Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2013 tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata, Dan Izin Praktik Kerja Lapangan, maka persyaratan izin penelitian, KKN dan PKL adalah sebagai berikut: PERSYARATAN IZIN PENELITIAN A. Bagi Pemohon Baru Surat permohonan izin penelitian dari Perguruan Tinggi atau Biro Adpem Pemda DIY (bila lokus penelitian dilakukan lintas Kabupaten), Proposal penelitian, yang telah disetujui oleh Dosen pembimbing dan daftar pertanyaan, Fotokopi KTP, Membawa persyaratan no 1 s/d 3 ke Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Sleman untuk mendapatkan surat rekomendasi penelitian, Membawa surat rekomendasi penelitian ke Bappeda untuk mendapatkan surat izin penelitian, Mengisi surat pernyataan sanggup menyerahkan hasil penelitian (Blangko tersedia di Bappeda atau bisa diunduh di halaman ini ; item C), Surat keterangan dari Kemenristek dan Gubernur bagi pemohon yang berstatus Warga Negara Asing. Surat izin penelitian dapat langsung diproses dan ditunggu. B. Bagi Pemohon Perpanjangan Izin Penelitian Perpanjangan izin penelitian diberikan kepada peneliti yang masih akan melanjutkan penelitian di lapangan namun surat izin penelitian yang diterbitkan oleh Bappeda telah habis masa berlakunya. Pemohon dapat langsung mengajukan permohonan perpanjangan izin penelitian ke Bappeda dengan membawa syarat sebagai berikut: Surat permohonan perpanjangan izin penelitian dari Perguruan Tinggi atau Biro Adpem Pemda DIY, Mengisi surat pernyataan sanggup menyerahkan hasil penelitian (Blangko tersedia di Bappeda atau bisa diunduh di halaman ini ; item C), Surat izin penelitian yang lama, Surat keterangan dari Kemenristek dan Gubernur bagi pemohon yang berstatus Warga Negara Asing. Surat perpanjangan izin penelitian dapat langsung diproses dan ditunggu. C. Formulir Surat Pernyataan Sanggup Menyerahkan Hasil Penelitian Formulir Surat pernyataan sanggup menyerahkan hasil penelitian dapat di download disini. Setelah diisi diserahkan ke Bappeda Kabupaten Sleman. PERSYARATAN IZIN PKL Surat permohonan izin PKL dari Instansi/ Lembaga Pendidikan, Surat persetujuan lokasi yang ditandatangani oleh Kepala Instansi (SKPD), Proposal kegiatan PKL, Surat izin PKL dapat diproses jika syarat sudah lengkap, Surat izin PKL dapat langsung diproses dan ditunggu. PERSYARATAN IZIN KKN Surat permohonan izin KKN dari LPPM/DPPM Perguruan Tinggi yang bersangkutan, Surat persetujuan lokasi yang ditandatangani oleh Kepala Desa setempat dan diketahui oleh Camat setempat, Proposal kegiatan KKN, Surat izin KKN dapat diproses jika syarat sudah lengkap, Surat izin KKN akan diterbitkan setelah disetujui oleh Kepala Bappeda (2 s/d 3 hari setelah proses pengajuan). Bagan/mekanisme/alur permohonan izin penelitian/KKN/PKL dapat dilihat disini.

Tulisan Kategori : Berita

PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RPJMD TAHUN 2016 – 2021 KABUPATEN SLEMAN

Ditulis pada : Rabu Kliwon, 25 Mei 2016 | Kategori: Berita | Dibaca | Post Comment

Pada hari Kamis besok (26/05) Pemerintah Kabupaten Sleman akan menyelenggarakan Musrenbang RPJMD Tahun 2016-2021. Acara tersebut akan diselenggarakan di Gedung Grha Sarina Vidi dan akan dimulai pada pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian di dalam tahapan penyusunan RPJMD sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dimana tujuan dari acara tersebut adalah untuk menyelaraskan dan mensinkronisasikan sasaran pembangunan jangka menengah daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah, kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan visi dan misi bupati, indikator kinerja daerah, kerangka pendanaan, serta rencana program prioritas pembangunan yang nantinya [...]

