Bertempat di aula Bappeda Sleman, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2013 diselenggarakan acara Koordinasi Renja SKPD Tahun 2013. Acara koordinasi ini diikuti oleh SKPD dilingkungan Pemkab Sleman. Dalam pengarahannya Sekda Kabupaten Sleman yang disampaikan oleh Asekda Bidang Pembangunan Dra. Suyamsih, M.Pd tentang Kebijakan Pemkab Sleman Dalam Perencanaan Pembangunan 2013, masalah penanggulangan kemiskinan masih mejadi prioritas Pemkab Sleman. Terlebih lagi terjadinya bencana alam erupsi Merapi tidak dapat dipungkiri juga memberikan kontribusi dalam peningkatan kemiskinan di Sleman. Oleh karena itu dalam setiap tahunnya kita perlu melakukan up date data penurunan kemiskinan di Sleman. Selain itu penyelesaian pembangunan pasca bencana tetap menjadi prioritas untuk selesaikan yang sesuai dengan renaksi dan akan dilaksanakan hingga tahun 2013. Oleh karena itu ketika menyusun program, diharapkan SKPD mengacu pada  rancangan awal RKPD yang sudah disiapkan.

Lebih lanjut Dra. Suyamsih, M.Pd  mengatakan bahwa beberapa waktu yang lalu pimpinan SKPD dilingkungan Pemkab Sleman telah dikumpulkan dalam forum konsultasi publik, agar dalam menyusun Renja benar benar runtut dam sesuai dengan urutan mulai dari RPJM, RKPD, kemudian nanti menjadi Renstranya SKPD dan Renjanya SKPD. Hal ini untuk menghindari terjadinya kerancuan dalam perencanaan yang lakukan oleh SKPD. Oleh karena itu dalam penyusunan Renja SKPD hendaknya dilakukan secara bersama-sama  dengan kepala SKPD.

Selain itu hal lain yang juga menjadi perhatian Pemkab Sleman adalah Permendagri No 32, khususnya mengenai bantuan-bantuan sosial. Sesuai dengan Permendagri No 32 tersebut untuk usulan bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat semuanya harus tersusun sebelum APBD di sahkan. Berkenaan dengan hal tersebut Dra. Suyamsih, M.Pd menyampaikan bahwa semua bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat  harus masuk ke Bagian Umum sebelum tanggal 31 Januari 2012. Setelah tanggal 31 Januari 2012, semua usulan bantuan sosial dan pemberdayaan akan dialokasikan untuk tahun 2013. Walaupun diproposal yang ditulis tanggal 5 Januari, namun  masuknya di Bagian Umum lebih dari tanggal 31, maka tetap akan di alokasikan untuk tahun 2013. Menurut Dra. Suyamsih, M.Pd permohonan bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang masuk setahunnya mencapai hampir 3.000 buah.

Guna memperbaiki proses perencanaan, Dra. Suyamsih, M.Pd mengharapkan pada saat pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, mohon ditekankan bahwa permohonan bantuan sosial dari masyarakat hendaknya diakomodir dalam Musrenbang desa dan Musrenbang Kecamatan. Jangan sampai musrenbang desa dan musrenbang kecamatan yang sudah di susun dengan baik hanya dianggap sebagai formalitas belaka yang tidak diadopsi oleh APBD Kabupaten. Lebih lanjut Dra. Suyamsih, M.Pd mengharapkan bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat tahun 2013 sudah tercantum dalam Musrenbang desa dan Musrenbang Kecamatan. Sehingga besok tinggal mengajukan proposal dan melihat pada daftar yang sudah disusun dalam musrenbang. Sehingga ada kesesuaian antara usulan yang disampaikan dalam Musrenbang Kecamatan dengan bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang diajukan. Diharapkan dengan adanya pencantuman permintaan bantuan masyarakat melalui musrenbang desa dan kecamatan diharapkan dapat memimalisir masuknya proposal-proposal yang tidak perlu.

Acara dilanjutkan dengan presentasi Kepala Bappeda Sleman drg. Intriati Yudatiningsih, M. Kes tentang Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2013. * * *