Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2013 tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata, Dan Izin Praktik Kerja Lapangan, maka persyaratan izin penelitian, KKN dan PKL adalah sebagai berikut: PERSYARATAN IZIN PENELITIAN A. Bagi Pemohon Baru Surat permohonan izin penelitian dari Perguruan Tinggi atau Biro Adpem Pemda DIY (bila lokus penelitian dilakukan lintas Kabupaten), Proposal penelitian, yang telah disetujui oleh Dosen pembimbing dan daftar pertanyaan, Fotokopi KTP, Membawa persyaratan no 1 s/d 3 ke Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Sleman untuk mendapatkan surat rekomendasi penelitian, Membawa surat rekomendasi penelitian ke Bappeda untuk mendapatkan surat izin penelitian, Mengisi surat pernyataan sanggup menyerahkan hasil penelitian (Blangko tersedia di Bappeda atau bisa diunduh di halaman ini ; item C), Surat keterangan dari Kemenristek dan Gubernur bagi pemohon yang berstatus Warga Negara Asing. Surat izin penelitian dapat langsung diproses dan ditunggu. B. Bagi Pemohon Perpanjangan Izin Penelitian Perpanjangan izin penelitian diberikan kepada peneliti yang masih akan melanjutkan penelitian di lapangan namun surat izin penelitian yang diterbitkan oleh Bappeda telah habis masa berlakunya. Pemohon dapat langsung mengajukan permohonan perpanjangan izin penelitian ke Bappeda dengan membawa syarat sebagai berikut: Surat permohonan perpanjangan izin penelitian dari Perguruan Tinggi atau Biro Adpem Pemda DIY, Mengisi surat pernyataan sanggup menyerahkan hasil penelitian (Blangko tersedia di Bappeda atau bisa diunduh di halaman ini ; item C), Surat izin penelitian yang lama, Surat keterangan dari Kemenristek dan Gubernur bagi pemohon yang berstatus Warga Negara Asing. Surat perpanjangan izin penelitian dapat langsung diproses dan ditunggu. C. Formulir Surat Pernyataan Sanggup Menyerahkan Hasil Penelitian Formulir Surat pernyataan sanggup menyerahkan hasil penelitian dapat di download disini. Setelah diisi diserahkan ke Bappeda Kabupaten Sleman. PERSYARATAN IZIN PKL Surat permohonan izin PKL dari Instansi/ Lembaga Pendidikan, Surat persetujuan lokasi yang ditandatangani oleh Kepala Instansi (SKPD), Proposal kegiatan PKL, Surat izin PKL dapat diproses jika syarat sudah lengkap, Surat izin PKL dapat langsung diproses dan ditunggu. PERSYARATAN IZIN KKN Surat permohonan izin KKN dari LPPM/DPPM Perguruan Tinggi yang bersangkutan, Surat persetujuan lokasi yang ditandatangani oleh Kepala Desa setempat dan diketahui oleh Camat setempat, Proposal kegiatan KKN, Surat izin KKN dapat diproses jika syarat sudah lengkap, Surat izin KKN akan diterbitkan setelah disetujui oleh Kepala Bappeda (2 s/d 3 hari setelah proses pengajuan). Bagan/mekanisme/alur permohonan izin penelitian/KKN/PKL dapat dilihat disini. FREQUENTLY ASKED QUESTION

Tulisan Kategori : Pendidikan, Sosial, & Budaya

KECAMATAN SEBAGAI PUSAT PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN SERTA SEBAGAI SUMBER KEKUATAN DAN POTENSI DAERAH

Ditulis pada : Senin Kliwon, 12 Maret 2012 | Kategori: Pendidikan, Sosial, & Budaya | Dibaca | 2 Comments

Kajian Dapat di Download Disini Kajian [...]

Selengkapnya »

KAJIAN JAMINAN PENDIDIKAN 2009

Ditulis pada : Senin , 6 Juli 2009 | Kategori: Pendidikan, Sosial, & Budaya | Dibaca | Post Comment

A. Pendahuluan Penyelenggaraan pendidikan bagi warga negara merupakan tanggung jawab pemerintah seperti yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 31. Selanjutnya untuk pelaksanaannya pemerintah melalui Lembaran Negara Republik Indonesia No. 78 Tahun 2003 telah mengundangkan Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Bab XIII bagian satu, pasal 46 ayat 1 dan 2 ditegaskan, bahwa pendanaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Daerah, dan masyarakat. Dalam pasal yang sama pada bagian ke tiga selanjutnya dikatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Sebagai tanggung jawab Pemerintah dalam pendanaan untuk pelaksanaan pendidikan, maka pada [...]

Selengkapnya »