SPM itu wajib dimasukkan ke dalam RPJMD,  Renja, RKPD dan profil. Hal ini dikarenakan ada hak-hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah, baik pemerintah propinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Dasar hukum Penetapan & penerapan SPM adalah UU No 32 Tahun 2004 (Pasal 11 ayat 4) yang intinya Penyelenggaraan urusan pemerintahan “yang bersifat wajib” “Berpedoman Pada Standar Pelayanan Minimal” dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah.  Aturan lainnya yang melandasi aplikasi SPM adalah PP No 65/2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM. Demikian yang disampaikan oleh Kepala Bappeda Sleman, drg. Intriati Yudatiningsih, M.Kes saat membuka kegiatan koordinasi dan impelementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Aula Bappeda Sleman pada hari Senin tanggal 4 April 2011. Acara ini diikuti oleh SKPD di lingkungan Pemkab Sleman diantarnya Dinas PUP, Dinas Nakersos,  Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Organisasi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pertanian dan  Perkebunan, Badan KB, PP dan PA, Badan Kesbanglinmas serta Satpol PP.
Bertindak selaku nara sumber adalah Budi Raharjo dan A.I Setiawan dari DSF atau Decentralization Support Facility. Setiawan mengemukakan bahwa program DSF adalah menekankan bagaimana  penyelenggaraan SPM dilaksanakan, baik ditingkat nasional, propinsi maupun kota/kabupaten. Sehingga DSF memiliki link atau jaringan. Dengan demikian DSF tidak langsung bekerja di kabupaten/kota  tetapi bekerja dari kementrian, propinsi selanjutnya kabupaten/kota. Sehingga satu sama lain memiliki keterkaitan dan saling berhubungan. Lebih lanjut Setiawan menjelaskan bahwa SPM merupakan rohnya SKPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

 

Sedangkan Budi Raharjo menyampaikan bahwa Rencana Aksi Dalam Inpres Nomor I Tahun 2010 adalah Penetapan 13 SPM  dan Penerapan 5 SPM. Sedangkan Rencana pada tahun 2011 adalah Penetapan 10 SPM dan Penerapan 16 SPM.

 

SPM yang telah ditetapkan pada tahun 2010 ada 13 SPM yang meliputi :

  1.  SPM Bid. Perumahan
  2.  SPM Bid. Sosial
  3.  SPM Bid. Kesehatan
  4.  SPM Bid. Pemerintahan Dalam Negeri
  5.  SPM Bid. BKKBN
  6.  SPM Bid. Lingkungan Hidup
  7.  SPM Bid. Pendidikan
  8.  SPM Bid. PP Dan PA
  9.  SPM Bid. Pekerjaan Umum & TR
  10.  SPM Bid. Kebudayaan
  11.  SPM Bid. Kominfo
  12.  SPM Bid. Nakertrans
  13.  SPM Bid. Ketahanan Pangan

 

Adapun SPM yang diterapkan ada 5 SPM, yakni :

1. SPM Bid. Perumahan

2. SPM Bid. Sosial

3. SPM Bid. Kesehatan

4. SPM Bid. BKKBN

5. SPM Bid. Lingkungan Hidup

 

Acara sosialisasi tersebut juga di isi dengan dialog yang cukup intens dari SKPD yang hadir.  Hingga saat ini dilingkungan Pemkab Sleman implementasi SPM sudah dilakasanakan di Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Untuk tahun 2011 DSF melakukan  pendampingan  implementasi SPM pada  badan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. SKPD dilingkungan Pemkab Sleman yang akan mengaplikasikan SPM dapat melakukan konsultasi  dengan DSF sampai dengan bulan September 2011* * *