Maksud penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) ini adalah untuk menjaring aspirasi stake holder atau pemangku kepentingan pada tahap awal penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. Demikian yang disampaikan oleh Sekretaris Bappeda Sleman, Arif Setio Laksito, ST, M.Dev. Plg saat membacakan laporan penyelanggaraan kegiatan FKP yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018 di Aula Bappeda Sleman.  Lebih lanjut Arif Setio Laksito mengatakan bahwa tujuan FKP ini adalah untuk menghimpun aspirasi pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran program pada tahu 2019 sehingga dapat menyempurnakan ranwal rencana kerja pemerintah daerah sebagai dasar penyusunan  rancangan rencana kerja  pemerintah daerah. FKP ini diikuti oleh 175 orang peserta  yang terdiri dari kalangan  birokrasi, legislatif, akademisi, tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.  FKP di bukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Sumadi, S.H., M.H dengan agenda utama Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Sleman, Paparan Kepala Bappeda Kabupaten  Sleman tentang Draft Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2019 serta diskusi peserta.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Sumadi, S.H., M.H dalam sambutannya mengatakan bahwa penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2019 merupakan salah satu kesempatan bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk menyusun perencanaan yang partisipatif. Sumadi mengatakan bahwa kegiatan FKP ini merupakan momentum bagi kita untuk bersama-sama berkomitmen dalam memajukan Sleman.

Lebih lanjut Sumadi mengungkapkan bahwa forum ini merupakan media untuk memastikan kebijakan dan perumusan penyusunan kegiatan yang terwadai dalam program-program yang dapat secara terukur dapat berdampak positif pada masyarakat Sleman. Melalui FKP ini diharapkan selain dapat mendorong penyusunan APBD Kabupaten Sleman Tahun  2019 secara tepat waktu, juga mampu memberikan keterkaitan dan kosistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Berkat dukung seluruh pemangku kepentingan, pada tanggal 1 November 2017, Kabupaten Sleman sudah berhasil menetapkan APBD Tahun 2018. Berdasarkan informasi penetapan APBD Kabupaten Sleman tahun 2018 tersebut bukan hanya yang tercepat di DIY, bahkan yang tercepat se Pulau Jawa. Hal tersebut tidak akan terjadi tanpa adanya dukungan dan kerja sama dari para pemangku kepentingan. Berkat dukungan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Sleman, maka DPA OPD telah selesai pada minggu ketiga bulan Desember 2017. Dengan demikian Kabupaten Sleman telah selangkah lebih maju dibandingkan wilayah lainnya. Selain dapat menetapkan APBD tahun 2018 secara cepat, Pemkab Sleman juga memiliki komitmen untuk dapat memulai pelaksanaan APBD Tahun 2018 lebih awal. Pada tanggal 28 Desember 2017 Pemkab Sleman sudah  memulai langkah awal pelaksanaan APBD tahun 2018 dengan melakukan kontrak kerja dengan penyedia barang dan jasa. Ini merupakan hal yang membanggakan dan merupakan yang pertama kali dilakukan oleh pemkab/pemkot di seluruh Indonesia. Karena diwilayah lain pada bulan Desember masih berkutat pada penetapan APBD, tetapi pada waktu yang sama Pemkab Sleman justru sudah melakukan kontrak dengan penyedia barang dan jasa. Kontraknya pengadaan barang dan jasa tersebut dilakukan antara bulan Januari 2018 hingga Maret 2018. Ini dilakukan agar  tidak kehabisan waktu dalam melaksanakan kegiatan. Pada tahun 2018 terdapat sebanyak 368 paket pengadaan barang dan jasa di Sleman yg nilainya mencapai Rp 1,5 trilyun.

Harapannya ketika proses pengadaan barang dan jasa dilakukan seawal mungkin dari bulan Januari hingga Maret, Pemkab Sleman dapat mengetahui Silpanya. Dengan kondisi tersebut, maka pada bulan Mei setelah selesai pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK, Pemkab Sleman sudah dapat merancang anggaran perubahan dan dapat ditetapkan pada bulan Juli. Hal tersebut sudah menjadi  komitmen Pemkab Sleman dengan DPRD Kabupaten Sleman.

