² menghasilkan padi sekitar 0,8-0,9 ton padi, dengan panen ikan nila sekitar 0,5 ton dari bibit seberat 6,5 kg.

  • Mengurangi serangan hama dan penyakit tanaman padi,

Secara biologis, ikan dapat menekan perkembangan hama tanaman padi seperti : keong mas, wereng, hama putih dan penggerek batang, ikan akan memakan telur maupun larva hama tanaman yang fase pertumbuhannya didalam air. Untuk mengantisipasi serangan hama padi pada daerah endemik, dapat digunakan pestisida alami seperti saponin (terdapat dalam biji teh), rotenon (terdapat dalam akar tumbuhan) dan nikotin (terdapat dalam daun tembakau) yang diberikan bersamaan dengan pemupukan dasar.

  • Meningkatkan pendapatan petani

Selain itu petani juga mendapatkan penghasilan tambahan dari hasil panen ikan. Berdasarkan keterangan dari peserta FGD, rata-rata terjadi penambahan pendapatan tiga (3) kali lipat dari lahan sawah yang tidak menerapkan minakodal.

Sebagai penutup, program minakodal telah meningkatkan produktifitas lahan pertanian, dan pendapatan petani. Hal tersebut yang mendasari Bappeda Kabupaten Sleman untuk melakukan diseminasi program minakodal kepada masyarakat khususnya petani.* (bidang statistik, penelitian, dan perencanaan – jfp*abdur rahman).

Seminar Akhir Penyusunan Rencana Pengembangan Investasi Berbasis Sektor Potensial Inklusif di Kabupaten Sleman

Pada tanggal 25 November 2015 bertempat di Aula Bappeda Kabupaten Sleman, telah dilaksanakan seminar akhir kegiatan penyusunan rencana pengembangan investasi berbasis sektor potensial inklusif yang akan dituangkan menjadi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengembangan Investasi Inklusif di Kabupaten Sleman untuk 5 tahun mendatang. Investasi inklusif adalah investasi yang memberikan manfaat yang besar kepada semua stakeholder baik investor itu sendiri, pemerintah dan terutama masyarakat, selain itu juga tidak memberikan dampak negative bahkan mampu memberikan dampak positif bagi kelestarian lingkungan. Peserta Seminar berasal dari instansi teknis di Sleman dan DIY, investor dan perwakilan perusahaan dan asosiasi petani dan usaha di Kab. Sleman, akademisi dan camat dari beberapa kecamatan yang ada di Kab. Sleman.

Seminar diawali dengan paparan dari narasumber kegiatan yaitu Akhmad Syari’udin, SE, M.Si dari FE UPN Yogyakarta beserta tim. Dari hasil kajian diperoleh data dan informasi mengenai kondisi dan tingkatan inklusifitas 3 sektor potensial inklusif di Kabupaten Sleman, yaitu Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan Hotel dan Restoran, serta Sektor Industri Pengolahan sebagaimana telah dirumuskan pada kajian terdahulu. Untuk menyusun RAD, digunakan 2 analisis yaitu pertama, analisis gap antara kondisi ideal inklusif dengan kondisi yang ada dilapangan untuk masing-masing sektor, yang kemudian dirumuskan akar permasalahannya, baru kemudian dirumuskan strategi, kebijakan program dan kegiatan untuk mengatasi akar masalah dan mengurangi gap antara kondisi ideal dengan kondisi riil sektoral. Analisis gap ini dapat dilakukan karena untuk pengukuran/parameternya digunakan parameter mikro inklusifitas yang terdiri dari 7 parameter, yaitu; tingkat pemanfaatan dan kemanfaatan produk dan bahan baku lokal, tingkat pemanfaatan tenaga kerja lokal, tingkat pemberdayaan supplier dan distributor lokal, tingkat kemampuan menumbuhkembangkan usaha pendukung dan sekitar, tingkat kontribusi terhadap kelestarian dan penataan lingkungan, tingkat dukungan terhadap pembangunan masyarakat sekitar dan tingkat kontribusi dalam mendorong kinerja perekonomian lokal.

Analisis kedua adalah analisis isu strategis sektoral yang berhubungan erat dengan kinerja sektoral, setelah diidentifikasi akar permasalahan dan kondisinya, baru kemudian dirumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan guna mengatasi permasalahan tersebut. Untuk memperoleh data dan informasi dalam perumusan kajian ini, dilakukan survey dan in depth interview dengan lebih dari 20 perusahaan di ketiga sektor potensial inklusif yang ada di Kabupaten Sleman. Untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan, dilakukan melalui FGD, in-depth interview dan diskusi intensif dengan SKPD dan pelaku investasi yang ada di Kabupaten Sleman.

Untuk menentukan tingkatan inklusifitas, dirumuskan besaran nilai dengan rentang antara 0 < 35% dikategorikan rendah, 35 – 65% dikategorikan sedang, dan > 65% dikategorikan tinggi tingkat inklusifitasnya. Dari hasil penenlusuran, diketahui bahwa Sektor Pertanian memiliki tingkat inklusifitas yang relatif tinggi, dengan skor 66,66%. Tingkat inklusifitas di Sektor Pertanian masih dapat ditingkatkan dengan berbagai rumusan program dan kegiatan diantaranya; peningkatan link and match antara permintaan dan produksi bahan baku dan produk pertanian, pengembangan komoditi pertanian dengan value added tinggi, peningkatan pengolahan paska panen, fasilitasi branding dan kerjasama antara kelompok tani dengan pelaku distribusi dan pemasaran baik di dalam maupun luar negeri, optimalisasi CSR ke Sektor Pertanian, pengembangan teknologi tepat guna, rekayasa genetika dan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pertanian khususnya generasi muda. Untuk mengatasi isu strategis di Sektor Pertanian, dirumuskan beberapa kebijakan, strategi, program dan kegiatan diantaranya; pengembangan kawasan pertanian organik dan agrowisata, pengembangan kawasan pertanian dengan komoditi yang memiliki value added tinggi, pengembangan kawasan minapadi dan ugadi, peningkatan investasi perbenihan hortikulutra, land banking dan penyelamatan lahan rawan alih fungsi, pengembangan program “Aku Bangga Jadi Petani” dan pengembangan sistem informasi pasokan dan jaringan pemasaran produk pertanian unggulan.

Untuk Sektor PHR, skor tingkatan inklusifitas sebesar 54,52% atau tergolong kategori sedang, dimana nilai yang relative lebih rendah adalah untuk tingkat pemberdayaan supplier dan distributor lokal, kontribusi terhadap lingkungan dan pemanfaatan produk dan bahan baku lokal. Adapun kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang dirumuskan untuk meningkatkan inklusifitas Sektor PHR antara lain; peningkatan serapan produk dan bahan baku lokal melalui regulasi, peningkatan serapan tenaga kerja lokal melalui kerjasama pelatihan dan rekrtumen antara Pemerintah Daerah dengan Sektor PHR, penciptaan sinergi dan penumbuhan usaha pendukung dan usaha lain di sekitar hotel, penegakan regulasi terkait dengan penggunaan ABT dan Ruang Terbuka Hijau serta peningkatan CSR bagi pembangunan masyarakat sekitar. Untuk mengatasi permasalahan dalam isu strategis, dirumuskan kebijakan, strategi, program dan kegiatan diantaranya; peningkatan kapasitas pasar dan toko tradisional, penetapan kawasan untuk PHR, penanganan permasalahan sosial di kawasan sekitar PHR dan peningkatan penggunaan PDAM bagi PHR.

 Untuk Sektor Industri Pengolahan, nilai inklusifitasnya sebesar 48,76% dan tergolong kategori sedang. Nilai rendah di sektor ini terletak pada tingkat pemberdayaan supplier dan distributor lokal, tingkat kontribusi dalam mendorong kinerja perekonomian lokal, kemampuan menumbuhkembangkan usaha pendukung dan sekitar, pemanfaatan bahan baku, produk dan tenaga kerja lokal. Adapun kebijakan, strategi, program dan kegiatan untuk meningkatkan inklusifitas di sektor ini antara lain; peningkatan serapan produk dan bahan baku lokal melalui peningkatan kapasitas produsen, supplier dan distributor produk dan bahan baku lokal, penciptaan sinergi antara sektor ini dengan sektor lain melalui kerjasama lintas sektor, peningkatan serapan tenaga kerja lokal melalui peningkatan kapasitas SDM dan sebaran informasi sampai tingkat desa, penataan industri ke kawasan peruntukkan industri, peningkatan inovasi, daya saing dan kerjasama pengembangan industri lokal. Untuk mengatasi permasalahan dalam isu strategis sektoral, dirumuskan kebijakan, strategi, program dan kegiatan diantaranya pengembangan infrastruktur di kawasan peruntukkan industri dan sentra industri, pengembangan cluster  berbasis IT, dan peningkatan sinergi antara industri menengah besar dengan industri kecil dan mikro yang ada di Kabupaten Sleman.

Kesemua kebijakan, strategi, program dan kegiatan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam RAD selama 5 tahun mulai dari tahun 2017 – 2021. Untuk menjamin keberlangsungan program, rencananya RAD tersebut akan dituangkan kedalam Instruksi Bupati sehingga memudahkan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan di SKPD. Semoga pembangunan investasi di Kabupaten Sleman akan lebih mampu memberikan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat dan tetap mampu menjaga dan mempertahankan kelestarian lingkungan. (Bid. Eko)