Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2013 tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata, Dan Izin Praktik Kerja Lapangan, maka persyaratan izin penelitian, KKN dan PKL adalah sebagai berikut: PERSYARATAN IZIN PENELITIAN A. Bagi Pemohon Baru Surat permohonan izin penelitian dari Perguruan Tinggi atau Biro Adpem Pemda DIY (bila lokus penelitian dilakukan lintas Kabupaten), Proposal penelitian, yang telah disetujui oleh Dosen pembimbing dan daftar pertanyaan, Fotokopi KTP, Membawa persyaratan no 1 s/d 3 ke Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Sleman untuk mendapatkan surat rekomendasi penelitian, Membawa surat rekomendasi penelitian ke Bappeda untuk mendapatkan surat izin penelitian, Mengisi surat pernyataan sanggup menyerahkan hasil penelitian (Blangko tersedia di Bappeda atau bisa diunduh di halaman ini ; item C), Surat keterangan dari Kemenristek dan Gubernur bagi pemohon yang berstatus Warga Negara Asing. Surat izin penelitian dapat langsung diproses dan ditunggu. B. Bagi Pemohon Perpanjangan Izin Penelitian Perpanjangan izin penelitian diberikan kepada peneliti yang masih akan melanjutkan penelitian di lapangan namun surat izin penelitian yang diterbitkan oleh Bappeda telah habis masa berlakunya. Pemohon dapat langsung mengajukan permohonan perpanjangan izin penelitian ke Bappeda dengan membawa syarat sebagai berikut: Surat permohonan perpanjangan izin penelitian dari Perguruan Tinggi atau Biro Adpem Pemda DIY, Mengisi surat pernyataan sanggup menyerahkan hasil penelitian (Blangko tersedia di Bappeda atau bisa diunduh di halaman ini ; item C), Surat izin penelitian yang lama, Surat keterangan dari Kemenristek dan Gubernur bagi pemohon yang berstatus Warga Negara Asing. Surat perpanjangan izin penelitian dapat langsung diproses dan ditunggu. C. Formulir Surat Pernyataan Sanggup Menyerahkan Hasil Penelitian Formulir Surat pernyataan sanggup menyerahkan hasil penelitian dapat di download disini. Setelah diisi diserahkan ke Bappeda Kabupaten Sleman. PERSYARATAN IZIN PKL Surat permohonan izin PKL dari Instansi/ Lembaga Pendidikan, Surat persetujuan lokasi yang ditandatangani oleh Kepala Instansi (SKPD), Proposal kegiatan PKL, Surat izin PKL dapat diproses jika syarat sudah lengkap, Surat izin PKL dapat langsung diproses dan ditunggu. PERSYARATAN IZIN KKN Surat permohonan izin KKN dari LPPM/DPPM Perguruan Tinggi yang bersangkutan, Surat persetujuan lokasi yang ditandatangani oleh Kepala Desa setempat dan diketahui oleh Camat setempat, Proposal kegiatan KKN, Surat izin KKN dapat diproses jika syarat sudah lengkap, Surat izin KKN akan diterbitkan setelah disetujui oleh Kepala Bappeda (2 s/d 3 hari setelah proses pengajuan). Bagan/mekanisme/alur permohonan izin penelitian/KKN/PKL dapat dilihat disini.

Tulisan Kategori : Berita

REVISI DANA TUGAS PEMBANTUAN YANG DIKELOLA PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015

Ditulis pada : Senin Pon, 13 Juli 2015 | Kategori: Berita | Dibaca | Post Comment

Berdasarkan Revisi DIPA dari beberapa kementerian yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun anggaran 2015, maka alokasi Dana Tugas Pembantuan (TP) dari Pemerintah Pusat diterima di 5 SKPD (sebelumnya 3 SKPD) yaitu Dinas Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tugas Pembantuan merupakan wewenang pemerintah pusat yang ditugaskan kepada daerah provinsi/kabupaten/kota sehingga pendanaannya sepenuhnya bersumber dari APBN sehingga tidak diperlukan lagi dana pendamping dari APBD. Sifat pendanaan kegiatan Tugas Pembantuan adalah kegiatan fisik. Total dana Tugas Pembantuan (TP) yang diterima oleh Pemkab. Sleman berdasarkan DIPA revisi adalah [...]

Selengkapnya »

PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TRIWULAN II TAHUN 2015

Ditulis pada : Senin Pon, 13 Juli 2015 | Kategori: Berita | Dibaca | Post Comment

Kegiatan pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten adalah pengendalian dan evaluasi yang berdasarkan pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dimana pemerintah daerah wajib untuk melaksanakan sesuai dengan formulir-formulir yang terdapat pada Lampiran VII. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi tersebut saat ini telah memasuki triwulan II tahun 2015. Beberapa kegiatan pengendalian dan evaluasi telah selesai dan sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Bidang Pengendalian dan Evaluasi Bappeda. Pada triwulan II ini, Pemerintah Kabupaten Sleman mulai memasuki babak baru pengendalian dan evaluasi dengan mulai menerapkan sistem pelaporan evaluasi secara online dan terintegrasi dengan sistem perencanaan melalui SIM Dalev (Sistem Informasi [...]

Selengkapnya »

Sleman Raih Terbaik Kedua dalam Musrenbangnas

Ditulis pada : Rabu Pahing, 13 Mei 2015 | Kategori: Berita | Dibaca | 2 Comments

Pemkab Sleman berhasil meraih penghargaan Pangripta Nusantara terbaik ke-2 tingkat nasional setelah berhasil meraih peringkat terbaik I Reka Cipta Bhakti Nugraha Tahun 2015 tingkat provinsi pada awal bulan April yang lalu.

pDalam acara ini pula dijelaskan bahwa setiap kabupaten kota perlu melakukan percepatan  penyerapan anggaran. Pemerintah akan berikan dana tambahan bagi kabupaten/ kota 100 M. Namun tidak merata bagi semua kabupaten akan mendapa 100 M, pemberian dana ini didasarkan pada sejumlah indicator diantaranya indicator pendidikan, audit BPK, indeks tingkat korupsi, penyerapan

[...]

Selengkapnya »

APA KABAR FUNGSIONAL PERENCANA BAPPEDA SLEMAN? (Sebuah Catatan Penerapan Kegiatan Harian Kedalam Angka Kerdit bagi Fungsional Perencana)

Ditulis pada : Selasa Legi, 12 Mei 2015 | Kategori: Artikel, Berita | Dibaca | 6 Comments

Jabatan fungsional pada lingkup kerja di Pemerintah Kabupaten (Pemkab.) Sleman cukup banyak, antara lain yaitu  guru, arsiparis, pustakawan, auditor, penyuluh pertanian, penyuluh kehutanan, penyuluh perindustrian, dll. Namun yang terbaru adalah fungsional perencana. Di dalam Peraturan Bupati no. 24 tahun 2010 tentang jabatan fungsional, termaktub bahwa jabatan fungsional merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. Sedangkan Jabatan Fungsional Perencanaan merupakan jabatan fungsional pada organisasi lingkup perencanaan yang melakukan kegiatan perencanaan. Sejak sekitar tahun 2007, Jabatan Fungsional Perencana (JFP) [...]

Selengkapnya »

PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016-2020

Ditulis pada : Rabu Kliwon, 6 Mei 2015 | Kategori: Berita | Dibaca | Post Comment

Pada tahun ini, Bappeda Kabupaten Sleman melaksanakan kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020. Hal ini dilatarbelakangi beberapa permasalahan terkait dengan kondisi pendidikan Menengah di Kabupaten Sleman, diantaranya APK dan APM SMA/SMK lebih rendah dengan APK dan APM SMP, dimana APK SMP tahun 2014 mencapai 111,41% dan APK SMA/SMK sebesar 86,39% serta APM SMP tahun 2014 81,63% dan APK SMA/SMK hanya 57,7%. Permasalahan yang lain adalah masih terdapatnya anak putus sekolah pada jenjang SMA, kualifikasi guru SMA/SMK belum optimal, penempatan guru tidak merata,  dari  1.358 ruang SMA masih ada 765 ruang sekolah rusak ringan dan 5 rusak [...]

Selengkapnya »