Sejak tanggal 4 September 2017 ijin penelitian di lakukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman.  Proses pengurusan izin penelitian dan PKL dapat dilakukan secara online melalui daring http : siteliti.slemankab.go.id Informasi lebih jelas dapat menghubungi  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jl Candi Gebang No.1 Beran Tridadi Sleman, Yogyakarta 55511 Phone: (0274) 868504 , Fax: (0274) 868945 Website : http://kesbangpol.slemankab.go.id Email : bakesbangpol@slemankab.go.id

Tulisan Kategori : Ekonomi

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN EKONOMI TERPADU KABUPATEN SLEMAN, 2016-2020

Ditulis pada : Selasa Pahing, 26 Juli 2016 | Kategori: Ekonomi | Dibaca | 2 Comments

Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Ekonomi Terpadu Kabupaten Sleman bertujuan untuk memberi arah pembangunan ekonomi, kebijakan dan rencana strategis yang akan menjadi dasar pelaksanaan pembangunan ekonomi di Kabupaten Sleman dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang serta menyiapkan arah, strategi, pola keterpaduan pembangunan ekonomi di Kabupaten Sleman. Adapun manfaat yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi SKPD terkai dalam penentuan program/kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan/meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penyusunan Dokumen Rencana Induk Pembangunan Ekonomi Terpadu Kabupaten Sleman meliputi penyusunan rencana induk sektor perindustrian dan perdagangan, koperasi dan UKM, ketenagakerjaan, pariwisata, pertanian (dalam arti luas), penanaman modal, perizinan, dan sarana dan prasarana. Tantangan [...]

Selengkapnya »

REKOMENDASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Ditulis pada : Selasa Pahing, 26 Juli 2016 | Kategori: Ekonomi | Dibaca | 2 Comments

Penyusunan rekomendasi perencanaan pembangunan ekonomi dimaksudkan sebagai sarana untuk meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan di sektor ekonomi seperti sektor pertanian, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM, tenaga kerja, investasi dan pariwisata. Adapun tujuannya adalah untuk meminimalisir duplikasi kegiatan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dan anggaran belanja, serta lebih mengarahkan program/kegiatan yang dilaksanakan SKPD dalam pencapaian target pembangunan, melalui koordinasi antar sektor terkait. Pada tahun 2015 ini dilakukan koordinasi terkait dengan pengembangan pasar tradisional, pelatihan, pengembangan kawasan minapolitan, pengembangan sentra industri dan pengembangan investasi daerah. Koordinasi dilakukan melalui kunjungan lapangan yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan koordinasi dengan SKPD terkait dengan permasalahan yang ada. Rekomendasi [...]

Selengkapnya »

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SLEMAN, 2015-2025

Ditulis pada : Selasa Pahing, 26 Juli 2016 | Kategori: Ekonomi | Dibaca | Post Comment

Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPK) Kabupaten Sleman, 2015-2025 merupakan kaji ulang Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Sleman, 2011-2016 yang dilatar-belakangi :

  1. Potensi daya tarik wisata yang dapat menjadi sektor andalan perekonomian rakyat;
  2. Perlunya database pariwisata daerah yang memiliki prospek pengembangan yang berkesinambungan; dan
  3. Perlunyapenguatan secara yuridis dengan mengarahkan terbitnya Perda Kepariwisataan untuk mendukung kontinuitas rencana beserta program yang dirancang. Penyusunan dokumen RIPK menjadi penting karena sektor pariwisata merupakan sektor yang diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja sekaligus memberikan tambahan bagi pendapatan masyarakat.
RIPK merupakan bagian dari perencanaan pembangunan wilayah secara keseluruhan. Tujuan penyusunan RIPK adalah [...]

Selengkapnya »

PEMETAAN POTENSI EKONOMI KABUPATEN SLEMAN

Ditulis pada : Rabu Pon, 4 Februari 2009 | Kategori: Ekonomi | Dibaca | 2 Comments

Dalam pembangunan ekonomi, pemerintah daerah berperan dan bertanggung jawab dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. (Arsyad, 1999 : 108).

Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, kebijakan utama yang perlu dilakukan adalah mengusahakan semaksimal mungkin agar prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Sebagai langkah persiapan, salah satu prasyarat yang dibutuhkan untuk menjamin usaha peningkatan dan pengembangan produksi yang efektif
[...]

Selengkapnya »