Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2013 tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata, Dan Izin Praktik Kerja Lapangan, maka persyaratan izin penelitian, KKN dan PKL adalah sebagai berikut: PERSYARATAN IZIN PENELITIAN A. Bagi Pemohon Baru Surat permohonan izin penelitian dari Perguruan Tinggi atau Biro Adpem Pemda DIY (bila lokus penelitian dilakukan lintas Kabupaten), Proposal penelitian, yang telah disetujui oleh Dosen pembimbing dan daftar pertanyaan, Fotokopi KTP, Membawa persyaratan no 1 s/d 3 ke Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Sleman untuk mendapatkan surat rekomendasi penelitian, Membawa surat rekomendasi penelitian ke Bappeda untuk mendapatkan surat izin penelitian, Mengisi surat pernyataan sanggup menyerahkan hasil penelitian (Blangko tersedia di Bappeda atau bisa diunduh di halaman ini ; item C), Surat keterangan dari Kemenristek dan Gubernur bagi pemohon yang berstatus Warga Negara Asing. Surat izin penelitian dapat langsung diproses dan ditunggu. B. Bagi Pemohon Perpanjangan Izin Penelitian Perpanjangan izin penelitian diberikan kepada peneliti yang masih akan melanjutkan penelitian di lapangan namun surat izin penelitian yang diterbitkan oleh Bappeda telah habis masa berlakunya. Pemohon dapat langsung mengajukan permohonan perpanjangan izin penelitian ke Bappeda dengan membawa syarat sebagai berikut: Surat permohonan perpanjangan izin penelitian dari Perguruan Tinggi atau Biro Adpem Pemda DIY, Mengisi surat pernyataan sanggup menyerahkan hasil penelitian (Blangko tersedia di Bappeda atau bisa diunduh di halaman ini ; item C), Surat izin penelitian yang lama, Surat keterangan dari Kemenristek dan Gubernur bagi pemohon yang berstatus Warga Negara Asing. Surat perpanjangan izin penelitian dapat langsung diproses dan ditunggu. C. Formulir Surat Pernyataan Sanggup Menyerahkan Hasil Penelitian Formulir Surat pernyataan sanggup menyerahkan hasil penelitian dapat di download disini. Setelah diisi diserahkan ke Bappeda Kabupaten Sleman. PERSYARATAN IZIN PKL Surat permohonan izin PKL dari Instansi/ Lembaga Pendidikan, Surat persetujuan lokasi yang ditandatangani oleh Kepala Instansi (SKPD), Proposal kegiatan PKL, Surat izin PKL dapat diproses jika syarat sudah lengkap, Surat izin PKL dapat langsung diproses dan ditunggu. PERSYARATAN IZIN KKN Surat permohonan izin KKN dari LPPM/DPPM Perguruan Tinggi yang bersangkutan, Surat persetujuan lokasi yang ditandatangani oleh Kepala Desa setempat dan diketahui oleh Camat setempat, Proposal kegiatan KKN, Surat izin KKN dapat diproses jika syarat sudah lengkap, Surat izin KKN akan diterbitkan setelah disetujui oleh Kepala Bappeda (2 s/d 3 hari setelah proses pengajuan). Bagan/mekanisme/alur permohonan izin penelitian/KKN/PKL dapat dilihat disini.

Pengumuman

PERSYARATAN IZIN PENELITIAN
Jumat Pahing, 12 Februari 2016

RENCANA UMUM PENGADAAN BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2016

Dituliskan di kategori: Berita | Dibaca

Berkaitan dengan perencanaan anggaran Tahun 2016, Bappeda Kabupaten Sleman dengan ini mengumumkan Rencana Umum Pengadaan untuk Tahun Anggaran 2016. Rencana Umum Pengadaan Bappeda Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2016 dapat di download pada Swakelola dan Paket Penyedia [...]

Selengkapnya »

Rabu Pon, 18 Mei 2016

FOCUS GROUP DISCUSSION MINAPADI KOLAM DALAM DI KABUPATEN SLEMAN

Dituliskan di kategori: Berita | Dibaca

Apel pagi ini Rabu (11/5/2016), disampaikan oleh Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan, Sri Nurhidayah, S.Si, MT, tentang Focus Group Discussion (FGD) Minapadi Kolam Dalam (Minakodal) yang diselenggarakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kabupaten Sleman. Minakodal yang dikembangkan di Kabupaten Sleman memiliki konstruksi kolam dalam (kodal) sehingga lebih dikenal dengan sebutan minakodal atau minapadi kolam dalam. Lahan mina

[...]

Selengkapnya »

Selasa Pahing, 17 Mei 2016

BAPPEDA KOTA TEGAL BELAJAR TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA KE BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN

Dituliskan di kategori: Berita | Dibaca

Kamis (12/05/2016), Bappeda Kabupaten Sleman menerima kunjungan kerja Bappeda Kota Tegal yang ingin membentuk Jabatan Fungsional Perencana (JFP). Kunjungan ini diterima langsung oleh Drs. Agung Armawanta, MT, selaku Sekretaris Bappeda Kabupaten Sleman. Dalam kunjungan ini Bappeda Kota Tegal ingin belajar tentang pembentukan dan pengangkatan JFP untuk pertama kali dan belajar tentang seluk beluk JFP yang ada di Kabupaten

[...]

Selengkapnya »

Rabu Pahing, 27 April 2016

Alokasi Dana Keistimewaan DIY di Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2016

Dituliskan di kategori: Berita | Dibaca

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan istimewa tersebut meliputi wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang tentang Pemerintahan daerah. Untuk melaksanakan kewenangan istimewa tersebut maka dialokasikan dana keistimewaan DIY. Di dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pengelolaan [...]

Selengkapnya »

Jumat Pahing, 22 April 2016

BANTUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2016

Dituliskan di kategori: Berita | Dibaca

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Daerah dan Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah, Bantuan Keuangan Daerah adalah bantuan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa/Kelurahan dalam bentuk uang yang dialokasikan pada belanja tidak langsung dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan daerah ini terdiri dari a) Bantuan Keuangan [...]

Selengkapnya »

Kamis Legi, 21 April 2016

DANA TUGAS PEMBANTUAN KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2016

Dituliskan di kategori: Berita | Dibaca

Pada tahun anggaran 2016 ini, Kabupaten Sleman kembali menerima Dana Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat. Pelaksanaan kegiatan dengan Dana Tugas Pembantuan merupakan tindak lanjut pelaksanaan penugasan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai implementasi dari PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta PP Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Dana Tugas [...]

Selengkapnya »