Apa itu sanitasi? Berdasarkan catatan dari World Health Organization (WHO), sanitasi secara umum mengacu pada penyediaan fasilitas dan layanan untuk pembuangan urin dan tinja yang aman. Sanitasi yang tidak memadai adalah penyebab utama penyakit di seluruh dunia dan sanitasi diketahui memiliki dampak positif bagi kesehatan baik di lingkungan rumah tangga dan di masyarakat pada umumnya. Kata ‘Sanitasi‘ juga mengacu pada kemampuan menjaga kondisi higienis, melalui layanan pengumpulan sampah dan pembuangan air limbah (WHO, 2015).
Dampak yang mungkin ditimbulkan oleh pengelolaan sanitasi yang buruk adalah turunnya kualitas lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, dan tentunya akan berdampak pada sektor yang lain misalnya sektor kunjungan wisatawan, sektor pendidikan dengan menurunkan keaktifan siswa masuk sekolah yang diakibatkan banyaknya penyakit yang berhubungan dengan sanitasi yang buruk. Penyakit yang sering timbul antara lain, yaitu diare, tiphus, cholera, hepatitis, demam berdarah, dan penyakit kulit.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab.) Sleman sejak beberapa tahun yang lain memang fokus dalam pembenahan dan pembinaan melalui kegiatan yang berhubungan dengan sanitasi. Salah satu program nyata yang dilakukan oleh Pemkab. Sleman adalah membangun sarana Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) komunal di tujuh (7) lokasi yang berbeda. Pembangunan tersebut dapat terlaksana atas kerja sama dengan masyarakat dan dibantu pendanaan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Pusat. Tulisan ini mencoba untuk menggambarkan kondisi pengelolaan sanitasi di Kabupaten Sleman sampai dengan akhir tahun 2015.
Program sanitasi yang telah dilakukan di Kabupaten Sleman setidaknya mencakup tiga (3) bidang utama, yaitu bidang air limbah, bidang persampahan, dan bidang drainase. Berdasarkan data terakhir dalam bidang air limbah menyebutkan bahwa ada sekitar 83,46 % Kepala Keluarga (KK) yang memiliki dan menggunakan jamban yang layak. Jumlah tersebut dengan rincian 78,14% berupa jamban sistem setempat, 4,58% adalah IPAL Komunal, dan 0,74% adalah Sambungan Rumah (SR) ke IPAL Terpusat. Disisi lain, sebagian masyarakat di Kabupaten Sleman masih menggunakan jamban tidak layak yaitu sebesar 13,57% KK, dan masih ada sekitar 9.000 KK yang Buang Air Besar (BAB) sembarangan atau 2,97% dari total KK di Kab. Sleman.
Dalam bidang pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman dapat digambarkan dalam tiga (3) kategori, yaitu pengelolaan sampah sistem terpusat pada kawasan perkotaan, sistem pengelolaan sampah mandiri, dan sistem swakelola dan liar. Pengelolaan sampah sistem terpusat ini hanya menjangkau sampah dengan prosentase sekitar 22,41% untuk seluruh sampah di wilayah kabupaten. Dengan perkiraan volume sampah sekitar 1.551 m3/hari dari 545.694 orang penduduk, sampah yang terangkut hanya sekitar 635,44 m3/hari. Sisanya sekitar 74% sampah dikelola sendiri oleh masyarakat baik melalui sistem setempat dan dibuang secara liar misalnya dibakar, dibuang di sungai, dan di pekarangan. Ada kabar yang cukup menggembirakan dimana banyak warga masyarakat yang mulai sadar akan pengelolaan sampah. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya 188 kelompok masyarakat pengelolan sampah mandiri. Namun pengelolaan sampah secara mandiri ini secara kuantitas dan prosentase masih dangat kecil yaitu sebesar 103 m3/hari (3,63%).
Sedangkan dalam bidang drainase, Kabupaten Sleman diuntungkan dari profil dan morfologi wilayah dimana kabupaten ini sebagian besar tersusun dari material Gunungapi Merapi dengan sifat material porus dan mudah meresapkan air. Hal tersebut ditambah lagi dengan kontur wilayah dengan kelerengan sekitar 3% – 45 % di sekitar puncak, membuat daerah ini tidak pernah mengalami banjir. Namun, kondisi berbeda saat hujan deras dimana di Kawasan Perkotaan Yogyakarta yang masuk di kawasan Kabupaten Sleman banyak terdapat genangan sesaat. Genangan sesaat tersebut misalnya terjadi di Jalan Gejayan, Jalan Godean, dan Jalan Kaliurang sekitar kampus Universitas Gadjah Mada.
Sebagai penutup pengelolaan sanitasi di Kabupaten Sleman pada posisi kualifikasi memadai, namun ada beberapa hal yang harus diprogramkan lebih lanjut antara lain yaitu:
1. Program peningkatan pengelolaan untuk mengantisipasi pertumbuhan penduduk dan kegiatan budidaya, serta mempertahankan layanan sarana-prasarana yang ada.
2. Program inovasi terus menerus dalam pengelolaan sanitasi (misalnya IPAL, Pengelolaan sampah 3R, Transfer Depo, ecodrainage, dsb)
3. Program sistem kerjasama pengelolaan sanitasi dengan daerah lain/lembaga pembangunan/perguruan tinggi/Corporate Social Responsibility (CSR).
4. Program peningkatan peran serta masyarakat/stakeholders sebagai pengguna layanan sanitasi.
5. Program tindakan tegas dan segera untuk mengatasi sampah liar. **(JFP-Bidang Fispra).