Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2013 tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata, Dan Izin Praktik Kerja Lapangan, maka persyaratan izin penelitian, KKN dan PKL adalah sebagai berikut: PERSYARATAN IZIN PENELITIAN A. Bagi Pemohon Baru Surat permohonan izin penelitian dari Perguruan Tinggi atau Biro Adpem Pemda DIY (bila lokus penelitian dilakukan lintas Kabupaten), Proposal penelitian, yang telah disetujui oleh Dosen pembimbing dan daftar pertanyaan, Fotokopi KTP, Membawa persyaratan no 1 s/d 3 ke Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Sleman untuk mendapatkan surat rekomendasi penelitian, Membawa surat rekomendasi penelitian ke Bappeda untuk mendapatkan surat izin penelitian, Mengisi surat pernyataan sanggup menyerahkan hasil penelitian (Blangko tersedia di Bappeda atau bisa diunduh di halaman ini ; item C), Surat keterangan dari Kemenristek dan Gubernur bagi pemohon yang berstatus Warga Negara Asing. Surat izin penelitian dapat langsung diproses dan ditunggu. B. Bagi Pemohon Perpanjangan Izin Penelitian Perpanjangan izin penelitian diberikan kepada peneliti yang masih akan melanjutkan penelitian di lapangan namun surat izin penelitian yang diterbitkan oleh Bappeda telah habis masa berlakunya. Pemohon dapat langsung mengajukan permohonan perpanjangan izin penelitian ke Bappeda dengan membawa syarat sebagai berikut: Surat permohonan perpanjangan izin penelitian dari Perguruan Tinggi atau Biro Adpem Pemda DIY, Mengisi surat pernyataan sanggup menyerahkan hasil penelitian (Blangko tersedia di Bappeda atau bisa diunduh di halaman ini ; item C), Surat izin penelitian yang lama, Surat keterangan dari Kemenristek dan Gubernur bagi pemohon yang berstatus Warga Negara Asing. Surat perpanjangan izin penelitian dapat langsung diproses dan ditunggu. C. Formulir Surat Pernyataan Sanggup Menyerahkan Hasil Penelitian Formulir Surat pernyataan sanggup menyerahkan hasil penelitian dapat di download disini. Setelah diisi diserahkan ke Bappeda Kabupaten Sleman. PERSYARATAN IZIN PKL Surat permohonan izin PKL dari Instansi/ Lembaga Pendidikan, Surat persetujuan lokasi yang ditandatangani oleh Kepala Instansi (SKPD), Proposal kegiatan PKL, Surat izin PKL dapat diproses jika syarat sudah lengkap, Surat izin PKL dapat langsung diproses dan ditunggu. PERSYARATAN IZIN KKN Surat permohonan izin KKN dari LPPM/DPPM Perguruan Tinggi yang bersangkutan, Surat persetujuan lokasi yang ditandatangani oleh Kepala Desa setempat dan diketahui oleh Camat setempat, Proposal kegiatan KKN, Surat izin KKN dapat diproses jika syarat sudah lengkap, Surat izin KKN akan diterbitkan setelah disetujui oleh Kepala Bappeda (2 s/d 3 hari setelah proses pengajuan).

Pengumuman

PERSYARATAN IZIN PENELITIAN
Kamis Pahing, 12 Juni 2014

RENCANA UMUM PENGADAAN BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2014

Dituliskan di kategori: Berita | Dibaca

Berkaitan dengan perencanaan anggaran Tahun 2014, Bappeda Kabupaten Sleman dengan ini mengumumkan Rencana Umum Pengadaan untuk Tahun Anggaran 2014. Rencana Umum Pengadaan Bappeda Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2014 dapat di download pada Paket Penyedia dan [...]

Selengkapnya »

Kamis Legi, 15 Agustus 2013

INFORMASI TATA RUANG

Dituliskan di kategori: Berita | Dibaca

Surat Informasi Tata Ruang adalah surat keterangan tentang informasi pengembangan wilayah sesuai dengan peruntukan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan tata ruang yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Prosedur untuk mendapatkan Surat Informasi Tata Ruang :

  1. Pemohon mengisi form permohonan informasi tata ruang yang disediakan di website Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman atau datang langsung ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
[...]

Selengkapnya »

Jumat Wage, 4 Juli 2014

Bappeda Sleman menyelenggarakan Workshop Penanganan Masalah Anak Jalanan

Dituliskan di kategori: Artikel | Dibaca

    Bertempat di Ruang Rapat A Bappeda Sleman, hari Rabu, tanggal 30 April 2014 diselenggarakan Workshop Penanganan Masalah Anak Jalanan kegiatan Perencanaan Pengembangan Sosial dalam rangka mewujudkan koordinasi dan kesepahaman antar SKPD dalam menangani anak jalanan. Acara ini diikuti oleh Balai Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Bappeda, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kab. Sleman, Dinas Sosial DIY,

[...]

Selengkapnya »

Senin Kliwon, 30 Juni 2014

FGD Pengembangan Investasi Daerah

Dituliskan di kategori: Berita | Dibaca

Pada hari Rabu, 25 Juni 2014 Bidang Ekonomi Bappeda Sleman melaksanakan Focus Group Discussion untuk memperoleh masukan guna penyempurnaan kajian pengembangan investasi daerah TA 2014. Bertempat di Aula Bappeda Sleman, acara ini dihadiri oleh lebih dari 50 orang perwakilan yang berasal dari berbagai SKPD di lingkungan Pemkab Sleman, Kecamatan dan Pemerintah Desa terkait, BPS Sleman, PHRI, Manajemen RS

[...]

Selengkapnya »

Senin Pon, 23 Juni 2014

Sosialisasi SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Permen PU No. 1/PRT/M/2014)

Dituliskan di kategori: Berita | Dibaca

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman pada Hari Senin Tanggal 02 Juni 2014 mengikuti rangkaian Sosialisasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum (PU) dan Penataan Ruang (PR) di Hotel Harmoni One, Batam Centre, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Acara sosialisasi yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum ini dihadiri oleh seluruh [...]

Selengkapnya »

Senin Legi, 16 Juni 2014

BAPPEDA SELENGGARAKAN SOSIALISASI PERMENDAGRI 54/2010

Dituliskan di kategori: Berita | Dibaca

Sesuai amanat Permendagri 54/2010 disebutkan bahwa masing-masing SKPD harus melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap Renja SKPD yang dikoordinasikan oleh Bappeda. Pada tanggal 12 - 13 Juni 2014, Bappeda menyelenggarakan Sosialisasi tentang Permendagri 54/2010 bertempat di Aula Bappeda. Sosialisasi ditujukan kepada seluruh SKPD (48 SKPD) yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman dengan memfokuskan pada materi pengendalian dan evaluasi terhadap Renja [...]

Selengkapnya »