Lebih lanjut Sumadi, SH, MH menegaskan bahwa sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman tidak sekedar “ngoyak-oyak” untuk menyelesaikan secara cepat setiap tahapan perencanaan dan penganggaran, akan tetapi ada alasannya. Apabila pengadaan barang dan jasa sudah dapat kita laksanakan seawal mungkin dan kita dapat mempersiapkan anggaran perubahan APBD di bulan Juli, maka kita akan memiliki waktu yang cukup dalam melaksanan kegiatan dengan baik. Dengan demikian pada bulan November akhir atau awal Desember seluruh kegiatan, termasuk pengadaan barang dan jasa sudah selesai. Oleh karena itu Sekda membutuhkan dukungan dari seluruh stake holder dalam merealisasikan hal tersebut dan ternyata Pemkab Sleman mampu melakukannya. Apabila ada kesulitan, maka kita dapat diskusikan bersama dan kita cari solusi terbaiknya.

Sumadi, SH, MH menegaskan bahwa pembahasan RKPD Tahun 2019 yang dilaksanakan pada awal waktu dan nantinya dapat ditetapkan seawal mungkin, oleh karenanya jajaran aparat di Pemkab Sleman diharapkan segera berkonsentrasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tahun 2018. Sumadi SH, MH tidak menginginkan pelaksanaan kegiatan tahun 2018 ini yang hanya asal berjalan saja, akan tetapi harus benar-benar fokus pada tujuan yang ingin dicapai.

Adapun tema yang diangkat dalam FKP ini adalah “Mengembangkan potensi ekonomi lokal daerah menuju kemandirian dan kesejahteran masyarakat Sleman  yang berbudaya”. Sedangkan tematiknya meliputi :

  1. Pengentasan kemiskinan.
  2. Daya saing ekonomi lokal.
  3. Mengatasi ketimpangan antar wilayah yang ada di Sleman.

Sumadi, mengharapkan agar dalam diskusi nanti kita fokus ke item-item yang tercantum didalam tema tersebut. Sumadi juga menekankan agar RKPD Tahun 2019 nantinya dapat disusun secara final dan mantap. Karena dalam prinsip manajemen modern kita harus memiliki perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang ketat.

Sumadi, tidak ingin nantinya masih ada bermunculan nota dinas-nota dinas kepada bupati melalui Sekda untuk meminta anggaran karena belum teranggarkan. Hal tersebut mencerminkan bahwa perencanaan kita tidak matang. Dalam diskusi kita nanti hingga penetapan RKPD nantinya akan menjadi bahan acuan program dan kegiatan kita dan tidak  ada tambahan atau perubahan apapun, kecuali ada hal-hal force majeur yang diluar kemampuan kita atau ada karena perintah dari undang-undang.

Sumadi dalam kesmepatan tersebut juga menyampaikan bahwa penetapan program prioritas pada Rancangan Awal RKPD tahun 2019 ini, diharapkan secara strategis mampu menjawab tantangan pembangunan yang kian dinamis, serta dapat memenuhi hak-hak dasar masyarakat Sleman dengan memperhatikan prinsip-prinsip berkeadilan, berkesinambungan dan berkelanjutan dengan bentuk-bentuk kegiatan berikutnya yang lebih terukur dan inovatif. Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 merupakan salah satu dokumen yang strategis sebagai jembatan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah yang telah disepakati bersama, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Sleman Yang Lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya Dan Terintegrasikannya Sistem E-Government Menuju Smart Regency Pada Tahun 2021″.

 

Pada kesempatan tersebut juga disampaikan Pokok-pokok Pikiran DPRD yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Sleman Haris Sugiharta. Haris menyampaikan bahwa Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD merupakan salah satu dari sekian tugas Badan Anggaran DPRD.

Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Sleman memuat pandangan dan pertimbangan DPRD Kabupaten Sleman mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya yang belum terbahas dalam musrenbang dan agenda kerja DPRD untuk tahun 2019.

Adapun  Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Sleman dalam rangka perencanaan tahun 2019 sebagai berikut :

 

A. Bidang Pemerintahan

  1. Evaluasi dan perencanaan strategis mengenai peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Daerah guna mendukung RPJMD dan RPJMP Kabupaten Sleman
  2. Penguatan Pengelolaan Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Dana Desa
  3. Evaluasi Pelayanan Publik, terutama pada ranah pelayanan legalitas kependudukan sehingga terwujud pelayanan yang cepat, mudah dan memuaskan.
  4. Optimalisasi Tata Pengelolaan Pemerintahan Yang Transparan dan Akuntabel.
  5. Perencanaan Strategis guna mendorong Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Pembangunan Kabupaten Sleman.

