Jabatan fungsional pada lingkup kerja di Pemerintah Kabupaten (Pemkab.) Sleman cukup banyak, antara lain yaitu  guru, arsiparis, pustakawan, auditor, penyuluh pertanian, penyuluh kehutanan, penyuluh perindustrian, dll. Namun yang terbaru adalah fungsional perencana. Di dalam Peraturan Bupati no. 24 tahun 2010 tentang jabatan fungsional, termaktub bahwa jabatan fungsional merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. Sedangkan Jabatan Fungsional Perencanaan merupakan jabatan fungsional pada organisasi lingkup perencanaan yang melakukan kegiatan perencanaan.

Sejak sekitar tahun 2007, Jabatan Fungsional Perencana (JFP) direncanakan dan sudah ada sekitar 20 orang Fungsional Umum (staf) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sleman yang didiklatkan. Namun seiring perjalanan waktu, sebagian PNS yang didiklatkan Fungsional Perencana sudah banyak yang menduduki jabatan strktural, dan sebagian yang lain tidak bersedia diangkat dalam JFP tersebut. Masih ada pandangan bahwa JFP ini merupakan jabatan kelas dua, dikarenakan terbatasnya jabatan struktural, bahkan ada pandangan bahwa PNS yang menduduki JFP ini merupakan PNS yang tidak kompeten untuk menduduki jabatan struktural. Adanya persepsi tersebut yang menyebabkan JFP ini tidak dapat berkembang secara baik, dan tidak ada kebanggaan bagi para pengampu jabatan fungsional perencana tersebut.

Pejabat Fungsional Perencana (PFP) yang merupakan PNS yang menduduki JFP di Pemerintah Kab. Sleman sudah diangkat sejak 01 Juli 2014, sebanyak tiga (3) orang yang semua ditempatkan di Bappeda Kabupaten Sleman. Ketiga PFP tersebut memiliki jabatan yang sama yaitu Fungsional Perencana Pertama. Untuk kedepannya, Pemerintah Kab. Sleman juga akan mengangkat setidaknya tiga (3) orang yang sudah siap sebagai PFP, yaitu satu orang fungsional perencana pertama, satu orang fungsional perencana muda, dan satu orang fungsional perencana madya spasial.

Haryanto (2013) menyebutkan bahwa kegiatan sehari-hari seorang PFP dapat diajukan sebagai angka kredit. Misalnya menyiapkan memo, surat, pidato pimpinan, menghadiri rapat, menyiapkan bahan rapat pimpinan, atau kegiatan lain yang sejenis dapat diajukan sebagai angka kredit dengan sedikit kreatifitas. Kegiatan-kegiatan tersebut tentunya tidak dapat langsung dijadikan sebagai bukti melakukan kegiatan perencanaan, karena format-format tersebut bukanlah format yang diperbolehkan/dibakukan sebagai bukti laporan dalam kegiatan perencanaan. Untuk diingat bagi para PFP adalah harus memahami bentuk laporan yang diperbolehkan dalam kegiatan perencanaan. Memo, surat dan format pidato pimpinan, serta menghadiri rapat harus diterjemahkan ke dalam format laporan kegiatan perencanaan. Maksud dari kata “diterjemahkan” disini adalah merubah substansi atau isi memo, surat atau rapat ke dalam format laporan dan butir-butir kegiatan perencanaan.

Untuk kasus di Bidang Fisik dan Prasarana, Bappeda Kabupaten Sleman, biasanya PFP diberi tugas untuk menghadiri rapat dan bahkan terkadang PFP ini sendiri yang turut serta diundang dalam sebuah rapat. Jika PFP ini hanya sekedar datang, duduk, dan sebagai pendengar setia dalam rapat atau hanya bertindak sebagai notulen rapat, tidak dapat dijadikan sebagai bukti fisik dalam penilaian angka kredit kegiatan perencanaan. Untuk itu PFP ini harus kreatif untuk menterjemahkan kegiatan-kegiatan rapat tersebut menjadi kegiatan perencaraan yang dapat dijadikan angka kredit.

Prinsipnya adalah bahwa filosofi pimpinan unit kerja atau PFP diundang dalam sebuah pertemuan bertujuan untuk memberikan sumbang saran, masukan, pemikiran terhadap tema atau fokus yang didiskusikan dalam pertemuan. Sekedar hadir di dalam rapat, kemudian menyampaikan gagasan-gagasan tanpa dilakukan secara tertulis juga tidak dapat dinilai ke dalam angka kredit perencana. Untuk itu yang perlu dilakukan oleh PFP ketika menghadiri rapat, agar rapat dapat dijadikan angka kredit perencana adalah dengan menyiapkan tulisan dalam bentuk makalah dengan substansi yang sesuai dengan tema rapat dan struktur makalah sekurang-kurang mencakup tujuh (7) aspek, yaitu:

  1. Judul
  2. Penulis
  3. Pendahuluan
  4. Tujuan dan Sasaran
  5. Pengumpulan dan analisa data (Pembahasan)
  6. Kesimpulan dan Rekomendasi
  7. Daftar Pustaka.

Makalah yang sudah disusun tersebut dapat dijadikan sebagai bukti fisik melakukan kegiatan pengembangan profesi perencanaan sesuai butir III.A.5 lampiran I, Kepmen PAN No. 16/M.PAN/3/2001 tentang JFP dan Angka Kreditnya. Poin tersebut berbunyi menyampaikan prasaran berupa tinjauan gagasan atau usulan ilmiah dalam pertemuan ilmiah dibidang perencanaan pembangunan dengan nilai angka kredit 2,5.

Tugas menyiapkan bahan rapat sebagai contoh Rapat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dapat juga dijadikan sebagai bukti fisik telah melakukan kegiatan perencanaan, dengan catatan harus merubah format bahan rapat menjadi sebuah makalah yang sesuai dengan bentuk baku bukti fisik telah melakukan tugas perencanaan. Disamping tugas tersebut, PFP juga diberi tugas untuk menghadiri rapat yang bersifat rutin, misalnya menghadiri tinjauan lapangan dan rapat pembahasan Izin Pemanfaatan Tanah (IPT) dan Izin Perubahan Pemanfaatan Tanah (IPPT) atas undangan dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT). Rapat IPT dan IPPT ini biasanya dilaksanakan satu-dua kali dalam seminggu, sehingga apabila PFP kreatif dapat mengumpulkan angka kredit dari kegiatan tersebut.

Sebagai penutup tugas harian yang berikan kepada PFP dapat dijadikan angka kredit dengan catatan harus melakukan sedikit kreatifitas untuk membuat catatan perencanaan. Disamping kreatifitas dan komitmen dari PFP, diperlukan juga perencanaan perolehan angka kredit per tahun, dapat pula per semester. Hal ini akan menjadikan arah dan alur kerja sesuai dengan target waktu yang diinginkan sebagai bahan untuk naik pangkat dan atau naik jabatan. Dan yang paling penting adalah PFP tidak dapat bekerja optimal, apabila tidak ada dukungan dari pimpinan selaku pejabat pembina fungsional perencana. (*abdur rahman, pfp_bappeda sleman)