Selengkapnya »

FOCUS GROUP DISCUSSION MINAPADI KOLAM DALAM DI KABUPATEN SLEMAN

Ditulis pada : Rabu Pon, 18 Mei 2016 | Kategori: Berita | Dibaca | Post Comment

Apel pagi ini Rabu (11/5/2016), disampaikan oleh Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan, Sri Nurhidayah, S.Si, MT, tentang Focus Group Discussion (FGD) Minapadi Kolam Dalam (Minakodal) yang diselenggarakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kabupaten Sleman. Minakodal yang dikembangkan di Kabupaten Sleman memiliki konstruksi kolam dalam (kodal) sehingga lebih dikenal dengan sebutan minakodal atau minapadi kolam dalam. Lahan mina padi kolam dalam adalah lahan persawahan untuk kegiatan tanaman  padi  dan kolam ikan dilakukan bersamaan dengan perbandingan bagian untuk kolam maksimal 20% dari lahan dengan kedalaman kolam minimal 80 cm.Kegiatan minakodal ini didasari dengan semakin sempitnya luas lahan pertanian di

[...]

Selengkapnya »

BAPPEDA KOTA TEGAL BELAJAR TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA KE BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN

Ditulis pada : Selasa Pahing, 17 Mei 2016 | Kategori: Berita | Dibaca | Post Comment

Kamis (12/05/2016), Bappeda Kabupaten Sleman menerima kunjungan kerja Bappeda Kota Tegal yang ingin membentuk Jabatan Fungsional Perencana (JFP). Kunjungan ini diterima langsung oleh Drs. Agung Armawanta, MT, selaku Sekretaris Bappeda Kabupaten Sleman. Dalam kunjungan ini Bappeda Kota Tegal ingin belajar tentang pembentukan dan pengangkatan JFP untuk pertama kali dan belajar tentang seluk beluk JFP yang ada di Kabupaten Sleman.

  IMG_20160512_101436

Gambar 1. Kunjungan Kerja Bappeda Kota Tegal.

Dalam kunjungan ini ada beberapa hal yang dibahas, diantaranya yaitu:
  1. Identifikasi profil JFP di Bappeda Kabupaten Sleman.
  2. Identifikasi tata cara
[...]

Selengkapnya »

Alokasi Dana Keistimewaan DIY di Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2016

Ditulis pada : Rabu Pahing, 27 April 2016 | Kategori: Berita | Dibaca | Post Comment

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan istimewa tersebut meliputi wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang tentang Pemerintahan daerah. Untuk melaksanakan kewenangan istimewa tersebut maka dialokasikan dana keistimewaan DIY. Di dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan, Dana Keistimewaan DIY diartikan sebagai dana yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan belanja transfer pada bagian transfer lainnya. Dengan demikian, SKPD Kabupaten/kota dapat menyampaikan usulan program dan kegiatan [...]

Selengkapnya »

BANTUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2016

Ditulis pada : Jumat Pahing, 22 April 2016 | Kategori: Berita | Dibaca | Post Comment

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Daerah dan Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah, Bantuan Keuangan Daerah adalah bantuan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa/Kelurahan dalam bentuk uang yang dialokasikan pada belanja tidak langsung dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan daerah ini terdiri dari a) Bantuan Keuangan Daerah yang bersifat umum, dan b) Bantuan Keuangan Daerah yang bersifat khusus. Bantuan Keuangan Daerah yang bersifat umum peruntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa/Kelurahan penerima bantuan. Sedangkan bantuan keuangan daerah yang bersifat khusus peruntukkannya ditetapkan oleh [...]

Selengkapnya »