B. Bidang Keuangan

  1. Mengantisipasi dinamika kemajuan teknologi dan tuntutan pelayanan prima oleh masyarakat yang semakin terpapar teknologi. Pemda Sleman perlu menyusun kajian strategis untuk menginisiasi program-program yang bertujuan memanfaatkan kemajuan teknologi sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Hal ini juga akan berdampak pada peluang untuk menumbuhkan  perekonomian daerah.
  2. Dalam rangka memastikan terjadinya kemandirian daerah, maka Pemkab Sleman harus terus berupaya membenahi organisasi SDM dan infrastruktur serta dukungan kesiapan dan kelengkapan hukum  formil dan materiik yang berkaitan dengan optimalisasi PAD, khususnya yang berasal dari pajak dan retribusi daerah. Banyak cara yang bisa ditempuh, namun  belum segera direalisasikan. Oleh karena itu Kabupaten Sleman harus mencari cara-cara yang cepat dan terintegrasi untuk menggali dan mengambil potensi pajak dan retribusi yang selama ini belum ditangani dengan tepat.
  3. Dalam upaya untuk memperbesar peluang bertumbuhnya ekonomi di Kabupaten Sleman maka perlu dilakukan dengan segera penguatan pelaku-pelaku usaha di sektor UMKM dengan mengambil langkah-langkah yang inovatif dan berkelanjutan. Salah satu strateginya adalah mendirikan unit khusus    dan diisi dengan praktisi dan teknokrat yang diberi tugas khusus untuk mendesain peta jalan pengembangan potensi ekonomi melalui pemberdayaan UMKM.
  4. Sebagai salah satu kota penyangga Yogyakarta, Sleman tidak bisa mengabaikan sektor pariwisata dan pendidikan . Agar kedua sektor ini mampu menjadi pengungkit untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, maka Kabupaten Sleman perlu melalukan kajian strategis untuk menguatkan branding terhadap kedua bidang tersebut, sembari  terus menata bidang yang lain seperti perdagangan dan industri khususnya yang berskala kecil dan menengah.

C. Bidang Pembangunan

  1. Mewujudkan Visi Kabupaten Sleman yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berbudaya serta terintegrasi pada sistem E-Gov menuju Kabupaten yang Cerdas pada Tahun 2021.
  2. Kebijakan dan Strategi untuk mewujudkan tata ruang Kabupaten Sleman yang tanggap bencana dan berwawasan lingkungan dalam rangka menciptakan masyarakat sejahtera, demokratis, dan berdaya saing tinggi.
  3. Perkembangan teknologi informasi, komunikasi, transformasi, serta konektivitas yang sangat cepat dan berkesinambungan dalam era millenium saat ini dan yang akan datang.
  4. Memanfaatkan RTRW Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031 sebagai pedoman arahan pembangunan dan utama dan pertama.
  5. Program dan prioritas rencana aksi yang perlu diprioritaskan pada Tahun 2018-2019, yaitu kajian tentang penetapan kembali kawasan strategis dan prioritas pembangunan, pemberdayaan masyarakat  pedesaan/perkotaan berbasis pembelajaran dan pendampingan dalam pemanfaatan PAD untuk mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera.
  6. Melaksanakan studi komparasi dan studi kelayanan rencana induk dan rencana infrastruktur lingkungan Pusat Informasi Pembangunan dan Sleman Pintar.
  7. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan lingkungan/pengadaan sumur resapan air hujan oleh masyarakat, DAS.
  8. Pengembangan regulasi pembangunan bangunan gedung, lingkungan, dan kawasan dan peran aktif masyarakat.
  9. Siaga dan waspada, mitigasi bencana untuk musim hujan khususnya di daerah aliran sungai.
  10. Menjaga moratorium pembangunan hotel dan apartemen di kabupaten Sleman
  11. Membangun pusat kebudayaan, puisat pendidikan, pusat sejarah kabupaten Sleman untuk menumbuhkan kecintaan dan kebanggaan terhadap Kabupaten Sleman.
  12. Meningkatkan dan mempertahankan Pelayanan Prima terhadap Fasilitasi Primer Masyarakat seperti Pasar, Rumah sakit, dan Sekolah.

D. Bidang Kesejahteraan Rakyat

  1. Terdapat 7 indikator yang harus dijadikan perhatian untuk dapat dipertahankan dan ditingkatkan angka pencapaiannya yaitu :
  2. Indeks Pembangunan Manusia
  3. Angka Kematian Ibu
  4. Angka Kematian Bayi
  5. Status Balita gizi buruk, Indeks Gini Persentase KK Miskin
  6. Indeks Pembangunan Gender
  7. Angka Partisipasi Kasar dan Murni jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMK/SMA/MA, dan
  8. Penanganan dan perlindungan  perempuan dan anak terhadap kekerasan.

* * * (Sekretariat)