Bertempat di Ruang Pangripta Bappeda Sleman, Selasa (18/10/2016)  diselenggarakan Focus Group Discussion (FGD)  dalam rangka Penyusunan  Dokumen Analisis Ketimpangan Ekonomi Antar Wilayah di Kabupaten Sleman.  Acara tersebut dihadiri antara lain oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu, Dinas Pasar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,  Bagian Perekonomian, Perwakilan dari Kecamatan dan Desa dan  Forum Pemantau Independen (FORPI) Kabupaten Sleman.

Dalam sambutannya drg. Intriati Yudatiningsih, M.Kes mengemukakan bahwa salah satu indikator yang akan dicapai dalam RPJPD Kabupaten Sleman adalah Indeks Williamson yang mengukur pemerataan pembangunan  yang telah dilaksanakan di Kabupaten Sleman. Lebih lanjut disampaikan bahwa perlu upaya sinkronisasi antara pembangunan yang dilaksanakan di Kawasan Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta (APY) dengan Kawasan Perdesaan sebagai upaya untuk mencapai pemerataan pembangunan sehingga angka ketimpangan  antar wilayah (Indeks Williamson) di Kabupaten Sleman dapat berkurang. Selain itu dengan pembangunan yang dilaksanakan di kawasan Perdesaan diantaranya dengan Pengembangan Desa Wisata, juga berperan dalam mengendalikan alih fungsi lahan yang menjadi salah satu permasalahan di Kabupaten Sleman

Dari hasil analisis yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa ketimpangan antar wilayah (Indeks Williamson) di Kabupaten Sleman dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 cenderung meningkat,  yaitu sebesar 0,41 pada tahun 2010 menjadi 0,49 pada tahun 2014.  Terdapat dua kecamatan yang mempunyai Indeks Williamson terbesar, yaitu Kecamatan Sleman sebesar 0,40 dan Kecamatan Gamping sebesar 0,12. Indeks Williamson untuk kawasan di Kabupaten Sleman yaitu kawasan Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta (APY) sebesar sebesar 0,13, Kawasan Utara sebesar 0,03, Kawasan Timur sebesar 0,03 dan Kawasan Barat sebesar 0,02.

Hasil estimasi regresi dari variabel yang diduga berpengaruh terhadap ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Sleman, menunjukkan bahwa terdapat empat variabel yang berpengaruh positif terhadap ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Sleman yaitu, jumlah penduduk, jumlah toko modern, jumlah hotel berbintang, dan tingkat pengangguran. Berpengaruh positif berarti bahwa peningkatan pada variabel tersebut akan meningkatkan ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Sleman.

Sedangkan variabel jumlah pasar tradisional, jumlah industri, jumlah lembaga keuangan, jumlah hotel dan penginapan, jumlah embung, luas lahan sawah, luas lahan produktif, produktivitas lahan, produksi padi, jumlah koperasi aktif, nilai investasi, jumlah Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW), dan jumlah tenaga kerja sektor industri  berpengaruh negatif terhadap ketimpangan. Berpengaruh negatif yang berarti bahwa peningkatan pada variabel tersebut akan menurunkan ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Sleman.

Berdasarkan hasil analisis regresi tersebut, strategi dan kebijakan untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Sleman, adalah dengan pengendalian jumlah penduduk, peningkatan kualitas penduduk untuk mengurangi tingkat pengangguran, penegakan Perda Toko Modern yang disertai dengan revitalisasi pasar tradisional, pembatasan hotel berbintang disertai pengembangan sektor pariwisata berbasis kearifan lokal (desa wisata), dan peningkatan produktifitas lahan. Disamping itu  perlu dilakukan peningkatan kelompok-kelompok usaha yang ada di masyarakat ke dalam bentuk usaha koperasi. *  *  * (Bidang Ekonomi)