Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kabupaten Sleman (Bappeda Sleman) melaksanakan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah di Ruang Dhandhanggulo Bappeda Sleman pada Selasa 28 November 2017.

 Sosialisasi ini masih bersifat internal, karena peserta yang diundang sebatas pejabat dan karyawan di Bappeda Sleman meliputi kepala bidang, kepala sub bidang, kepala  sub bagian, pengampu Perangkat Daerah serta Fungsional Perencana. Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui prosedur proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi  perencanaan pembangunan daerah.

Sosialisasi ini dilakukan dengan cara menyandingkan dan membandingkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Pada kesempatan itu Kepala Bidang Data dan Perencanaan Pembangunan, Erny Maryatun, S.IP., MT menyampaikan bahwa, hasil diskusi dari sosialisasi ini akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan jadwal rangkaian kegiatan perencanaan pembangunan Daerah  Kabupaten Sleman Tahun 2019.

Selanjutnya, Erny Maryatun, S.IP., MT menjelaskan mengenai perbedaan umum Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.  Adapun Kepala Sub Bidang analisa dan Data, Sriyanti Isti Purnani, S.IP menjelaskan tentang permasalahan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah. Selanjutnya Kasubbid Perencanaan Daerah, Rita Probowati, ST. MT menjelaskan tentang tata cara penyusunan RKPD. * * * (Bidang Data dan Perencanaan Pembangunan)