Bertempat di Ruang Dhandhanggulo Bappeda Sleman, Kamis (11/8/2016)  diselenggarakan Forum Group Discussion (FGD) dalam rangka Penyusunan  Prencanaan Pengembangan Tenaga Kerja  Kabupaten Sleman Tahun 2016.   Acara tersebut diikuti oleh Dinas Tenagakerja dan Sosial, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sleman, Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan, Bagian Organisasi, Bagian Perekonomian, Bidang Sosial Pemerintahan Bappeda Kabupaten Sleman, serta Tim Peneliti yang juga sekaligus sebagai narasumber.

Dalam paparannya, Tim Peneliti menyampaikan bahwa persoalan pengangguran di Kabupaten Sleman mempunyai akar permasalahan yang komplek diindikasikan dengan :

  1. Latar belakang pendidikan yang tinggi
  2. Lulusan BLK yang mendapatkan pekerjaan menurun
  3. Tenaga kerja yang sudah bekerja, lebih memilih mengundurkan diri.

Lebih lanjut dipaparkan bahwa akar persoalan tersebut terdapat di berbagai unsur yaitu ; Tenaga kerja, Pemerintah, dan Perusahaan yang ditandai dengan kondisi Pengangguran yang tinggi karena tenaga kerja lokal tidak terserap oleh perusahaan lokal. Kondisi ini berakibat bagi pemerintah antara lain indeks capaian kinerja rendah di sejumlah bidang, bagi perusahaan menjadi sulit mendapatkan tenaga kerja, terhambat untuk berkembang dan mengeluarkan biaya produksi kebih besar dibanding yang seharusnya. Sedangkan bagi masyarakat (tenaga kerja) kondisi ini berakibat pada ketidakmampuan meningkatkan kesejahteran.

Sebagai alterntif solusi dari permasalahan pengangguran di Kabupaten Sleman yang di paparkan oleh Tim Peneliti yaitu dengan model kelembagaan, mendesain lembaga yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan pengangguran mulai dari Pemerintah, Masyarakat,  Perusahaan, Pendidikan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Lembaga (ULK) bertugas mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, mengimplementasikan solusi serta Monitoring dan Evaluasi.

Berdasarkan survey yang diselenggarakan, rata-rata responden tidak mempermasalahkan apakah ULK yang diusulkan ini akan berada di dalam struktur organisasi Pemerintah atau dikelola secara mandiri, dengan catatan pada kreatifitas jika lembaga tersebut dikelola pemerintah.

Berbagai tanggapan dan masukan yang diberikan oleh peserta FGD ini antara lain adalah:

  • Berkaitan dengan aturan perundangan dalam pembentukan suatu lembaga pemerintah
  • Adanya kesenjangan antara tenaga kerja dengan pasar kerja
  • Aturan yang diterapkan tidak bisa mendukung pemberdayaan BLK
  • Permasalahan mental tenaga kerja Kabupaten Sleman
  • Memaksimalkan peran dan fungsi BLK
  • Keterlibatan sektor pendidikan formal

 

Dalam tanggapannya Tim Peneliti menyampaikan  bahwa permasalahan pengangguran dapat dibagi menjadi permasalahan mindset (pola pikir) dan permasalahan kompetensi/skill, dimana mindset merupakan program jangka panjang, sedangkan kompetensi/skill adalah program jangka pendek yang segera harus dilaksanakan. Sedangkan untuk lembaga yang ada (BLK Kabupaten Sleman) perlu di desain kembali (redesign) BLK dengan karakter mandiri dan inovatif yang bisa memaksimalkan sumberdaya tanpa melanggar aturan.

Selain model kelembagaan yang ditawarkan sebagai solusi permasalahan pengangguran, juga dimunculkan ekonomi kreatif sebagai salah satu alternatif mengingat bahwa potensi besar yang belum sepenuhnya dimaksimalkan dalam sektor ini.(bidang ekonomi)