Pada tanggal 28 dan 29 Oktober 2014, Bappeda Kabupaten Sleman sebagai Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang menyelenggarakan Pleno Badan Koordinasi Perencanaan Ruang Daerah (BKPRD) dengan tema Tema Fasilitasi Sinkronisasi Pemahaman Penggunaan Tanah Kas Desa Di Kabupaten Sleman.Acara inimerupakan wadah koordinasi, brainstorming dan sosialisasi berbagai hal yang berkaitan dengan penataan ruang sebagai upaya penyelenggaraan penataan ruang lebih baik, sekaligus sebagai momentum menambah pengetahuan dan pemahaman serta menyamakam persepsi tentang rencana penataan ruang di Kabupaten Sleman terutama yang berkaitan dengan Tanah Kas Desa.

IMG_0456 EDIT

 

Pleno BKPRD dilaksanakan di Aula Bappeda Sleman dan dihadiri oleh perwakilan seluruh Desa, Kecamatan, dan SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman diantaranya Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman, Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman, Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman, Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.

Acara diawali dengan pembukaan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman dr. H. Sunartono, M.Kes selaku Ketua BKPRD Kabupaten Sleman. Dalam arahannya Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman menekankan tentang perlunya rekomendasi BKPRD dalam proses sewa TKD , dimana BKPRD tidak memberikan keputusan, namun memberikan rekomendasi kesesuaian tata ruang yang disampaikan kepada Bupati sebagai bahan petimbangan pengambilan kebijakan agar pemanfaatan ruang di Kabupaten Sleman sesuai dengan rencana tata ruang.

Dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2013 tentang Tanah Kas Desa, prosedur pemanfaatan TKD dilaksanakan dengan cara sewa atau bangun serah guna dan/atau bangun guna serah, dimana setiap pemanfaatan TKD harus mendapatkan izin dari Gubernur. Sebelum mendapatkan izin dari Gubernur, lokasi TKD dimaksud harus mendapat persetujuan kesesuaian tata ruang yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya penertiban pemanfaatan TKD agar sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun. Pemerintah desa sebagai ujung tombak pemanfaatan TKD memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pengendalian pembangunan yang menggunakan TKD. Dengan pemahaman yang baik terhadap proses pemanfaatan TKD dan rencana tata ruang, diharapkan pemerintah desa dapat melaksanakan proses pemanfaatan dan pengendalian TKD dengan lebih komprehensif.

Acara Pleno BKPRD ini menghadirkan beberapa narasumber sebagai upaya transfer pengetahuan terkait pemanfaatan dan pengendalian TKD di Kabupaten Sleman. Narasumber yang dihadirkan yaitu Dr. Sutaryono (Dosen STPN/Ahli Pertanahan) dengan materi bertema Tanah Kas Desa Untuk Kemakmuran Rakyat, Agus Triyono Junaedi, SE, MSi, (Kasubag Pengendalian Bagian Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Pemda DIY) dengan materi Arahan Penggunaan Tanah Kas Desa sesuai Peraturan Gubernur DIY No 65 Tahun 2013, Muhammad Sugandi, SH, M.Si (Sekretaris Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman) dengan materi Prosedur dan Aspek Pertimbangan Rekomendasi Bupati dalam Proses Sewa Tanah Kas Desa, Suyono, SH, M.Hum (Inspektur Daerah Kabupaten Sleman dengan materi Kebijakan Pengawasan Penggunaan Tanah di Kabupaten Sleman, dan Dona Saputra Ginting, ST, MES, M.AP (Kepala Sub Bidang Tata Ruang Perkotaan BAPPEDA Kabupaten Sleman) dengan materi Peran Badan Koordinasi Badan Penataan Ruang Daerah Dalam Proses Sewa Tanah Kas Desa. Pemaparan materi dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab dan ditutup oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah drg Intriati Yudatiningsih, M.Kes. (Bid. Perkotaan)