Bertempat di Ruang Rapat A Bappeda Sleman, hari Rabu, tanggal 30 April 2014 diselenggarakan Workshop Penanganan Masalah Anak Jalanan kegiatan Perencanaan Pengembangan Sosial dalam rangka mewujudkan koordinasi dan kesepahaman antar SKPD dalam menangani anak jalanan. Acara ini diikuti oleh Balai Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Bappeda, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kab. Sleman, Dinas Sosial DIY, Satuan Polisi Pamong Praja, Polres Sleman, Kecamatan Depok, Kecamatan Gamping, Kecamatan Kalasan, Kecamatan Mlati, Rumah Singgah Anak Mandiri, Lembaga Perlindungan Anak DIY, Girlan, Lembaga Kesejahteraan Sosial, LKSA hamba, Yayasan Domore, Polres Sleman, Rumah Singgah dan Belajar Diponegoro, RSA Ahmad Dahlan, Adapun yang bertindak sebagai nara sumber DR. Soetji Andari, M.Si dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.

Dalam acara pembukaan, Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Sleman, Drs. Pranama, M.Si menyampaikan bahwa Letak Kabupaten Sleman yang berada pada lintasan lalu lintas jalan besar Jogja- Magelang, Jogja Solo dan Jogja Wates berpotensi sebagai tempat mangkal anak jalanan. Dari 17 kecamatan di Kabupaten Sleman ada 10 kecamatan menjadi tempat mangkal anak jalanan yaitu Tempel, Sleman, Mlati, Depok, Berbah, Kalasan, Prambanan, Gamping, Godean dan Ngaglik. Ada sekitar 23 titik mangkal anak jalanan seperti perempatan Denggung, makam Wahidin, Monjali, Jombor, Demakijo, Gamping, UIN, Mirota, Janti, Maguwo, Kalasan, Prambanan. Anak-anak jalanan di sini adalah anak-anak yang belum berusia 18 tahun yang seharusnya mereka mengikuti jenjang pendidikan PAUD, Pendidikan Wajar 9 tahun dan jenjang SMA/SMK tetapi telah kehilangan hak dan kesempatannya.

Hasil penertiban diketahui bahwa anak jalanan yang mangkal di Kabupaten Sleman sebagaian besar berasal dari luar daerah seperti Klaten, Temanggung, Magelang, Purworejo dan kota lain. Penyebab menjadi anak jalanan berasal dari keluarga miskin, disuruh orang tua, diajak teman, terlanjur menikmati sebagai anak jalanan menikmati kebebasan dan perolehan uang cukup berlebihan, broken home, kelembagaan keluarga yang tidak normatif, keluar dari sekolah.

Dampak dari anak jalanan adalah mengganggu ketertiban umum dan lalu lintas. Bagi anak jalanan dan komunitasnya rentan pada penyimpangan seksual (prostitusi) dan penyakit menular, tanpa identitas, perkawinan dini dan mengabaikan kelembagaan keluarga, pendidikan yang terputus, masa depan keluarga dan komunitas yang buruk. Anak jalanan mempunyai hak sama dengan anak lain untuk memperoleh hak identitas, hidup, tumbuh dan berkembang / pendidikan, partisipasi dan perlindungan. Penanganan anak jalanan semestinya bertujuan memenuhi hak-hak anak sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2002 dan perlu juga pendekatan keamanan dan ketertiban serta menjangkau pencegahan dan pelarangan apa dan siapa yang menjadi penyebab dan menyuburkan anak jalanan dan mengembalikan mereka pada harkat dan martabat yang sejatinya sebagai seorang anak sesuai dengan Perda DIY no 11 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak di Jalan.

Sementara itu dalam paparannya DR. Soetji Andari, M.Si menyampaikan bahwa target dalam penyusunan Masterplan Penanganan Anak Jalanan di Kabupaten Sleman menjadi pedoman dan tahapan mekanisme yang terpadu dalam pelaksanaan penanganan anak jalanan. Siapa yang menjadi leader dalam menangani masalah anak jalanan sehingga jelas secara hirarkis, “siapa melakukan apa”. DR. Soetji Andari, M.Si ahapan implementasi yang didalamnya akan melakukan identifikasi, asesment, perlindungan, pertolongan dan pendampingan yang pada akhirnya memberikan kontribusi maksimal dalam penanganan secara tuntas. Lebih lanjut DR. Soetji Andari, M.Si menyampaikan bahwa dalam rangka pencapaian strategi implementasi penanganan anak jalanan perlunya menguatkan pendidikan “life skill” atau kecakapan hidup bagi anak – anak remaja, membuka ruang – ruang dialog antara anak dengan orang tua dan masyarakat, dan menyediakan ruang bagi anak untuk terlibat kegiatan sesuai dengan kebijakan Kabupaten Sleman.

Hasil workshop menyimpulkan bahwa penanganan anak jalanan perlu dilakukan secara serempak (grengseng), bersama – sama, dan terus menerus oleh semua pihak dengan menguatkan partisipasi masyarakat. Penanganan tidak setengah jalan sehingga anak bisa kembali ke sekolah dan orang tua dari anak jalanan tersebut dapat diberdayakan. Sosialisasi dan pencegahan yang terus menerus pada semua pihak seperti pemakai jalan, di sekolah – sekolah, tempat ibadah untuk mendorong masyarakat untuk tidak “memberi”. Penjagaan yang tidak 24 jam, diharapkan ada keterlibatan masyarakat untuk melaporkan bila ada anak jalanan. Keberadaan posko di 5 titik yaitu di Demak Ijo, Monjali, Kolombo, Maguwo dan Prambanan dengan keanggotaan relawan masyarakat seperti Sakti Peksos, Kepala Dusun, Kepala Desa, Karang Taruna, PSM dan Tokoh Masyarakat. (Bidang Sosial Budaya) * * *