Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2013 tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata, Dan Izin Praktik Kerja Lapangan, maka persyaratan izin penelitian, KKN dan PKL adalah sebagai berikut: PERSYARATAN IZIN PENELITIAN A. Bagi Pemohon Baru Surat permohonan izin penelitian dari Perguruan Tinggi atau Biro Adpem Pemda DIY (bila lokus penelitian dilakukan lintas Kabupaten), Proposal penelitian, yang telah disetujui oleh Dosen pembimbing dan daftar pertanyaan, Fotokopi KTP, Membawa persyaratan no 1 s/d 3 ke Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Sleman untuk mendapatkan surat rekomendasi penelitian, Membawa surat rekomendasi penelitian ke Bappeda untuk mendapatkan surat izin penelitian, Mengisi surat pernyataan sanggup menyerahkan hasil penelitian (Blangko tersedia di Bappeda atau bisa diunduh di halaman ini ; item C), Surat keterangan dari Kemenristek dan Gubernur bagi pemohon yang berstatus Warga Negara Asing. Surat izin penelitian dapat langsung diproses dan ditunggu. B. Bagi Pemohon Perpanjangan Izin Penelitian Perpanjangan izin penelitian diberikan kepada peneliti yang masih akan melanjutkan penelitian di lapangan namun surat izin penelitian yang diterbitkan oleh Bappeda telah habis masa berlakunya. Pemohon dapat langsung mengajukan permohonan perpanjangan izin penelitian ke Bappeda dengan membawa syarat sebagai berikut: Surat permohonan perpanjangan izin penelitian dari Perguruan Tinggi atau Biro Adpem Pemda DIY, Mengisi surat pernyataan sanggup menyerahkan hasil penelitian (Blangko tersedia di Bappeda atau bisa diunduh di halaman ini ; item C), Surat izin penelitian yang lama, Surat keterangan dari Kemenristek dan Gubernur bagi pemohon yang berstatus Warga Negara Asing. Surat perpanjangan izin penelitian dapat langsung diproses dan ditunggu. C. Formulir Surat Pernyataan Sanggup Menyerahkan Hasil Penelitian Formulir Surat pernyataan sanggup menyerahkan hasil penelitian dapat di download disini. Setelah diisi diserahkan ke Bappeda Kabupaten Sleman. PERSYARATAN IZIN PKL Surat permohonan izin PKL dari Instansi/ Lembaga Pendidikan, Surat persetujuan lokasi yang ditandatangani oleh Kepala Instansi (SKPD), Proposal kegiatan PKL, Surat izin PKL dapat diproses jika syarat sudah lengkap, Surat izin PKL dapat langsung diproses dan ditunggu. PERSYARATAN IZIN KKN Surat permohonan izin KKN dari LPPM/DPPM Perguruan Tinggi yang bersangkutan, Surat persetujuan lokasi yang ditandatangani oleh Kepala Desa setempat dan diketahui oleh Camat setempat, Proposal kegiatan KKN, Surat izin KKN dapat diproses jika syarat sudah lengkap, Surat izin KKN akan diterbitkan setelah disetujui oleh Kepala Bappeda (2 s/d 3 hari setelah proses pengajuan). Bagan/mekanisme/alur permohonan izin penelitian/KKN/PKL dapat dilihat disini.

Tulisan Kategori : Berita

Alokasi Dana Keistimewaan DIY di Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2016

Ditulis pada : Rabu Pahing, 27 April 2016 | Kategori: Berita | Dibaca | Post Comment

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan istimewa tersebut meliputi wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang tentang Pemerintahan daerah. Untuk melaksanakan kewenangan istimewa tersebut maka dialokasikan dana keistimewaan DIY. Di dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan, Dana Keistimewaan DIY diartikan sebagai dana yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan belanja transfer pada bagian transfer lainnya. Dengan demikian, SKPD Kabupaten/kota dapat menyampaikan usulan program dan kegiatan [...]

Selengkapnya »

BANTUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2016

Ditulis pada : Jumat Pahing, 22 April 2016 | Kategori: Berita | Dibaca | Post Comment

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Daerah dan Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah, Bantuan Keuangan Daerah adalah bantuan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa/Kelurahan dalam bentuk uang yang dialokasikan pada belanja tidak langsung dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan daerah ini terdiri dari a) Bantuan Keuangan Daerah yang bersifat umum, dan b) Bantuan Keuangan Daerah yang bersifat khusus. Bantuan Keuangan Daerah yang bersifat umum peruntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa/Kelurahan penerima bantuan. Sedangkan bantuan keuangan daerah yang bersifat khusus peruntukkannya ditetapkan oleh [...]

Selengkapnya »

DANA TUGAS PEMBANTUAN KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2016

Ditulis pada : Kamis Legi, 21 April 2016 | Kategori: Berita | Dibaca | Post Comment

Pada tahun anggaran 2016 ini, Kabupaten Sleman kembali menerima Dana Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat. Pelaksanaan kegiatan dengan Dana Tugas Pembantuan merupakan tindak lanjut pelaksanaan penugasan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai implementasi dari PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta PP Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.   Kabupaten Sleman menerima 6 DIPA untuk Tugas Pembantuan yang terdiri dari 6 program dan 10 kegiatan yang berasal dari 4 kementrian dan dikelola oleh 3 SKPD di Kabupaten Sleman. Total anggaran yang diterima sebesar Rp. 9.155.972.000,00 yang berasal dari Kementerian [...]

Selengkapnya »

BAPPEDA SELENGGARAKAN FORUM KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN AWAL RPJMD 2016-2021

Ditulis pada : Senin Legi, 11 April 2016 | Kategori: Berita | Dibaca | Post Comment

Bertempat di Aula Bappeda Sleman, pada hasi Senin tanggal 11 April 2016 diselenggarakan Forum Konsultasi Publik Draft Rancangan Awal RPJMD 2016-2021.  Forum konsultasi publik rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021 melibatkan kurang lebih 100 orang yang melibatkan unsur pemerintah daerah yang terdiri dari Bupati dan wakil Bupati, PJ Sekda, DPRD, kepala SKPD, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan anak dan unsur pengusaha. Dalam laporan penyelenggaraannya, Kepala Bappeda Sleman drg. Intriati Yudatiningsih, M.Kes menyempaikan bahwa  maksud diselenggarakan Forum Konsultasi Publik Penyempurnaan Rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021 adalah untuk mengoptimalkan proses perencanaan pembangunan guna mewujudkan tujuan pembangunan daerah. [...]

Selengkapnya »

PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2017

Ditulis pada : Selasa Pon, 29 Maret 2016 | Kategori: Berita | Dibaca | Post Comment

Pelaksanaan pembangunan yang baik haruslah dimulai dari perencanaan yang baik pula. Beberapa pendapat pakar pembangunan mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, maka semakin tinggi juga tingkat keberhasilan pembangunan yang dicapai. Musrenbang RKPD pada saat ini  merupakan rangkaian proses perencanaan partisipatif yang dimulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten dan tingkat provinsi serta tingkat nasional. Demikian yang disampaikan Bupati Sleman, Sri Purnomo pada pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Sleman dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Maret  2016 yang bertempat di Aula Bappeda Sleman. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2017 diikuti oleh 200 orang peserta yang berasal dari [...]

Selengkapnya »