Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2013 tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata, Dan Izin Praktik Kerja Lapangan, maka persyaratan izin penelitian, KKN dan PKL adalah sebagai berikut: PERSYARATAN IZIN PENELITIAN A. Bagi Pemohon Baru Surat permohonan izin penelitian dari Perguruan Tinggi atau Biro Adpem Pemda DIY (bila lokus penelitian dilakukan lintas Kabupaten), Proposal penelitian, yang telah disetujui oleh Dosen pembimbing dan daftar pertanyaan, Fotokopi KTP, Membawa persyaratan no 1 s/d 3 ke Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Sleman untuk mendapatkan surat rekomendasi penelitian, Membawa surat rekomendasi penelitian ke Bappeda untuk mendapatkan surat izin penelitian, Mengisi surat pernyataan sanggup menyerahkan hasil penelitian (Blangko tersedia di Bappeda atau bisa diunduh di halaman ini ; item C), Surat keterangan dari Kemenristek dan Gubernur bagi pemohon yang berstatus Warga Negara Asing. Surat izin penelitian dapat langsung diproses dan ditunggu. B. Bagi Pemohon Perpanjangan Izin Penelitian Perpanjangan izin penelitian diberikan kepada peneliti yang masih akan melanjutkan penelitian di lapangan namun surat izin penelitian yang diterbitkan oleh Bappeda telah habis masa berlakunya. Pemohon dapat langsung mengajukan permohonan perpanjangan izin penelitian ke Bappeda dengan membawa syarat sebagai berikut: Surat permohonan perpanjangan izin penelitian dari Perguruan Tinggi atau Biro Adpem Pemda DIY, Mengisi surat pernyataan sanggup menyerahkan hasil penelitian (Blangko tersedia di Bappeda atau bisa diunduh di halaman ini ; item C), Surat izin penelitian yang lama, Surat keterangan dari Kemenristek dan Gubernur bagi pemohon yang berstatus Warga Negara Asing. Surat perpanjangan izin penelitian dapat langsung diproses dan ditunggu. C. Formulir Surat Pernyataan Sanggup Menyerahkan Hasil Penelitian Formulir Surat pernyataan sanggup menyerahkan hasil penelitian dapat di download disini. Setelah diisi diserahkan ke Bappeda Kabupaten Sleman. PERSYARATAN IZIN PKL Surat permohonan izin PKL dari Instansi/ Lembaga Pendidikan, Surat persetujuan lokasi yang ditandatangani oleh Kepala Instansi (SKPD), Proposal kegiatan PKL, Surat izin PKL dapat diproses jika syarat sudah lengkap, Surat izin PKL dapat langsung diproses dan ditunggu. PERSYARATAN IZIN KKN Surat permohonan izin KKN dari LPPM/DPPM Perguruan Tinggi yang bersangkutan, Surat persetujuan lokasi yang ditandatangani oleh Kepala Desa setempat dan diketahui oleh Camat setempat, Proposal kegiatan KKN, Surat izin KKN dapat diproses jika syarat sudah lengkap, Surat izin KKN akan diterbitkan setelah disetujui oleh Kepala Bappeda (2 s/d 3 hari setelah proses pengajuan). Bagan/mekanisme/alur permohonan izin penelitian/KKN/PKL dapat dilihat disini.

Pengumuman

PERSYARATAN IZIN PENELITIAN
Kamis Pahing, 12 Juni 2014

RENCANA UMUM PENGADAAN BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2015

Dituliskan di kategori: Berita | Dibaca

Berkaitan dengan perencanaan anggaran Tahun 2015, Bappeda Kabupaten Sleman dengan ini mengumumkan Rencana Umum Pengadaan untuk Tahun Anggaran 2015. Rencana Umum Pengadaan Bappeda Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2015 dapat di download pada Paket Penyedia dan [...]

Selengkapnya »

Senin Pon, 13 Juli 2015

REVISI DANA TUGAS PEMBANTUAN YANG DIKELOLA PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015

Dituliskan di kategori: Berita | Dibaca

Berdasarkan Revisi DIPA dari beberapa kementerian yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun anggaran 2015, maka alokasi Dana Tugas Pembantuan (TP) dari Pemerintah Pusat diterima di 5 SKPD (sebelumnya 3 SKPD) yaitu Dinas Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tugas Pembantuan merupakan wewenang pemerintah pusat [...]

Selengkapnya »

Senin Pon, 13 Juli 2015

PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TRIWULAN II TAHUN 2015

Dituliskan di kategori: Berita | Dibaca

Kegiatan pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten adalah pengendalian dan evaluasi yang berdasarkan pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dimana pemerintah daerah wajib untuk melaksanakan sesuai dengan formulir-formulir yang terdapat pada Lampiran VII. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi tersebut saat ini telah memasuki triwulan II tahun 2015. Beberapa kegiatan pengendalian dan evaluasi telah selesai dan sedang dilaksanakan oleh [...]

Selengkapnya »

Rabu Pahing, 13 Mei 2015

Sleman Raih Terbaik Kedua dalam Musrenbangnas

Dituliskan di kategori: Berita | Dibaca

Pemkab Sleman berhasil meraih penghargaan Pangripta Nusantara terbaik ke-2 tingkat nasional setelah berhasil meraih peringkat terbaik I Reka Cipta Bhakti Nugraha Tahun 2015 tingkat provinsi pada awal bulan April yang lalu.

pDalam acara ini pula dijelaskan bahwa setiap kabupaten kota perlu

[...]

Selengkapnya »

Selasa Legi, 12 Mei 2015

APA KABAR FUNGSIONAL PERENCANA BAPPEDA SLEMAN? (Sebuah Catatan Penerapan Kegiatan Harian Kedalam Angka Kerdit bagi Fungsional Perencana)

Dituliskan di kategori: Artikel, Berita | Dibaca

Jabatan fungsional pada lingkup kerja di Pemerintah Kabupaten (Pemkab.) Sleman cukup banyak, antara lain yaitu  guru, arsiparis, pustakawan, auditor, penyuluh pertanian, penyuluh kehutanan, penyuluh perindustrian, dll. Namun yang terbaru adalah fungsional perencana. Di dalam Peraturan Bupati no. 24 tahun 2010 tentang jabatan fungsional, termaktub bahwa jabatan fungsional merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil [...]

Selengkapnya »

Rabu Kliwon, 6 Mei 2015

PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016-2020

Dituliskan di kategori: Berita | Dibaca

Pada tahun ini, Bappeda Kabupaten Sleman melaksanakan kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020. Hal ini dilatarbelakangi beberapa permasalahan terkait dengan kondisi pendidikan Menengah di Kabupaten Sleman, diantaranya APK dan APM SMA/SMK lebih rendah dengan APK dan APM SMP, dimana APK SMP tahun 2014 mencapai 111,41% dan APK SMA/SMK sebesar 86,39% serta APM SMP tahun 2014 81,63% [...]

Selengkapnya »