Bertempat di Pandan Resto Ring Road Utara, pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012, Bappeda Sleman bekerja sama dengan UNY melakukan kajian tentang kebutuhan guru Kabupaten Sleman 2012. Acara diikuti oleh perwakilan dari MKKS (Musyawarah Kegiatan Kepala Sekolah SD), MKKG (Musyawarah Kegiatan  Guru),  serta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sleman. Adapun sebagai narasumber Saptomo, M.Hum dari FBS Universitas Negeri Yogyakarta dan Fathur Rohman, M.Pd dari FIP Universitas Negeri Yogyakarta. Adapun sebagai pembahas adalah Arif Kurniawan S.Ag dari Komisi D DPRD Kabupaten Sleman, dan Dra. Suyamsih, M.Pd Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan. Sedangkan sebagai moderator Drs. Pranama, M.Si, Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Sleman.

Dalam pengantarnya Drs. Pranama, M.Si, menyampaikan bahwa kajian ini adalah untuk melihat kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan di Kabupaten Sleman. Selain itu juga untuk pengendalian kedepan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan maupun untuk pengendalian pemberian insentif GTT/PTT dan perekrutan yang sesuai dengan kompetensinya. Selain itu kajian semacam ini belum pernah kita lakukan sebelumnya. Sehingga ada anggapan bahwa kebutuhan guru itu sudah berlebih di Sleman ini. Namun dari kajian ini ternyata masih banyak kekurangannya walaupun di sekolah negeri sebagian besar sudah terpenuhi. Tetapi disekolah swasta yang sesuai standar kurikulum, masih banyak kekurangannya.

Oleh sebab itu karena kajian ini bersifat akademis masih dibutuhkan kajian-kajian lainnya yang bersifat teknis. Keberadaan GTT/PTT masih dibutuhkan dalam konteks memberikan pelayanan yang optimal pada masyarat dibidang pendidikan.  Hasil kajian ini sudah melalui proses yang sangat panjang dan harapannya kajian ini  akan memberikan manfaat bagi kita semua. Target tahun ini  ada dua hal, yaitu kajian ini dan peraturan bupati tentang pemberian insentif bagi GTT/PTT termasuk didalamnya pengendaliannya.

Sementara itu dalam paparannya Saptomo, M.Hum mengungkapkan bahwa Indikator Kajian ini meliputi beberapa hal diantaranya kualifikasi akademik, relevansi, masa kerja, usia guru dan beban mengajar. Analisa kebutuhan pamong jenjang PAUD untuk Kelompok usia 0-2 tahun; 6 anak 2 orang pamong; Kelompok usia 2-4 tahun; 10 anak 2 orang pamong; Kelompok usia 4-6 tahun; 15 anak 2 orang pamong.

Dari pamong yang tersedia 1.652 sementara pamong yang dibutuhkan sebanyak 1.858 orang. Sehingga ada kekurangan pamong untuk PAUD sebanyak 296 orang.

Untuk jenjang TK dengan dasar ukuran Setiap rombongan belajar diasuh 2 guru ditambah 1 orang sebagai Kepala Sekolah (3 orang setiap rombel) kebutuhan guru TK sebanyak 2.854 orang. Sedangkan yang tersedia 2.359 orang. Sehingga kebutuhan guru TK masih kurang 495 orang.

Untuk SD dengan dasar perhitungan 6 rombongan belajar :  6 guru kelas,  1 guru  Agama Islam,  1 guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan,  1 guru Kesenian  1 orang Kepala Sekolah (10 orang). Kebutuhan guru SD sebanyak 5.733 orang. Yang tersedia sebanyak 5.634 orang. Sehingga kekurangan 99 guru

Untuk jenjang SMP dengan dasar Setiap 9 Rombel (sekolah tipe C) dibutuhkan: 9 guru mata pelajaran umum, 8 guru mata pelajaran UAN (Matematika, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, dan IPA masing-masing 2 guru), 2 guru Agama, 1 guru Pengembangan Diri,  1 orang Kepala Sekolah (21 guru) 1 guru BK tiap 5 rombel. Sehingga kebutuhan total guru sebanyak 2.625 guru, sedangkan yang tersedia sebanyak 2.374 orang. Sehingga kekurangan sebanyak 251 orang.

Untuk SMA dengan didasarkan pada rombel dan sekolah Setiap sekolah/9 rombel dibutuhkan: 10 guru mata pelajaran umum, 6 guru mata pelajaran UAN (Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris), 2 guru Agama,  2 guru Pengembangan Diri, 1 kepala sekolah (21 guru) 5 rombel 1 guru BK, maka kebutuhan guru untuk SMA sebanyak 1.139 orang. Sedangkan yang tersedia sebanyak 1.107 orang, sehingga kekurangan riil sebanyak 32 orang,

Adapun untuk SMK Kebutuhan guru jenjang SMK didasarkan pada rombel dan sekolah. Setiap sekolah/9 rombel dibutuhkan; 6 guru mata pelajaran normatif (2 guru Agama) 7 guru mata pelajaran adaptif (2 guru Matematika, 2 guru  Bahasa Inggris) 8 guru mata pelajaran produktif 2 guru Pengembangan Diri, 1 guru untuk pelajaran muatan lokal, 1 kepala sekolah, (25 guru), Setiap 5 rombel 1 guru BK. Maka kebutuhan guru sebanyak 2.014 orang, sedangkan yang tersedia sebanyak 1.383 orang. Sehingga kekurangan tenaga guru SMK sebanyak 631 orang.

Untuk PTT tingkat TK yang terdiri dari 1 penjaga sekolah dan 1 administrasi dibutuhkan 972 orang PTT. Tersedia 547, sehingga kekurangan sebesar 425 orang.  PTT Untuk SD  yang terdiri dari 1 penjaga sekolah dan 1 administrasi dibutuhkan 1.002 orang. Sedangkan yang tersedia sebanyak 987 orang. Sehingga masih kekurangan 15 orang.  PTT Untuk SMP dibutuhkan sebanyak 954 orang, yang tersedia sebanyak 821 orang. Sehingga masih kekurangan 133 orang. PTT Untuk SMA yang dibutuhkan sebanyak 495 orang. Sedangkan yang tersedia sebanyak 454 orang. Sehingga masih kekurangan 41 orang. PTT Untuk SMK, dibutuhkan sebanyak 583 orang, sedangkan yang tersedia sebanyak 528 orang. Sehingga masih kekurangan 55 orang.

Sementara itu dalam tanggapannya Arif Kurniawan S.Ag dari Komisi D DPRD Kabupaten Sleman mengungkapkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan di Sleman tergantung pada guru, termasuk GTT.  Sehingga dari tahun ke tahun kita selalu mendorong upaya peningkatan kulitas guru. Pendidik di Sleman sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan yang berlaku. Di Sleman kedepannya harus ada regulasi yang mengatur tentang GTT/PTT. Lebih lanjut Arif Kurniawan S.Ag mengatakan bahwa untuk tahun 2013 APBD Sleman yang mencapai Rp 1,5 T sebesar Rp 760 M dialokasikan untuk pendidikan.

Kebijakan anggaran APBD tahun 2012 sebesar Rp 14 M dialokasikann untuk insentif GTT/PTT. Namun insentif yang diterima oleh GTT/PTT masih sangat jauh dari layak. Kondisi tersebut sudah barang tentu sangat mempengaruhi kualitas persiapan materi pembelajaran.

Dalam memberikan masukan atas paparan yang disampaikan olehnarasumber, Dra. Suyamsih, M.Pd Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan menyampaikan bahwa pengajar di PAUD itu bukan guru, melainkan pamong. Keberadaan GTT itu merupakan salah satu upaya kita dalam memenuhi kebutuhan guru di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Sleman sebagai konsekuensi atas pelaksanaan wajib belajar 12 tahun. Sehingga jika ada posisi guru yang  kosong harus segera dipenuhi agar kegiatan belajar mengajar tidak terganggu. Pada kesempatan ini Dra. Suyamsih, M.Pd juga m,engharapkan agar dikotomi antara sekolah negeri dan swasta dihilangkan. Mengingat sekolah negeri yang ada di Sleman ini hanya mampu menampung sekitar 50 % siswa. Sementara siswa yang lainnya bersekolah disekolah swasta. Apabila sekolah swasta tidak ada, maka dimanakah para siswa tersebut akan belajar.

Dengan demikian, maka sudah selayaknya pemerintah daerah harus memperhatikan GTT/PTT karena peranannya dalam penyelenggaraan pendidikan. * * *