Dalam Permendagri Nomor 54 / 2010 disebutkan bahwa Kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja SKPD dengan menggunakan Formulir VII.H.4. Pengendalian dan evaluasi ini dimaksudkan untuk melihat kesesuaian  pelaksanaan RKA/DPA-SKPD dengan Renja SKPD. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, maka Kepala SKPD melakukan penyesuaian / perbaikan yang dianggap perlu guna menyempurnakan RKA/DPA SKPD-nya. Selanjutnya, hasil pengendalian dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah setiap triwulannya. Outcome yang akan dicapai adalah target capaian kinerja dan pendanaan dalam Renja SKPD tercapai di dalam DPA SKPD. Diagram alir pelaksanaannya sesuai dengan Permendagri Nomor 54/2010 dapat dilihat pada skema berikut.

Gambar  Diagram Alir Pengendalian dan Evaluasi  Terhadap Pelaksanaan Renja SKPD

 

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD dilaksanakan untuk Renja SKPD tahun 2017 (tahun berjalan) dan DPA SKPD tahun 2017 (tahun berjalan) untuk triwulan III. Hal ini dimaksudkan untuk mengevaluasi program/kegiatan mana yang terakomodir dan tidak terakomodir di dalam DPA SKPD serta program/kegiatan mana yang akan diusulkan kembali pada saat perubahan anggaran maupun pada saat penyusunan RKA untuk tahun berikutnya. Hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD ini akan menjadi feedback / umpan balik bagi sub bidang perencanaan daerah di Bappeda pada khususnya dan pengampu SKPD serta sub bagian/seksi perencanaan dan evaluasi masing-masing SKPD pada umumnya. Dengan demikan, diharapkan penyusunan usulan kegiatan tahunan masing-masing SKPD akan lebih fokus pada program/kegiatan prioritas dan lebih rasional khususnya dari segi besaran anggarannya.

Secara umum kegiatan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD untuk triwulan III tahun 2017 telah selesai dilaksanakan oleh SKPD dan datanya yang berupa Formulir VII.H.4 telah diterima dan dikompilasi oleh Bappeda. Hasil isian formulir tersebut kemudian dibuat rangkuman hasil isian secara singkat yang perlu dicermati.

Sebanyak 48 SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman telah menyerahkan hasil isian Formulir VII.H.4 tentang pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja SKPD untuk triwulan III tahun 2017. Dari hasil isian tersebut kemudian disusun tabulasi secara singkat yang memuat rangkuman isian dari semua SKPD tersebut. Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah mencermati hasil isian SKPD tersebut. Untuk hasil isian yang lebih lengkap dari masing-masing SKPD, disertakan pula dalam lampiran laporan ini Formulir VII.H.4 dari masing-masing SKPD yang sudah ditandatangani oleh Kepala SKPD masing-masing.

Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Renja SKPD dengan DPA SKPD

Kesesuaian pelaksanaan Renja SKPD dengan RKA/DPA SKPD yang dimaksud di dalam pengisian Formulir VII.H.4 disini dilihat dari ada atau tidaknya kegiatan DPA di dalam Renja SKPD. Pada tahun 2017 terdapat hasil evaluasi Gubernur tentang APBD tahun 2017 yang mengakibatkan perubahan nomenklatur beberapa kegiatan. Hal tersebut mengakibatkan sulit tercapainya angka 100% pada tingkat kesesuaian kegiatan antara Renja SKPD dan DPA SKPD.

Berdasarkan rekapitulasi seluruh Formulir VII.H.4 yang telah dikirimkan ke Bappeda, menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian program/kegiatan di dalam Renja SKPD yang terakomodir di dalam DPA SKPD adalah sebesar 100% atau meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 97,91% pada periode yang sama. Prosentase tersebut diperoleh dari 2.104 kegiatan. Dari sisi anggaran terlihat bahwa dari total anggaran yang diusulkan dalam Renja SKPD yaitu sebesar Rp 1.496.640.936.611,50 yang disetujui dan menjadi DPA SKPD sebesar Rp 1.358.385.623.277,- (90,76%) atau naik dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 88,15%.

