Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2013 tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata, Dan Izin Praktik Kerja Lapangan, maka persyaratan izin penelitian, KKN dan PKL adalah sebagai berikut: PERSYARATAN IZIN PENELITIAN A. Bagi Pemohon Baru Surat permohonan izin penelitian dari Perguruan Tinggi atau Biro Adpem Pemda DIY (bila lokus penelitian dilakukan lintas Kabupaten), Proposal penelitian, yang telah disetujui oleh Dosen pembimbing dan daftar pertanyaan, Fotokopi KTP, Membawa persyaratan no 1 s/d 3 ke Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Sleman untuk mendapatkan surat rekomendasi penelitian, Membawa surat rekomendasi penelitian ke Bappeda untuk mendapatkan surat izin penelitian, Mengisi surat pernyataan sanggup menyerahkan hasil penelitian (Blangko tersedia di Bappeda atau bisa diunduh di halaman ini ; item C), Surat keterangan dari Kemenristek dan Gubernur bagi pemohon yang berstatus Warga Negara Asing. Surat izin penelitian dapat langsung diproses dan ditunggu. B. Bagi Pemohon Perpanjangan Izin Penelitian Perpanjangan izin penelitian diberikan kepada peneliti yang masih akan melanjutkan penelitian di lapangan namun surat izin penelitian yang diterbitkan oleh Bappeda telah habis masa berlakunya. Pemohon dapat langsung mengajukan permohonan perpanjangan izin penelitian ke Bappeda dengan membawa syarat sebagai berikut: Surat permohonan perpanjangan izin penelitian dari Perguruan Tinggi atau Biro Adpem Pemda DIY, Mengisi surat pernyataan sanggup menyerahkan hasil penelitian (Blangko tersedia di Bappeda atau bisa diunduh di halaman ini ; item C), Surat izin penelitian yang lama, Surat keterangan dari Kemenristek dan Gubernur bagi pemohon yang berstatus Warga Negara Asing. Surat perpanjangan izin penelitian dapat langsung diproses dan ditunggu. C. Formulir Surat Pernyataan Sanggup Menyerahkan Hasil Penelitian Formulir Surat pernyataan sanggup menyerahkan hasil penelitian dapat di download disini. Setelah diisi diserahkan ke Bappeda Kabupaten Sleman. PERSYARATAN IZIN PKL Surat permohonan izin PKL dari Instansi/ Lembaga Pendidikan, Surat persetujuan lokasi yang ditandatangani oleh Kepala Instansi (SKPD), Proposal kegiatan PKL, Surat izin PKL dapat diproses jika syarat sudah lengkap, Surat izin PKL dapat langsung diproses dan ditunggu. PERSYARATAN IZIN KKN Surat permohonan izin KKN dari LPPM/DPPM Perguruan Tinggi yang bersangkutan, Surat persetujuan lokasi yang ditandatangani oleh Kepala Desa setempat dan diketahui oleh Camat setempat, Proposal kegiatan KKN, Surat izin KKN dapat diproses jika syarat sudah lengkap, Surat izin KKN akan diterbitkan setelah disetujui oleh Kepala Bappeda (2 s/d 3 hari setelah proses pengajuan). Bagan/mekanisme/alur permohonan izin penelitian/KKN/PKL dapat dilihat disini.

Pengumuman

PERSYARATAN IZIN PENELITIAN
Selasa Legi, 31 Mei 2016

RENCANA UMUM PENGADAAN BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2016

Dituliskan di kategori: Berita | Dibaca

Berkaitan dengan perencanaan anggaran Tahun 2016, Bappeda Kabupaten Sleman dengan ini mengumumkan Rencana Umum Pengadaan untuk Tahun Anggaran 2016. Rencana Umum Pengadaan Bappeda Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2016 dapat di download pada Swakelola dan Paket Penyedia [...]

Selengkapnya »

Jumat Pon, 30 September 2016

PEMBANGUNAN GENDER DI KABUPATEN SLEMAN,

Dituliskan di kategori: Artikel | Dibaca

Pembangunan gender tercerminkan pada angka IPG (Indikator Pembangunan Gender),dimana kabupaten Sleman mempunyai catatan nilai yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 tercatat angka IPG 96,09 peringkat ke 2 di DIY setelah Kota Yogyakarta. Penerapan PUG di suatu daerah secara nasional dievaluasi antara lain dengan pemberian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) oleh pemerintah pusat, yaitu suatu penilaian sejauh mana [...]

Selengkapnya »

Senin Pahing, 19 September 2016

PENGENDALIAN DAN EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Dituliskan di kategori: Artikel | Dibaca

Kegiatan pengendalian dan evaluasi di dalam siklus perencanaan pembangunan sangatlah penting karena hasil pengendalian dan evaluasi dapat digunakan sebagai salah satu umpan balik bagi perencanaan untuk menyusun perencanaan yang lebih tepat dan berkualitas. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan [...]

Selengkapnya »

Selasa Pahing, 30 Agustus 2016

RPJMD KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016-2021 SELESAI DISUSUN

Dituliskan di kategori: Berita | Dibaca

Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 bahwa rancangan peraturan daerah tentang RPJMD kabupaten harus sudah ditetapkan menjadi peraturan daerah tentang RPJMD paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Dengan telah dilantiknya Bupati Sleman dan Wakil Bupati Sleman pada Tanggal 17 Februari 2016 untuk masa jabatan 2016 – 2021, maka Perda tentang RPJMD juga telah disahkan [...]

Selengkapnya »

Jumat Wage, 12 Agustus 2016

BAPPEDA SLEMAN SELENGGARAKAN FORUM GROUP DISCUSSION PENGELOLAAN PENGANGGURAN KABUPATEN SLEMAN

Dituliskan di kategori: Berita | Dibaca

Bertempat di Ruang Dhandhanggulo Bappeda Sleman, Kamis (11/8/2016)  diselenggarakan Forum Group Discussion (FGD) dalam rangka Penyusunan  Prencanaan Pengembangan Tenaga Kerja  Kabupaten Sleman Tahun 2016.   Acara tersebut diikuti oleh Dinas Tenagakerja dan Sosial, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sleman, Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan, Bagian Organisasi, Bagian Perekonomian, Bidang Sosial Pemerintahan Bappeda Kabupaten Sleman, serta Tim Peneliti [...]

Selengkapnya »

Kamis Legi, 4 Agustus 2016

PENYUSUNAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL BUDAYA

Dituliskan di kategori: Berita | Dibaca

Evaluasi merupakan suatu kegiatan yang penting untuk dilaksanakan dan merupakan salah satu siklus pengelolaan pembangunan. Dalam perencanaan pembangunan daerah diperlukan evaluasi yang meliputi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah, evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 menyampaikan definisi bahwa pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah adalah upaya mengendalikan [...]

Selengkapnya »