Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2013 tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata, Dan Izin Praktik Kerja Lapangan, maka persyaratan izin penelitian, KKN dan PKL adalah sebagai berikut: PERSYARATAN IZIN PENELITIAN A. Bagi Pemohon Baru Surat permohonan izin penelitian dari Perguruan Tinggi atau Biro Adpem Pemda DIY (bila lokus penelitian dilakukan lintas Kabupaten), Proposal penelitian, yang telah disetujui oleh Dosen pembimbing dan daftar pertanyaan, Fotokopi KTP, Membawa persyaratan no 1 s/d 3 ke Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Sleman untuk mendapatkan surat rekomendasi penelitian, Membawa surat rekomendasi penelitian ke Bappeda untuk mendapatkan surat izin penelitian, Mengisi surat pernyataan sanggup menyerahkan hasil penelitian (Blangko tersedia di Bappeda atau bisa diunduh di halaman ini ; item C), Surat keterangan dari Kemenristek dan Gubernur bagi pemohon yang berstatus Warga Negara Asing. Surat izin penelitian dapat langsung diproses dan ditunggu. B. Bagi Pemohon Perpanjangan Izin Penelitian Perpanjangan izin penelitian diberikan kepada peneliti yang masih akan melanjutkan penelitian di lapangan namun surat izin penelitian yang diterbitkan oleh Bappeda telah habis masa berlakunya. Pemohon dapat langsung mengajukan permohonan perpanjangan izin penelitian ke Bappeda dengan membawa syarat sebagai berikut: Surat permohonan perpanjangan izin penelitian dari Perguruan Tinggi atau Biro Adpem Pemda DIY, Mengisi surat pernyataan sanggup menyerahkan hasil penelitian (Blangko tersedia di Bappeda atau bisa diunduh di halaman ini ; item C), Surat izin penelitian yang lama, Surat keterangan dari Kemenristek dan Gubernur bagi pemohon yang berstatus Warga Negara Asing. Surat perpanjangan izin penelitian dapat langsung diproses dan ditunggu. C. Formulir Surat Pernyataan Sanggup Menyerahkan Hasil Penelitian Formulir Surat pernyataan sanggup menyerahkan hasil penelitian dapat di download disini. Setelah diisi diserahkan ke Bappeda Kabupaten Sleman. PERSYARATAN IZIN PKL Surat permohonan izin PKL dari Instansi/ Lembaga Pendidikan, Surat persetujuan lokasi yang ditandatangani oleh Kepala Instansi (SKPD), Proposal kegiatan PKL, Surat izin PKL dapat diproses jika syarat sudah lengkap, Surat izin PKL dapat langsung diproses dan ditunggu. PERSYARATAN IZIN KKN Surat permohonan izin KKN dari LPPM/DPPM Perguruan Tinggi yang bersangkutan, Surat persetujuan lokasi yang ditandatangani oleh Kepala Desa setempat dan diketahui oleh Camat setempat, Proposal kegiatan KKN, Surat izin KKN dapat diproses jika syarat sudah lengkap, Surat izin KKN akan diterbitkan setelah disetujui oleh Kepala Bappeda (2 s/d 3 hari setelah proses pengajuan). Bagan/mekanisme/alur permohonan izin penelitian/KKN/PKL dapat dilihat disini.

Pengumuman

PERSYARATAN IZIN PENELITIAN
Kamis Pahing, 12 Juni 2014

RENCANA UMUM PENGADAAN BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2015

Dituliskan di kategori: Berita | Dibaca

Berkaitan dengan perencanaan anggaran Tahun 2015, Bappeda Kabupaten Sleman dengan ini mengumumkan Rencana Umum Pengadaan untuk Tahun Anggaran 2015. Rencana Umum Pengadaan Bappeda Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2015 dapat di download pada Paket Penyedia dan [...]

Selengkapnya »

Kamis Kliwon, 16 April 2015

BAPPEDA SLEMAN IKUTI SELEKSI TAHAP IV ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA TAHUN 2015

Dituliskan di kategori: Berita | Dibaca

Setelah berhasil menjadi terbaik I Reka Cipta Bhakti Nugraha Tahun 2015 tingkat Pemda DIY, Kabupaten Sleman maju mewakili DIY dalam seleksi tahap IV Anugerah Pangripta Nusantara Kabupaten/Kota 2015. Seleksai tersebut diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 14 April 2015 bertempat di Gedung Madiun Bappenas Jakarta. DELEGASI Hadir dalam acara tersebut Kepala Bappeda [...]

Selengkapnya »

Kamis Pon, 9 April 2015

MENGGAGAS PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN MENENGAH UNGGULAN DI KABUPATEN SLEMAN

Dituliskan di kategori: Artikel | Dibaca

Berbicara mengenai perencanaan pembangunan di Kabupaten Sleman tentu tidak bisa lepas dari perencanaan pendidikan baik di jenjang usia dini sampai dengan jenjang pendidikan tingkat atas. Masterplan perencanaan pembangunan pendidikan yang baik akan mengawali dan berujung pada meningkatnya pemerataan kualitas pendidikan yang akan dijalani oleh anak didik. Peningkatan mutu pendidikan tidak hanya didasarkan pada unsur kualitas mutu tenaga pengajar atau [...]

Selengkapnya »

Rabu Kliwon, 1 April 2015

SLEMAN RAIH PENGHARGAAN REKA CIPTA BHAKTI NUGRAHA DARI PEMDA DIY

Dituliskan di kategori: Berita | Dibaca

  Pada tahun 2015 ini Pemkab Sleman mendapatkan satu lagi penghargaan ditingkat Provinsi, yakni¬† sebagai terbaik I Reka Cipta Bhakti Nugraha Tahun 2015. Penghargaan ini merupakan penghargaan sebagai kabupaten/kota terbaik diantara empat kabupaten dan kota di DIY dari sisi perencanaan pembangunan daerah dengan melihat Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015. Atas keberhasilan Kabupaten Sleman dalam meraih penghargaan sebagai terbaik I Reka [...]

Selengkapnya »

Jumat Kliwon, 27 Maret 2015

PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015

Dituliskan di kategori: Berita | Dibaca

PenyelenggaraanMusrenbanginimerupakan forum strategis untuk melakukan musyawarah membahas aktivitas pembangunan daerah Sleman yang akan dilaksanakan pada tahun 2016. Perencanaan pembangunan tahun 2016 diharapkan dapat dilakukan dengan lebih cermat dan terkoordinasi. Perencanaan pelaksanaan kegiatan pembangunan diharapkan dapat mengantisipasi dan menjawab permasalahan yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Demikian yang disampaikan Bupati Sleman, Sri Purnomo pada pelaksanaan Musrenbang tersebut. Musrenbang Kabupaten dilaksanakan pada hari [...]

Selengkapnya »

Selasa Pahing, 24 Maret 2015

ALOKASI DANA TUGAS PEMBANTUAN YANG DIKELOLA PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015

Dituliskan di kategori: Berita | Dibaca

Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun anggaran 2015 kembali mendapatkan alokasi Dana Tugas Pembantuan (TP) dari Pemerintah Pusat yang tersebar di 3 SKPD yaitu Dinas Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; dan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial. Sedangkan untuk alokasi Dana Urusan Bersama (UB) pada tahun anggaran 2015 ini tidak ada. Tugas Pembantuan merupakan wewenang pemerintah pusat yang ditugaskan kepada [...]

Selengkapnya »