Grafik  Kegiatan Dalam Renja SKPD Yang Terakomodir Dalam DPA SKPD 2017

Hasil Pengendalian dan Evaluasi

 

Berdasarkan formulir hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja SKPD (Formulir VII.H.4) yang dikirimkan oleh setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian. Beberapa hal tersebut adalah:

  1. Cukup tingginya prosentase program/kegiatan yang dilaksanakan di dalam DPA SKPD terhadap program/kegiatan yang diusulkan di dalam Renja SKPD (100%) menunjukkan bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan tahunan sudah semakin Pada sisi prosentase besaran pagu anggaran yang disetujui di dalam DPA SKPD dari besaran anggaran yang diusulkan di dalam Renja SKPD sedikit naik dari tahun lalu yang sebesar 97.91% menjadi 100%. Hal ini perlu menjadi perhatian agar pada tahun selanjutnya pengusulan anggaran dapat lebih terarah dan fokus sehingga anggaran yang disetujui di dalam DPA tidak terlalu jauh berbeda dengan anggaran yang diusulkan pada Renja SKPD.
  2. Penerapan PUPM (Pagu Usulan Partisipasi Masyarakat) pada Kecamatan di lingkup Pemerintah Kabupaten Sleman mulai tahun 2012 (dengan nama PIK/ Pagu Indikatif Kecamatan, namun tetap dengan konsep yang sama) terbukti berdampak positif terhadap proses perencanaan di Kecamatan. Pagu Indikatif usulan Kecamatan adalah patokan yang menjadi prediksi anggaran yang bersumber dari dana APBD yang akan dialokasikan untuk wilayah kecamatan yang juga berdasarkan pada jumlah desa yang terdapat dalam 1 wilayah kecamatan. Perumusan variabel pagu indikatif ini secara garis besar disusun dari dua variable utama yaitu fix variable dan conditional variable. Dengan menerapkan PIK atau PUPM ini, maka usulan kegiatan di kecamatan yang ada di dalam Renja tidak begitu banyak berubah pada DPA-nya.

Tabel Tingkat Kesesuaian Kegiatan Antara RKPD-P dan APBD-P Tahun 2017

No SKPD Jumlah Kegiatan Kesesuaian Kegiatan
Ya Tidak %
1 SEKRETARIAT DAERAH 104 104 0 100.00%
2 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 31 31 0 100.00%
3 DINAS KESEHATAN 60 60 0 100.00%
4 DINAS PENDIDIKAN 85 85 0 100.00%
5 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 38 38 0 100.00%
6 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN 89 89 0 100.00%
7 DINAS TENAGA KERJA 44 44 0 100.00%
8 DINAS SOSIAL 36 36 0 100.00%
9 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  SIPIL 28 28 0 100.00%
10 DINAS PEKERJAAN UMUM,  PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 80 80 0 100.00%
11 DINAS PERHUBUNGAN 46 46 0 100.00%
12 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 48 48 0 100.00%
13 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 72 72 0 100.00%
14 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 34 34 0 100.00%
15 DINAS PARIWISATA 44 44 0 100.00%
16 DINAS  KEBUDAYAAN 39 39 0 100.00%
17 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 88 88 0 100.00%
18 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 48 48 0 100.00%
19 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 48 48 0 100.00%
20 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB 53 53 0 100.00%
21 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 38 38 0 100.00%
22 DINAS  LINGKUNGAN HIDUP 53 53 0 100.00%
23 DINAS  PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 47 47 0 100.00%
24 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 41 41 0 100.00%
25 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 36 36 0 100.00%
26 INSPEKTORAT KABUPATEN 33 33 0 100.00%
27 RSUD SLEMAN 5 5 0 100.00%
28 RSUD PRAMBANAN 6 6 0 100.00%
29 DINAS  PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 48 48 0 100.00%
30 BADAN  KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 27 27 0 100.00%
31 DINAS  PERTANAHAN DAN TATA RUANG 38 38 0 100.00%
32 KECAMATAN GAMPING 36 36 0 100.00%
33 KECAMATAN GODEAN 37 37 0 100.00%
34 KECAMATAN MOYUDAN 37 37 0 100.00%
35 KECAMATAN MINGGIR 37 37 0 100.00%
36 KECAMATAN SEYEGAN 36 36 0 100.00%
37 KECAMATAN MLATI 36 36 0 100.00%
38 KECAMATAN DEPOK 37 37 0 100.00%
39 KECAMATAN BERBAH 36 36 0 100.00%
40 KECAMATAN PRAMBANAN 36 36 0 100.00%
41 KECAMATAN KALASAN 37 37 0 100.00%
42 KECAMATAN NGEMPLAK 36 36 0 100.00%
43 KECAMATAN NGAGLIK 36 36 0 100.00%
44 KECAMATAN SLEMAN 36 36 0 100.00%
45 KECAMATAN TEMPEL 36 36 0 100.00%
46 KECAMATAN TURI 36 36 0 100.00%
47 KECAMATAN PAKEM 36 36 0 100.00%
48 KECAMATAN CANGKRINGAN 36 36 0 100.00%
2.104 2.104 0 100.00%

 

*)Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian