Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2013 tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata, Dan Izin Praktik Kerja Lapangan, maka persyaratan izin penelitian, KKN dan PKL adalah sebagai berikut: PERSYARATAN IZIN PENELITIAN A. Bagi Pemohon Baru Surat permohonan izin penelitian dari Perguruan Tinggi atau Biro Adpem Pemda DIY (bila lokus penelitian dilakukan lintas Kabupaten), Proposal penelitian, yang telah disetujui oleh Dosen pembimbing dan daftar pertanyaan, Fotokopi KTP, Membawa persyaratan no 1 s/d 3 ke Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Sleman untuk mendapatkan surat rekomendasi penelitian, Membawa surat rekomendasi penelitian ke Bappeda untuk mendapatkan surat izin penelitian, Mengisi surat pernyataan sanggup menyerahkan hasil penelitian (Blangko tersedia di Bappeda atau bisa diunduh di halaman ini ; item C), Surat keterangan dari Kemenristek dan Gubernur bagi pemohon yang berstatus Warga Negara Asing. Surat izin penelitian dapat langsung diproses dan ditunggu. B. Bagi Pemohon Perpanjangan Izin Penelitian Perpanjangan izin penelitian diberikan kepada peneliti yang masih akan melanjutkan penelitian di lapangan namun surat izin penelitian yang diterbitkan oleh Bappeda telah habis masa berlakunya. Pemohon dapat langsung mengajukan permohonan perpanjangan izin penelitian ke Bappeda dengan membawa syarat sebagai berikut: Surat permohonan perpanjangan izin penelitian dari Perguruan Tinggi atau Biro Adpem Pemda DIY, Mengisi surat pernyataan sanggup menyerahkan hasil penelitian (Blangko tersedia di Bappeda atau bisa diunduh di halaman ini ; item C), Surat izin penelitian yang lama, Surat keterangan dari Kemenristek dan Gubernur bagi pemohon yang berstatus Warga Negara Asing. Surat perpanjangan izin penelitian dapat langsung diproses dan ditunggu. C. Formulir Surat Pernyataan Sanggup Menyerahkan Hasil Penelitian Formulir Surat pernyataan sanggup menyerahkan hasil penelitian dapat di download disini. Setelah diisi diserahkan ke Bappeda Kabupaten Sleman. PERSYARATAN IZIN PKL Surat permohonan izin PKL dari Instansi/ Lembaga Pendidikan, Surat persetujuan lokasi yang ditandatangani oleh Kepala Instansi (SKPD), Proposal kegiatan PKL, Surat izin PKL dapat diproses jika syarat sudah lengkap, Surat izin PKL dapat langsung diproses dan ditunggu. PERSYARATAN IZIN KKN Surat permohonan izin KKN dari LPPM/DPPM Perguruan Tinggi yang bersangkutan, Surat persetujuan lokasi yang ditandatangani oleh Kepala Desa setempat dan diketahui oleh Camat setempat, Proposal kegiatan KKN, Surat izin KKN dapat diproses jika syarat sudah lengkap, Surat izin KKN akan diterbitkan setelah disetujui oleh Kepala Bappeda (2 s/d 3 hari setelah proses pengajuan). Bagan/mekanisme/alur permohonan izin penelitian/KKN/PKL dapat dilihat disini.

Pengumuman

PERSYARATAN IZIN PENELITIAN
Selasa Legi, 31 Mei 2016

RENCANA UMUM PENGADAAN BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2016

Dituliskan di kategori: Berita | Dibaca

Berkaitan dengan perencanaan anggaran Tahun 2016, Bappeda Kabupaten Sleman dengan ini mengumumkan Rencana Umum Pengadaan untuk Tahun Anggaran 2016. Rencana Umum Pengadaan Bappeda Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2016 dapat di download pada Swakelola dan Paket Penyedia [...]

Selengkapnya »

Jumat Wage, 12 Agustus 2016

BAPPEDA SLEMAN SELENGGARAKAN FORUM GROUP DISCUSSION PENGELOLAAN PENGANGGURAN KABUPATEN SLEMAN

Dituliskan di kategori: Berita | Dibaca

Bertempat di Ruang Dhandhanggulo Bappeda Sleman, Kamis (11/8/2016)  diselenggarakan Forum Group Discussion (FGD) dalam rangka Penyusunan  Prencanaan Pengembangan Tenaga Kerja  Kabupaten Sleman Tahun 2016.   Acara tersebut diikuti oleh Dinas Tenagakerja dan Sosial, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sleman, Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan, Bagian Organisasi, Bagian Perekonomian, Bidang Sosial Pemerintahan Bappeda Kabupaten Sleman, serta Tim Peneliti [...]

Selengkapnya »

Kamis Legi, 4 Agustus 2016

PENYUSUNAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL BUDAYA

Dituliskan di kategori: Berita | Dibaca

Evaluasi merupakan suatu kegiatan yang penting untuk dilaksanakan dan merupakan salah satu siklus pengelolaan pembangunan. Dalam perencanaan pembangunan daerah diperlukan evaluasi yang meliputi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah, evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 menyampaikan definisi bahwa pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah adalah upaya mengendalikan [...]

Selengkapnya »

Selasa Pon, 7 Juni 2016

PFP BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN MENERIMA KUNJUNGAN KERJA DARI BAPPEDA KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN

Dituliskan di kategori: Berita | Dibaca

Kab. Banjar Kalsel Gambar 1. Kunjungan Kerja Bappeda Kabupaten Banjar.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Rabu lalu (01/06/2016) melakukan studi banding dan belajar tentang sistem administrasi dan pelaporan angka kredit bagi Pejabat Fungsional Perencana (PFP). Kunjungan kerja ini dipimpin langsung oleh Kasubbag. Umum dan Kepegawaian, [...]

Selengkapnya »

Jumat Pahing, 27 Mei 2016

WAKIL BUPATI SLEMAN MEMBUKA MUSRENBANG RPJMD KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016-2021

Dituliskan di kategori: Berita | Dibaca

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu termasuk [...]

Selengkapnya »