Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2013 tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata, Dan Izin Praktik Kerja Lapangan, maka persyaratan izin penelitian, KKN dan PKL adalah sebagai berikut: PERSYARATAN IZIN PENELITIAN A. Bagi Pemohon Baru Surat permohonan izin penelitian dari Perguruan Tinggi atau Biro Adpem Pemda DIY (bila lokus penelitian dilakukan lintas Kabupaten), Proposal penelitian, yang telah disetujui oleh Dosen pembimbing dan daftar pertanyaan, Fotokopi KTP, Membawa persyaratan no 1 s/d 3 ke Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Sleman untuk mendapatkan surat rekomendasi penelitian, Membawa surat rekomendasi penelitian ke Bappeda untuk mendapatkan surat izin penelitian, Mengisi surat pernyataan sanggup menyerahkan hasil penelitian (Blangko tersedia di Bappeda atau bisa diunduh di halaman ini ; item C), Surat keterangan dari Kemenristek dan Gubernur bagi pemohon yang berstatus Warga Negara Asing. Surat izin penelitian dapat langsung diproses dan ditunggu. B. Bagi Pemohon Perpanjangan Izin Penelitian Perpanjangan izin penelitian diberikan kepada peneliti yang masih akan melanjutkan penelitian di lapangan namun surat izin penelitian yang diterbitkan oleh Bappeda telah habis masa berlakunya. Pemohon dapat langsung mengajukan permohonan perpanjangan izin penelitian ke Bappeda dengan membawa syarat sebagai berikut: Surat permohonan perpanjangan izin penelitian dari Perguruan Tinggi atau Biro Adpem Pemda DIY, Mengisi surat pernyataan sanggup menyerahkan hasil penelitian (Blangko tersedia di Bappeda atau bisa diunduh di halaman ini ; item C), Surat izin penelitian yang lama, Surat keterangan dari Kemenristek dan Gubernur bagi pemohon yang berstatus Warga Negara Asing. Surat perpanjangan izin penelitian dapat langsung diproses dan ditunggu. C. Formulir Surat Pernyataan Sanggup Menyerahkan Hasil Penelitian Formulir Surat pernyataan sanggup menyerahkan hasil penelitian dapat di download disini. Setelah diisi diserahkan ke Bappeda Kabupaten Sleman. PERSYARATAN IZIN PKL Surat permohonan izin PKL dari Instansi/ Lembaga Pendidikan, Surat persetujuan lokasi yang ditandatangani oleh Kepala Instansi (SKPD), Proposal kegiatan PKL, Surat izin PKL dapat diproses jika syarat sudah lengkap, Surat izin PKL dapat langsung diproses dan ditunggu. PERSYARATAN IZIN KKN Surat permohonan izin KKN dari LPPM/DPPM Perguruan Tinggi yang bersangkutan, Surat persetujuan lokasi yang ditandatangani oleh Kepala Desa setempat dan diketahui oleh Camat setempat, Proposal kegiatan KKN, Surat izin KKN dapat diproses jika syarat sudah lengkap, Surat izin KKN akan diterbitkan setelah disetujui oleh Kepala Bappeda (2 s/d 3 hari setelah proses pengajuan). Bagan/mekanisme/alur permohonan izin penelitian/KKN/PKL dapat dilihat disini.

Tulisan Kategori : Berita

BAPEDA SLEMAN SELENGGARAKAN FORUM KOSULTASI PUBLIK RKPD TAHUN 2016

Ditulis pada : Selasa Wage, 20 Januari 2015 | Kategori: Berita | Dibaca | Post Comment

Bertempat Di Aula Bappeda Sleman Pada Hari Senin Tanggal 19 Januari 2015 Diselenggarakan Forum Konsultasi Publik Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sleman Tahun 2016.   Acara forum kunsultasi publik tersebut diikuti oleh DPRD Kabupaten SlemanWakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman Sofyan Setyo Darmawan,Kepala Bappeda DIYyang diwakili oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Statistik Drs. Beni Suharsono,Sekda Kabupaten Sleman,Asisten Sekda Kabupaten Sleman, Staf Ahli Bupati, Kepala LPPM Perguruan Tinggi di wilayah Kab. Sleman, Direktur Pusat Studi, Ketua Asosiasi profesi dan LSM di wilayah Kab. Sleman serta Kepala SKPD di lingkungan Pemkab Sleman.   Dalam laporannya, Kepala Bappeda Sleman drg. Intriati [...]

Selengkapnya »

Kajian Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak di Kabupaten Sleman

Ditulis pada : Jumat Pon, 9 Januari 2015 | Kategori: Berita | Dibaca | Post Comment

Pada hari Senin, 1 Desember 2014 bertempat di Aula Bappeda Kabupaten Sleman telah diselenggarakan seminar akhir hasil kajian Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak di Kabupaten Sleman. Acara ini bertujuan untuk memaparkan hasil kajian Penghapusan Pekerjaan Terburuk bagi Anak di Kabupaten Sleman TA. 2014 dan memperoleh masukan dari para peserta yang terdiri dari stakeholder dan pihak yang terkait dengan permasalahan pekerja anak, guna penyempurnaan strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dirumuskan sebagai rencana aksi daerah dalam penghapusan pekerjaan terburuk bagi anak. Acara ini dihadiri oleh Wakil Bupati Sleman, perwakilan Komisi A DPRD Kabupaten Sleman, perwakilan dari Polres Sleman, perwakilan dari [...]

Selengkapnya »

Perencanaan Pengembangan Investasi Daerah

Ditulis pada : Jumat Pon, 9 Januari 2015 | Kategori: Berita | Dibaca | Post Comment

Pada hari Kamis, tanggal 27 November 2014 Bidang Ekonomi Bappeda menyelenggarakan Seminar Akhir Hasil Kajian Perencanaan Pengembangan Investasi Daerah yang bertempat di Kelapa Gading Resto, Jl. Magelang Km. 6,3 Mlati, Sleman. Acara ini dihadiri oleh Kepala Bappeda Kabupaten Sleman, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman, Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Kabupaten Sleman, Camat dari beberapa Kecamatan di Sleman serta perwakilan dari berbagai SKPD di Kabupaten Sleman yang terkait dengan sektor ekonomi. Acara ini bertujuan untuk memaparkan hasil Kajian Perencanaan Pengembangan Investasi di Kabupaten Sleman yang bisa digunakan sebagai dasar bagi penentuan arah dan pengambilan kebijakan pengembangan investasi secara umum, sekaligus menjadi [...]

Selengkapnya »

BAPPEDA SLEMAN : TAHUN BARU, SOTK BARU

Ditulis pada : Selasa Kliwon, 6 Januari 2015 | Kategori: Berita | Dibaca | Post Comment

Pemkab Sleman pada awal tahun 2015 melakukan penataan organisasi baru. Penataan kelembagaan baru yang tertuang pada Perda No. 8 Tahun 2014 tentang Perubahan ke-2 atas Perda No. 9 Tahun 2009 tentang OPD Kabupaten Sleman.  Perubahan organisasi yang terjadi diantaranya yaitu Badan Lingkungan Hidup yang dahulunya Kantor lingkungan Hidup,  Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang dahulunya Kantor Penanaman Penguatan dan Penyertaan Modal, Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah yang dahulunya Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah.  Selain itu perubahan juga terjadi pada struktur organisasi Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

 Perubahan dalam struktur organisasi yang terjadi di Bappeda adalah Bidang Perkotaan dan Perdesaan di lebur

[...]

Selengkapnya »

SEMINAR HASIL PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010 DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2014

Ditulis pada : Jumat Pahing, 19 Desember 2014 | Kategori: Berita | Dibaca | Post Comment

Pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 bertempat di Aula Bappeda Sleman, diselenggarakan Seminar Hasil Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Di Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2014 oleh Bappeda Sleman. Seminar ini merupakan rangkaian dari kegiatan pengendalian dan evaluasi yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2014 dimana Bappeda yang bertanggung jawab melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan tingkat kabupaten berdasarkan Permendagri 54/2010 memaparkan hasilnya kepada seluruh SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman. SEMINAR DALEV 1 Seminar ini dihadiri oleh para Kepala SKPD [...]

Selengkapnya »