Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2013 tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata, Dan Izin Praktik Kerja Lapangan, maka persyaratan izin penelitian, KKN dan PKL adalah sebagai berikut: PERSYARATAN IZIN PENELITIAN A. Bagi Pemohon Baru Surat permohonan izin penelitian dari Perguruan Tinggi atau Biro Adpem Pemda DIY (bila lokus penelitian dilakukan lintas Kabupaten), Proposal penelitian, yang telah disetujui oleh Dosen pembimbing dan daftar pertanyaan, Fotokopi KTP, Membawa persyaratan no 1 s/d 3 ke Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Sleman untuk mendapatkan surat rekomendasi penelitian, Membawa surat rekomendasi penelitian ke Bappeda untuk mendapatkan surat izin penelitian, Mengisi surat pernyataan sanggup menyerahkan hasil penelitian (Blangko tersedia di Bappeda atau bisa diunduh di halaman ini ; item C), Surat keterangan dari Kemenristek dan Gubernur bagi pemohon yang berstatus Warga Negara Asing. Surat izin penelitian dapat langsung diproses dan ditunggu. B. Bagi Pemohon Perpanjangan Izin Penelitian Perpanjangan izin penelitian diberikan kepada peneliti yang masih akan melanjutkan penelitian di lapangan namun surat izin penelitian yang diterbitkan oleh Bappeda telah habis masa berlakunya. Pemohon dapat langsung mengajukan permohonan perpanjangan izin penelitian ke Bappeda dengan membawa syarat sebagai berikut: Surat permohonan perpanjangan izin penelitian dari Perguruan Tinggi atau Biro Adpem Pemda DIY, Mengisi surat pernyataan sanggup menyerahkan hasil penelitian (Blangko tersedia di Bappeda atau bisa diunduh di halaman ini ; item C), Surat izin penelitian yang lama, Surat keterangan dari Kemenristek dan Gubernur bagi pemohon yang berstatus Warga Negara Asing. Surat perpanjangan izin penelitian dapat langsung diproses dan ditunggu. C. Formulir Surat Pernyataan Sanggup Menyerahkan Hasil Penelitian Formulir Surat pernyataan sanggup menyerahkan hasil penelitian dapat di download disini. Setelah diisi diserahkan ke Bappeda Kabupaten Sleman. PERSYARATAN IZIN PKL Surat permohonan izin PKL dari Instansi/ Lembaga Pendidikan, Surat persetujuan lokasi yang ditandatangani oleh Kepala Instansi (SKPD), Proposal kegiatan PKL, Surat izin PKL dapat diproses jika syarat sudah lengkap, Surat izin PKL dapat langsung diproses dan ditunggu. PERSYARATAN IZIN KKN Surat permohonan izin KKN dari LPPM/DPPM Perguruan Tinggi yang bersangkutan, Surat persetujuan lokasi yang ditandatangani oleh Kepala Desa setempat dan diketahui oleh Camat setempat, Proposal kegiatan KKN, Surat izin KKN dapat diproses jika syarat sudah lengkap, Surat izin KKN akan diterbitkan setelah disetujui oleh Kepala Bappeda (2 s/d 3 hari setelah proses pengajuan). Bagan/mekanisme/alur permohonan izin penelitian/KKN/PKL dapat dilihat disini.

Pengumuman

PERSYARATAN IZIN PENELITIAN
Kamis Pahing, 12 Juni 2014

RENCANA UMUM PENGADAAN BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2015

Dituliskan di kategori: Berita | Dibaca

Berkaitan dengan perencanaan anggaran Tahun 2015, Bappeda Kabupaten Sleman dengan ini mengumumkan Rencana Umum Pengadaan untuk Tahun Anggaran 2015. Rencana Umum Pengadaan Bappeda Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2015 dapat di download pada Paket Penyedia dan [...]

Selengkapnya »

Selasa Legi, 3 Maret 2015

BAPPEDA SELENGGARAKAN FORUM SKPD

Dituliskan di kategori: Berita | Dibaca

Bertempat di Aula Bappeda Sleman diselenggarakan Forum SKPD Perencanaan Pembangunan Tahun 2015.  Forum  SKPD ini diselenggarakan mulai  tanggal 26 -27 Februari 2015 dan tanggal 2 -  5 Maret Maret 2015.  Forum SKPD ini merupakan rangkaian proses Musrenbang tahun 2015 guna penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2016. Adapun tujuan kegiatan Forum ini adalah untuk melakukan sinkronisasi program dan kegiatan antar [...]

Selengkapnya »

Jumat Pahing, 27 Februari 2015

BAPPEDA SLEMAN BELAJAR IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI KINERJA DAERAH KE BAPPEDA KULON PROGO

Dituliskan di kategori: Berita | Dibaca

Pada hari Rabu, tanggal 25 Februari Bappeda Sleman mengadakan studi banding tentang implementasi sistem informasi kinerja daerah ke Bappeda Kulon Progo. Rombongan dari Bappeda Sleman diantaranya berasal dari Dishubkominfo, Bagian Pengendalian dan Administrasi Pembangunan dan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. Rombongan dari Bappeda Sleman dipimpin oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Sleman, Ir. Ratnani Hidayati, M.T. [...]

Selengkapnya »

Jumat Pon, 13 Februari 2015

BAPPEDA SLEMAN SELENGGARAKAN PAPARAN CAMAT

Dituliskan di kategori: Berita | Dibaca

Bertempat di Aula Bappeda, selama tiga hari dari hari Rabu, tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan hari Jum’at tanggal 13 Februari 2015 selenggarakan kegiatan Paparan Camat.  Dalam kegiatan tersebut secara bergiliran 17 Camat se Kabupaten Sleman melakukan paparan rencana pembangunan tahun 2016. Paparan ini ditujukan untuk memberikan masukan bagi instansi-instansi atau SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dilingkungan Pemkab Sleman dalam [...]

Selengkapnya »

Selasa Wage, 20 Januari 2015

BAPEDA SLEMAN SELENGGARAKAN FORUM KOSULTASI PUBLIK RKPD TAHUN 2016

Dituliskan di kategori: Berita | Dibaca

Bertempat Di Aula Bappeda Sleman Pada Hari Senin Tanggal 19 Januari 2015 Diselenggarakan Forum Konsultasi Publik Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sleman Tahun 2016.   Acara forum kunsultasi publik tersebut diikuti oleh DPRD Kabupaten SlemanWakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman Sofyan Setyo Darmawan,Kepala Bappeda DIYyang diwakili oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Statistik Drs. Beni Suharsono,Sekda Kabupaten [...]

Selengkapnya »

Jumat Pon, 9 Januari 2015

Kajian Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak di Kabupaten Sleman

Dituliskan di kategori: Berita | Dibaca

Pada hari Senin, 1 Desember 2014 bertempat di Aula Bappeda Kabupaten Sleman telah diselenggarakan seminar akhir hasil kajian Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak di Kabupaten Sleman. Acara ini bertujuan untuk memaparkan hasil kajian Penghapusan Pekerjaan Terburuk bagi Anak di Kabupaten Sleman TA. 2014 dan memperoleh masukan dari para peserta yang terdiri dari stakeholder dan pihak yang terkait dengan permasalahan [...]

Selengkapnya »