Dalam pembangunan ekonomi, pemerintah daerah berperan dan bertanggung jawab dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. (Arsyad, 1999 : 108).

A. Pendahuluan
Penyelenggaraan pendidikan bagi warga negara merupakan tanggung jawab pemerintah seperti yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 31. Selanjutnya untuk pelaksanaannya pemerintah melalui Lembaran Negara Republik Indonesia No. 78 Tahun 2003 telah mengundangkan Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Bab XIII bagian satu, pasal 46 ayat 1 dan 2 ditegaskan, bahwa pendanaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Daerah, dan masyarakat. Dalam pasal yang sama pada bagian ke tiga selanjutnya dikatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Sebagai tanggung jawab Pemerintah dalam pendanaan untuk pelaksanaan pendidikan, maka pada pasal 49 UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan telah ditegaskan, bahwa dana pendidikan yang digunakan selain gaji pendidik dan biaya kedinasan dialokasikan minimal 20%. Melalui UU No. 20 ini semakin mempertegas kewajiban pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan.