Untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkanevaluasi terhadap hasil perencanaan pembangunan perlu dilaksanakan. Hasil evaluasi ini selanjutnya menjadi umpan balik bagi perumusan kebijakan dalam mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah di Kabupaten Sleman, konsistensi antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

 

Hal tersebut disampaikan Ludiyanta dalam acara Seminar Evaluasi terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2017 yang diselenggarakan pada Hari Selasa, tanggal 14 Nopember 2017 di Ruang Pangripta, Bappeda Sleman. Bappeda Sleman selaku penyelenggara acara tersebut menghadirkan 3 narasumber yakni Dra. Ambar Teguh Sulistyani, M.Si, pengajar Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Ir. Dwianta Sudibya, MT, Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman dan Ir. Ratnani Hidayati, MT, Kepala Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian Bappeda Sleman.

Dra. Ambar Teguh Sulistyani,mengutip dari Abidin (2006:213) menjelaskan bahwa secara teoritis evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan  daerah dapat memberikan informasi mengenai efisiensi (perbandingan antara masukan dengan keluaran), keuntungan (selisih antara biaya dengan hasil), efektivitas (penilaian pada hasil, tanpa memperhitungkan biaya),  keseimbangan dalam pembagian hasil/manfaat dan atau biaya, serta manfaat tambahan (tambahan hasil banding biaya/pengorbanan) dari suatu program dan kegiatan.

 

Sedangkan Ir. Dwianta Sudibya, MT menekankan bahwa realisasi fisik sampai dengan triwulan III tahun 2017 sebesar 73,31% dan realisasi keuangan sebesar 42,61%. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk akselerasi realisasi fisik dan keuangan di masa mendatang antara lain percepatan pengesahan APBD, percepatan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP), percepatan proses lelang barang dan jasa, perbaikan proses pengadaan barang dan jasa, pemantauan pengadaan barang dan jasa secara berkala, pemberian sanksi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kinerjanya kurang dan optimalisasi perencanaan baik di tingkat OPD maupun tim anggaran.

 

Ir. Ratnani Hidayati, MT, Kepala Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian Bappeda Sleman, menegaskan bahwa OPD dalam mengusulkan program dan kegiatan agar memperhatikan indikator kinerja dan target-target yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan dokumen rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja PD). Target-target kinerja yang belum tercapai menjadi “pekerjaan rumah” bagi OPD untuk mencapainya dalam perencanaan tahun berikutnya.  Selain itu OPD agar lebih ideal dalam realisasi fisik dan keuangan antar triwulan sehingga penyerapan tidak “menggelembung” di akhir tahun anggaran.

*** (Bidang Penelitian, Pengembangan, & Pengendalian)