Pelaksanaan forum konsultasi publik ini dimaksudkan untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan pada tahap awal penyusunan RKPD dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi atau harapan para pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sleman pada tahun 2017. Demikian laporan penyelenggaraan yang disampaikan Kepala Bappeda Sleman, drg. Intriati Yudatiningsih, M.Kes pada acara Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2016 di Aula Bappeda Sleman. Lebih lanjut drg. Intriati Yudatiningsih, M.Kes menyampaikan bahwa materi yang dikonsultasikan adalah draft Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2017 sehingga diharapkan Pemerintah Daerah mendapatkan masukan penting yang sangat berguna bagi perbaikan pelaksanaan pembangunan Sleman Tahun 2017 mendatang. Forum kosultasi publik ini dihadiri oleh PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Drs. Iswoyo Hadiwarno, Kepala Bidang Perencanaan Bappeda DIY  Ir. RD. Maman Suherman, MP, Sofyan Darmawan, ST, M. Eng, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman akademisi/perguruan tinggi, asosiasi-asosiasi profesi serta SKPD Pemerintah Kabupaten Sleman.

Dalam sambutannya, PJ Bupati Sleman yang diwakili oleh PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman Drs. Iswoyo Hadiwarno menyampaikan bahwa forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sleman tahun 2017 ini merupakan momen yang sangat strategis bagi kita untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan rencana pelaksanaan pembangunan yang mampu menjawab isu-isu strategis tahun 2017. Oleh karena itu, penyusunan RKPD tahun 2017 harus lebih cermat dan  terintegratif, serta mampu menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat Sleman secara tepat dan strategis.

Mengacu agenda Pembangunan Nasional dan berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJPD Kabupaten Sleman, maka tema pembangunan Kabupaten Sleman tahun 2017 yang diangkat adalah “Memberdayakan potensi ekonomi lokal menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Sleman yang berbudaya”.

Lebih lanjut Drs. Iswoyo Hadiwarno menyampaikan bahwa untuk tahun 2017 Pemkab Sleman akan mengangkat 9 prioritas pembangunan dengan 14 sasaran daerah, dan 34 indikator sasaran, dengan tujuan utama peningkatan kesejahteraan masyarakat. Prioritas-prioritas  tersebut adalah  :

  1. Meningkatkan ketentraman, dan ketertiban;
  2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif serta kualitas pelayanan public;
  3. Pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa;
  4. Memperkuat penegakan hukum;
  5. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
  6. Meningkatkan produk dan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
  7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi Lokal;
  8. Meningkatkan kualitas pendidikan karakter;
  9. Meningkatkan kerukunan masyarakat dengan mengangkat kebudayaan lokal dan kesetaraan gender;

Penetapan 9 prioritas tersebut merupakan bagian strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman untuk menjawab isu-isu strategis tahun 2017 antara lain:

Pertama, Persentase penduduk miskin masih tinggi. Persentase penduduk miskin tahun 2014 sebesar 11,85%. Angka tersebut menurun 2,04% dibandingkan dengan tahun 2013. Namun demikian masih diperlukan upaya-upaya yang serius untuk menurunkan angka tersebut mengingat masih banyaknya penduduk miskin sebanyak 43.798 KK di tahun 2014 serta masih tingginya angka pengangguran terbuka pada tahun 2015 yaitu sebesar 6,12%.

Kedua, Kontribusi sektor ekonomi lokal masih rendah. Ekonomi lokal dari sector pertanian masih dapat dipacu untuk  memberikan kontribusi yang lebih maksimal. Hal ini terlihat dari tingginya share PDRB Kabupaten Sleman masih datang dari sektor perdagangan, hotel dan restoran serta jasa-jasa. Beberapa potensi lokal Sleman yang masih dapat dikembangkan adalah potensi desa wisata berbasis pertanian dan produk pertanian.

Ketiga, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Reformasi Birokrasi masih perlu ditingkatkan. Nilai Indeks kepuasan masyarakat tahun 2015 meningkat 0,77 atau meningkat dari  77,77 pada tahun 2014 menjadi 78,54 pada tahun 2015. Sedangkan Indeks reformasi birokrasi saat ini masih berada pada angka 60,97. Nilai-nilai tersebut perlu ditingkatkan untuk memberikan performa yang prima bagi Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelayanan public yang professional dan akuntabel.

Keempat, Ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) di Kabupaten Sleman pada tahun 2014 sebesar 97,67%. Sedangkan pada bidang perlindungan masyarakat khususnya pada aspek mitigasi bencana, pengembangan jumlah lembaga tangguh bencana dan sekolah siaga bencana, serta penambahan sarana dan prasarana penanggulangan bencana akan lebih didorong lagi.

Kelima, Masih adanya kematian bayi dan ibu melahirkan. Angka kematian bayi di Kabupaten Sleman pada tahun 2015 sebesar 3,45 per 1.000 kelahiran dan kasus kematian ibu melahirkan pada angka 27,67 per 100.000 ibu melahirkan.

Keenam. Kualitas pendidikan yang masih perlu ditingkatkan. Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sleman masih di bawah 75% sedangkan APK di tingkat SMA/SMK/MI juga masih belum 100%.

Ketujuh, Penurunan kualitas lingkungan hidup. Rendahnya kualitas lingkungan hidup ini terlihat dari masih rendahnya indeks kualitas lingkungan hidup, yaitu dibawah 40%.

Kedelapan, Kualitas sarana dan prasarana publik masih perlu ditingkatkan. Sarana prasarana publik sangat diperlukan sebagai dasar pelayanan publik dan peningkatan daya saing di bidang ekonomi, khususnya potensi lokal yang ada di Kabupaten Sleman. Sebagai tindak lanjut, sarana dan prasarana publik akan ditingkatkan dengan kegiatan-kegiatan pembangungan, peningkatan, pemeliharaan, dan rehabilitasi sarana prasarana publik.

Kesembilan, Masih adanya konflik dan permasalahan social. Semakin heterogennya masyarakat Kabupaten Sleman mengakibatkan kerentanan konflik sosial, suku dan agama serta meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Selain itu, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih cukup tinggi dengan jumlah aduan sebanyak 237 aduan.

Dan kesepuluh, Apresiasi masyarakat terhadap budaya yang belum optimal. Partisipasi aktif masyarakat dalam mempertahankan nilai-nilai budaya dan tradisi local, serta peran aktif masyarakat dalam menjaga dan melestarikan situs atau bangunan cagar budaya perlu ditingkatkan. * * * (Sekretariat)