Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2013 tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata, Dan Izin Praktik Kerja Lapangan, maka persyaratan izin penelitian, KKN dan PKL adalah sebagai berikut: PERSYARATAN IZIN PENELITIAN A. Bagi Pemohon Baru Surat permohonan izin penelitian dari Perguruan Tinggi atau Biro Adpem Pemda DIY (bila lokus penelitian dilakukan lintas Kabupaten), Proposal penelitian, yang telah disetujui oleh Dosen pembimbing dan daftar pertanyaan, Fotokopi KTP, Membawa persyaratan no 1 s/d 3 ke Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Sleman untuk mendapatkan surat rekomendasi penelitian, Membawa surat rekomendasi penelitian ke Bappeda untuk mendapatkan surat izin penelitian, Mengisi surat pernyataan sanggup menyerahkan hasil penelitian (Blangko tersedia di Bappeda atau bisa diunduh di halaman ini ; item C), Surat keterangan dari Kemenristek dan Gubernur bagi pemohon yang berstatus Warga Negara Asing. Surat izin penelitian dapat langsung diproses dan ditunggu. B. Bagi Pemohon Perpanjangan Izin Penelitian Perpanjangan izin penelitian diberikan kepada peneliti yang masih akan melanjutkan penelitian di lapangan namun surat izin penelitian yang diterbitkan oleh Bappeda telah habis masa berlakunya. Pemohon dapat langsung mengajukan permohonan perpanjangan izin penelitian ke Bappeda dengan membawa syarat sebagai berikut: Surat permohonan perpanjangan izin penelitian dari Perguruan Tinggi atau Biro Adpem Pemda DIY, Mengisi surat pernyataan sanggup menyerahkan hasil penelitian (Blangko tersedia di Bappeda atau bisa diunduh di halaman ini ; item C), Surat izin penelitian yang lama, Surat keterangan dari Kemenristek dan Gubernur bagi pemohon yang berstatus Warga Negara Asing. Surat perpanjangan izin penelitian dapat langsung diproses dan ditunggu. C. Formulir Surat Pernyataan Sanggup Menyerahkan Hasil Penelitian Formulir Surat pernyataan sanggup menyerahkan hasil penelitian dapat di download disini. Setelah diisi diserahkan ke Bappeda Kabupaten Sleman. PERSYARATAN IZIN PKL Surat permohonan izin PKL dari Instansi/ Lembaga Pendidikan, Surat persetujuan lokasi yang ditandatangani oleh Kepala Instansi (SKPD), Proposal kegiatan PKL, Surat izin PKL dapat diproses jika syarat sudah lengkap, Surat izin PKL dapat langsung diproses dan ditunggu. PERSYARATAN IZIN KKN Surat permohonan izin KKN dari LPPM/DPPM Perguruan Tinggi yang bersangkutan, Surat persetujuan lokasi yang ditandatangani oleh Kepala Desa setempat dan diketahui oleh Camat setempat, Proposal kegiatan KKN, Surat izin KKN dapat diproses jika syarat sudah lengkap, Surat izin KKN akan diterbitkan setelah disetujui oleh Kepala Bappeda (2 s/d 3 hari setelah proses pengajuan). Bagan/mekanisme/alur permohonan izin penelitian/KKN/PKL dapat dilihat disini. FREQUENTLY ASKED QUESTION

Tulisan Kategori : Ekonomi

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN EKONOMI TERPADU KABUPATEN SLEMAN, 2016-2020

Ditulis pada : Selasa Pahing, 26 Juli 2016 | Kategori: Ekonomi | Dibaca | 2 Comments

Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Ekonomi Terpadu Kabupaten Sleman bertujuan untuk memberi arah pembangunan ekonomi, kebijakan dan rencana strategis yang akan menjadi dasar pelaksanaan pembangunan ekonomi di Kabupaten Sleman dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang serta menyiapkan arah, strategi, pola keterpaduan pembangunan ekonomi di Kabupaten Sleman. Adapun manfaat yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi SKPD terkai dalam penentuan program/kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan/meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penyusunan Dokumen Rencana Induk Pembangunan Ekonomi Terpadu Kabupaten Sleman meliputi penyusunan rencana induk sektor perindustrian dan perdagangan, koperasi dan UKM, ketenagakerjaan, pariwisata, pertanian (dalam arti luas), penanaman modal, perizinan, dan sarana dan prasarana. Tantangan [...]

Selengkapnya »

REKOMENDASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Ditulis pada : Selasa Pahing, 26 Juli 2016 | Kategori: Ekonomi | Dibaca | Post Comment

Penyusunan rekomendasi perencanaan pembangunan ekonomi dimaksudkan sebagai sarana untuk meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan di sektor ekonomi seperti sektor pertanian, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM, tenaga kerja, investasi dan pariwisata. Adapun tujuannya adalah untuk meminimalisir duplikasi kegiatan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dan anggaran belanja, serta lebih mengarahkan program/kegiatan yang dilaksanakan SKPD dalam pencapaian target pembangunan, melalui koordinasi antar sektor terkait. Pada tahun 2015 ini dilakukan koordinasi terkait dengan pengembangan pasar tradisional, pelatihan, pengembangan kawasan minapolitan, pengembangan sentra industri dan pengembangan investasi daerah. Koordinasi dilakukan melalui kunjungan lapangan yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan koordinasi dengan SKPD terkait dengan permasalahan yang ada. Rekomendasi [...]

Selengkapnya »

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SLEMAN, 2015-2025

Ditulis pada : Selasa Pahing, 26 Juli 2016 | Kategori: Ekonomi | Dibaca | Post Comment

Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPK) Kabupaten Sleman, 2015-2025 merupakan kaji ulang Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Sleman, 2011-2016 yang dilatar-belakangi :

  1. Potensi daya tarik wisata yang dapat menjadi sektor andalan perekonomian rakyat;
  2. Perlunya database pariwisata daerah yang memiliki prospek pengembangan yang berkesinambungan; dan
  3. Perlunyapenguatan secara yuridis dengan mengarahkan terbitnya Perda Kepariwisataan untuk mendukung kontinuitas rencana beserta program yang dirancang. Penyusunan dokumen RIPK menjadi penting karena sektor pariwisata merupakan sektor yang diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja sekaligus memberikan tambahan bagi pendapatan masyarakat.
RIPK merupakan bagian dari perencanaan pembangunan wilayah secara keseluruhan. Tujuan penyusunan RIPK adalah [...]

Selengkapnya »

PEMETAAN POTENSI EKONOMI KABUPATEN SLEMAN

Ditulis pada : Rabu Pon, 4 Februari 2009 | Kategori: Ekonomi | Dibaca | Post Comment

Dalam pembangunan ekonomi, pemerintah daerah berperan dan bertanggung jawab dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. (Arsyad, 1999 : 108).

Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, kebijakan utama yang perlu dilakukan adalah mengusahakan semaksimal mungkin agar prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Sebagai langkah persiapan, salah satu prasyarat yang dibutuhkan untuk menjamin usaha peningkatan dan pengembangan produksi yang efektif
[...]

Selengkapnya »